Renewable Energy Integration Archives

Jakarta, September 13, 2023 – The Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) and the Institute for Essential Services Reform (IESR), in collaboration with the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), are once again organizing the Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 from September 18th to 20th, 2023, with the theme “Empowering the Acceleration of the Transformation of the Electricity Sector in Indonesia.” Both ICEF and IESR agree that the energy transition in Indonesia is inevitable, considering Indonesia’s commitment to contribute globally to emissions reduction through the ratification of the Paris Agreement under Law No. 16/2016.

Fabby Tumiwa, Executive Director of ICEF and IESR, stated during the Media Briefing on “Preparing for Indonesia’s Energy Transition and Anticipating Its Implications, and the Launch of the Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023″, that the theme of IETD 2023 focuses on the electricity sector, which is a strategic sector for transitioning towards renewable energy. He mentioned that the energy transition in the electricity sector is currently supported by technology availability, international funding potential such as the Just Energy Transition Partnership (JETP), and supportive policy frameworks such as Presidential Regulation No. 112/2022.

He emphasized that the energy transition is a complex process with significant implications, requiring multi-stakeholder dialogue to anticipate and mitigate its impact in Indonesia, one of which is through the organization of IETD 2023.

“The Indonesian government is currently reviewing comprehensive planning documents and investment policies from the Just Energy Transition Partnership (JETP), which include several agreed-upon targets, such as a peak electricity emission of 290 million tons of CO2 and a 34% renewable energy mix by 2030, as well as achieving net-zero carbon emissions (NZE) in the electricity sector by 2050. Therefore, we need to ensure that all these plans and targets are achieved through a fair process with the support of all stakeholders,” explained Fabby Tumiwa.

Gigih Udi Atmo, Director of Conservation at the Directorate General of Renewable Energy and Energy Conversion (EBTKE), Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), highlighted one of the efforts in energy transition, which is the development of renewable energy. According to him, the integration of renewable energy requires an expanded grid network to accommodate renewable energy sources.

“Connectivity through grid expansion that links load centers with renewable energy sources will be crucial in the future. The most feasible step in the near term is the interconnection between Sumatra and Java to enable the evacuation of solar, hydro, and geothermal-based renewable energy from Sumatra to supply the demand in Java. This way, power exchange and energy balance between the two largest grids in Indonesia can be optimized,” stated Gigih.

Gigih added that to achieve the net-zero carbon emissions (NZE) target, international support can accelerate the closure of coal-fired power plants. The type of international support, such as grant financing or soft loans, will determine the process of early cessation of coal-fired power plant operations by utilizing affordable financing to accelerate the investment recovery, allowing coal-fired power plant assets to cease operations earlier without violating existing cooperation agreements.

Deon Arinaldo, Energy Transformation Program Manager at IESR, mentioned that the government’s energy transition plans and strategies need to be supported and critiqued to expedite the process and make it smoother with better strategies and programs. Moreover, decarbonizing the electricity sector will serve as a driver for decarbonization in other sectors.

“In the energy transition process, it is also crucial to provide space for all actors to contribute meaningfully to the development of renewable energy. This means not only large industries but also local governments, small and medium-sized businesses, and communities need to play a role. In this regard, the strategy for ensuring access to renewable energy also deserves attention and should be part of a just transition,” Deon explained.

During the Media Discussion Forum on Indonesia’s Energy Transition, IESR and ICEF also announced the launch of the 6th Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), which will be held from September 18th to 20th. This event serves as a vital platform for discussing, sharing ideas, and generating real solutions to support the energy transition in Indonesia. IETD 2023 will bring together stakeholders, including the government, private sector, academia, and the general public, to discuss the challenges and opportunities in transitioning to cleaner and more sustainable energy.

Siaran Tunda

Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016. Sebagai hasilnya, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi dalam perjuangan global perubahan iklim melalui upaya dan tindakan yang ambisius dalam memitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi peningkatan suhu global rata-rata di bawah 1,5 derajat C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC untuk jalur yang kompatibel dengan 1,5 derajat C, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan untuk meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030.

