Presiden Joko Widodo diminta untuk mengangkat menteri ESDM yang berlatar profesional, memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki kredibilitas yang teruji, dan dapat diterima serta dihargai oleh pelaku di sektor energi.
Direktur IESR, Fabby Tumiwa, menyampaikan untuk menanggapi kabar bahwa Presiden mempertimbangkan untuk mengangkat kembali Archandra Tahar, PhD sebagai menteri ESDM. Terdapat sejumlah nama calon dengan latar belakang profesional yang tengah dipertimbangkan sebagai calon menteri ESDM.
Archandra Tahar yang diberhentikan setelah 20 hari menjabat menteri ESDM dinilai bukanlah sosok yang tepat untuk menjadi Menteri di salah satu Kementerian yang strategis di negeri ini. Pemberian status WNI Archandra yang super cepat juga tidak menghilangkan fakta bahwa yang bersangkutan telah melanggar UU Imigrasi dan UU Kewarganegaraan, walaupun tidak ada proses hukum atas pelanggaran tersebut. Skandal kewarganegaraan yang menimpa Archandra Tahar telah menggerus kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan.
Menurut Fabby, sekalipun pengangkatan menteri adalah hak prerogratif Presiden tetapi penggunaan hak tersebut hendaknya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, akal sehat dan bertanggung gugat. Fabby menilai, penggantian Sudirman Said dengan Archandra Tahar, yang ternyata melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, mengindikaskani kalau Presiden kurang cermat, lalai dan mengabaikan tuntutan reformasi kelembagaan dan peraturan di sektor energi dan pertambangan Indonesia yang mengalami salah kelola.
Fabby Tumiwa menyarankan agar Presiden tidak mengulang kesalahan yang lalu. Untuk itu perlu kiranya Presiden menimbang dan memilih menteri ESDM dari kalangan profesional, menguasai persoalan di sektor energi dan pertambangan, teruji kemampuannya, dan memiliki integritas yang baik. Survei yang dilakukan IESR pada akhir Agustus lalu menghasilkan sejumlah nama calon Menteri ESDM yang dinilai publik dan pelaku memiliki kredibilitas, kompetensi dan integritas yang baik. Selain survei tersebut, terdapat sejumlah sosok lain yang bisa menjadi pilihan Presiden.
Direktur IESR mengkuatirkan, kesalahan mengangkat menteri ESDM akan menjadi batu sandungan bagi Presiden sendiri untuk mentuntaskan janji-janji yang tertuang dalam Nawa Cita di sektor energi dan pertambangan, termasuk dalam hal pemberantasan mafia migas dan tambang, serta membangun kedaulatan energi nasional.
Jakarta, 4 Oktober 2016
———————
Tentang IESR
Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah lembaga pemikir (think tank) independen untuk merumuskan kebijakan publik dalam bidang energi, perubahan iklim dan industri ekstraktif. IESR melakukan analisa kebijakan dan regulasi, dan merumuskan solusi-solusi inovatif. IESR juga memberikan bantuan teknis dan asistensi bagi instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional.
Kontak media:
Yesi Maryam |
yesi@iesr.or.id
| 081212470477