Energi merupakan penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, yang mendukung pembangunan manusia berkualitas. Akses atas energi merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diabaikan di era modern ini.
Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk menutup kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengikis kemiskinan. Penyediaan akses listrik perdesaan juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau.
Penyediaan listrik perdesaan di Indonesia menghadapi berbagai kendala teknis, ekonomi dan sosial akibat kondisi geografi, topografi dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Tantangan lainnya adalah keekonomian atas infrastruktur untuk menyediakan akses listrik perdesaaan yang tinggi. Diperlukan berbagai upaya teknis dan ekonomis untuk mengatasi berbagai tantangan diatas, mulai dari pilihan solusi pembangkit berbasis off-grid, dan pengintegrasian solusi off-grid dengan perangkat rumah tangga yang hemat energi.
Pada prakteknya penyediaan listrik di Indonesia dilakukan oleh berbagai aktor, antara lain kementerian, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah dan komunitas serta PLN, perusahaan listrik milik negara. Program PLN mencakup 97% sambungan listrik baru. Walaupun demikian, intervensi yang dilakukan seluruh pihak dalam program listrik perdesaan tidak mengacu pada satu dokumen perencanaan listrik nasional karena ketiadaan dokumen tersebut; kecuali PLN yang telah mengembangkan Road Map Listrik Perdesaan sejak 2012. Ketiadaan sebuah perencanaan tunggal sebagai acuan dan ketiadaan mekanisme koordinasi dapat menyebabkan program elektrifikasi perdesaan menjadi tidak efektif, saling tumpeng tindih, dan berbiaya tinggi.
Pengalaman Thailand dan Laos dalam melakukan program listrik perdesaan menjadi bahan pembelajaran menyangkut aspek-aspek komitmen politik pemerintah, integrasi perencanaan listrik dan program komplementer untuk pengembangan ekonomi desa, peran dari perusahan listrik milik negara, pendanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Pengalaman kedua negara ini menjadi referensi untuk penguatan berbagai aspek penyelenggaraan listrik perdesaan yang dituangkan dalam sejumlah rekomendasi bagi pemerintah.
