Pertumbuhan energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung boros dan tidak produktif. Kondisi ini ditunjukkan dengan tingginya elastisitas energi Indonesia yang mencapai 2,69, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand sebesar 1.1 dan 1.4, atau negara-negara OECD yang berada pada kisaran 0.6-1. Kajian yang dilakukan oleh IESR dan Tim Program Studi Pembangunan ITB tahun 2012, yang didukung oleh British Embassy Jakarta, menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi terhadap trend ini, diperkirakan elastisitas energi akan lebih tinggi daripada 3 pada tahun 2025 mendatang.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), menyatakan trend pemborosan energi tidak boleh dibiarkan karena dampaknya yang mempercepat laju pengurasan energi, memperburuk perubahan iklim, dan melemahkan daya saing ekonomi nasional.
Potensi penghematan energi di Indonesia cukup besar. Data kementerian ESDM menunjukkan potensi penghematan energi di sektor industri, bangunan komersial, transportasi dan rumah tangga berkisar antara 15-30%. Target penurunan energi sebesar 18% dari business-as-usual pada tahun 2025 sesuai RIKEN setara dengan penundaan pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 7000 MW secara kumulatif, atau sekitar 600-700 MW setiap tahun yang dapat ditunda pembangunannya. Penundaan pembangunan pembangkit listrik dapat memberikan penghematan investasi pada sisi pasokan listrik dan infrastruktur pendukung senilai $ 0.9-1 milyar per tahunnya atau $ 9-10 milyar hingga 2025.
“Penundaan penambahan kapasitas pembangkit listrik ini sangat membantu sektor listrik di Indonesia karena mampu mengurangi tekanan fiskal untuk menyediakan investasi listrik, memperkuat pengelolaan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik, sekaligus menurunkan emisi GRK nasional,” kata Fabby.
Penghematan energi dapat dicapai melalui perubahan perilaku konsumsi energi yang lebih hemat, maupun investasi teknologi-teknologi yang dapat menghemat energi di industri dan bangunan komersial. IESR mencatat bahwa potensi konservatif investasi energy for equitable developmentInstitute for Essential Services Reform untuk proyek efisiensi energi untuk sektor industri dan bangunan gedung di Indonesia mencapai $1,4 miliar dan dapat berkembang hingga $9,7 miliar jika cogeneration industri juga diperhitungkan. Potensi ini adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Jika investasi ini dapat terjadi maka nilai penghematan energi setiap tahunnya dapat mencapai $ 270 juta bahkan lebih.
Untuk dapat mendorong mengalirnya investasi ke proyek efisiensi energi, pemerintah harus mengerahkan upaya untuk mengurangi hambatan investasi di kegiatan efisiensi energi yang terdiri dari kebijakan dan regulasi yang terukur dan dapat dapat diperkirakan, penerapan mekanisme compliance terhadap pengguna energi diatas 6000 TOE yang wajib melakukan tindakan konservasi energi, penguatan standarisasi dan kapasitas Energy Service Company atau ESCO melalui standarisasi dan sertifikasi yang didukung dengan pengembangan kapasitas teknis dan finansial, pembentukan fasilitas pendanaan publik untuk proyek efisiensi energi yang dapat menarik pendanaan swasta, serta mengoreksi subsidi energi
“Subsidi energi menjadi salah satu penghambat utama aliran investasi untuk kegiatan efisiensi energi di Indonesia. Subsidi energi menyebabkan investasi efisiensi energi menjadi tidak feasible and bankable. Berbagai insentif fiskal yang diberikan pemerintah pun berkurang daya tarik dan dampaknya karena diredam oleh subsidi energi,” kata Fabby Tumiwa.
Penghapusan subsidi energi untuk industri dan bangunan komersial, yang disertai dengan tindakan lain yang menghilangkan hambatan investasi energi dapat mempercepat realisasi investasi pada kegiatan efisiensi energi.
Jakarta, 20 Maret 2013
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Fabby Tumiwa
Tel: +62-811-949759
Email: fabby@iesr.or.id