Dengan pangsa pembangkit listrik sebesar 66% pada tahun 2021, pembangkit listrik tenaga batubara telah menjadi penyumbang utama emisi sektor energi (sekitar 40%), dan bahkan 90% dari emisi sektor listrik. RUPTL PLN terbaru (RUPTL hijau) masih mempertimbangkan penambahan 13,8 GW PLTU Batubara dalam satu dekade ke depan. Porsi energi terbarukan hanya akan meningkat menjadi sekitar 24% pada tahun 2030 menurut rencana yang sama, yang mengakibatkan peningkatan emisi sektor listrik (dan sektor energi) secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan mandat Perjanjian Paris.

Menurut studi Institute for Essential Services Reform (IESR), secara teknis dan ekonomis, emisi sektor energi di Indonesia layak secara teknis dan ekonomis agar sesuai dengan Persetujuan Paris dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Salah satu tonggak penting adalah bahwa pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik harus mencapai hampir setengahnya pada tahun 2030. Pada saat yang sama, elektrifikasi sektor transportasi dan industri juga akan meningkatkan pertumbuhan permintaan listrik total dan menciptakan ruang serta fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi energi terbarukan (variabel) yang tinggi. Dengan pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, kapasitas energi terbarukan dan pengembangan jaringan serta interkoneksi harus dikerahkan dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 140 GW pada tahun 2030 (peningkatan empat belas kali lipat dari kapasitas saat ini).

Namun, integrasi energi terbarukan yang tinggi dalam sistem jaringan listrik berbasis kepulauan di Indonesia dianggap menantang. Perencanaan sistem tenaga listrik saat ini masih melihat sebagian kecil energi terbarukan, terutama energi terbarukan variabel (surya dan angin), yang akan beroperasi dalam sepuluh tahun ke depan. Selain itu, PLN sebagai operator jaringan listrik memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengoperasikan jaringan listrik dengan porsi energi terbarukan yang tinggi. Studi dan pemodelan yang menunjukkan analisis tekno-ekonomi yang terperinci tentang pengoperasian energi terbarukan dengan porsi yang tinggi dalam sistem jaringan listrik nasional juga masih terbatas.

Masih banyak tantangan lain yang perlu dihadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis komparatif perencanaan sistem tenaga listrik saat ini dengan perencanaan yang selaras dengan jalur 1,5 derajat C. Memahami perbedaan dalam hal biaya, tantangan teknis, pengurangan emisi, dan kelayakan dapat memperluas pilihan dalam perencanaan sistem tenaga listrik di masa depan di negara ini. Lebih jauh lagi, sebagaimana studi IESR Dekarbonisasi Mendalam Sistem Energi Indonesia menunjukkan, Indonesia dapat memperoleh manfaat tambahan seperti harga yang lebih kompetitif serta manfaat sosial-ekonomi lainnya (pekerjaan ramah lingkungan), sambil mengatasi krisis iklim secara bersamaan.

Dengan latar belakang ini, IESR telah menyelesaikan analisis perencanaan sistem tenaga listrik, rencana perluasan kapasitas, dan uji keandalan sistem tenaga listrik dengan menggunakan PLEXOS dan DIgSILENT yang bertujuan untuk mengintegrasikan energi terbarukan untuk mengurangi emisi GRK secara keseluruhan dari sektor ini. IESR akan mengadakan webinar untuk meluncurkan laporan tersebut berjudul “Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s power system by 2030: Alternative electricity development plan compatible with the Paris Agreement”, dan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan menyusun rekomendasi untuk dekarbonisasi sistem tenaga listrik.

Tujuan

Tujuan dari peluncuran laporan dan webinar diskusi adalah sebagai berikut:

Untuk memberikan alternatif perencanaan sistem tenaga listrik berbasis penelitian yang dapat mendorong kemajuan Indonesia dalam upaya pengurangan emisi sektor energi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas.
Untuk memberikan masukan bagi perencanaan sistem tenaga listrik yang diperbarui (RUPTL 2023-2032), yang diharapkan akan berjalan pada awal tahun 2023
Untuk mendiskusikan potensi tantangan dan peluang untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan pangsa energi terbarukan yang tinggi dalam sistem tenaga listrik.