Andalkan APBN, Menerangi Nusantara Butuh 40 Tahun

Dec, 6 2016

Penulis :

andalkan-apbn-melistriki-indonesia-butuh-40-tahun-program-indonesia-terangSepanjang 71 tahun Indonesia merdeka, listrik baru mengalir ke 89,8 persen wilayah di Tanah Air per September lalu. Artinya, sebanyak 10,2 persen daerah di Indonesia belum mendapatkan akses setrum. Itu mencakup 6,8 juta kepala keluarga.

Butuh berapa lama lagi agar listrik bisa mengalir ke seluruh wilayah Indonesia? Said Didu punya jawabannya.

Menurut mantan ketua satuan tugas Program Indonesia Terang itu, butuh sekitar 40 tahun lagi untuk melistriki seluruh Indonesia. Jika tugas tersebut hanya dibebankan kepada pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara.

“Namun, dengan terobosan Program Indonesia Terang ini mungkin lima tahun bisa terlistriki,” katanya saat diwawancara, Jakarta, Senin (6/12).

Program yang digulirkan tahun ini tersebut bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia dari 89,8 persen saat ini menjadi 97 persen pada 2019. Caranya, melibatkan swasta dan masyarakat guna mengalirkan listrik ke 10.300 desa yang belum tersentuh jaringan setrum PLN.

Sebanyak 6.689 dari 10.300 desa yang akan dilistriki terletak di Indonesia Timur. Perinciannya, Papua sebanyak 4.047 desa, Papua Barat 1.124 desa, Nusa Tenggara Timur 646 desa. Kemudian, Maluku 646 desa, Maluku Utara 411 desa, dan Nusa Tenggara Barat 27 desa.

“Prioritas tetap 6 provinsi di Indonesia Timur itu. Tapi bukan hanya di sana. Di Jawa juga banyak yang masih gelap.”

Sebelum ini, sejatinya, pemerintah sudah menggulirkan program listrik pedesaan. Program pembangunan infrastruktur listrik off-grid berbasis energi baru terbarukan ini hanya mengandalkan pendanaan APBN.

“Namun, kami melihat kalau hanya mengandalkan APBN, kemampuan anggaran pemerintah sangat terbatas,” kata Maritje Hutapea, Direktur Aneka Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, pekan lalu.

Dengan menggunakan dana APBN, menurutnya, pemerintah hanya bisa melistriki rata-rata 200 desa per tahun.

“Padahal kami menemukan data ada 12.569 desa yang belum menikmati listrik secara cukup dan 2.519 diantaranya adalah masih gelap,” katanya.

“Inilah fokus kami, bagimana mempercepat melalui Program Indonesia Terang.”

Sama seperti listrik pedesaan, PIT juga bakal memanfaatkan energi baru terbarukan. Dengan demikian, target bauran energi baru terbarukan sebesar minimal 23 persen diharapkan bisa tercapai pada 2025. Itu setara pembangkit listrik 45 ribu megawatt.

“Sekarang ini pembangkit listrik yang berbasis energi baru terbarukan ini terhadap pokok kapasitas kurang lebih 15 persen,” katanya.

“Kemudian, 45 ribu megawatt itu ada yang dari geotermal, angin, dan lainnya.”

Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu memberikan insentif agar swasta tertarik menggarap proyek kelistrikan. Mengingat, investasi pembangkit listrik, terutama di daerah terpencil, sangat mahal.

“Sudah investasi mahal, risiko tinggi,” katanya dalam sebuah acara diskusi, ahad lalu. “Sebab, masyarakat yang mau dilistriki tergolong tak mampu. Mungkin mereka punya aset, tapi tak likuid.”

Pemerintah menyadari hal itu. Maritje mengaku pihaknya tengah mengkaji bentuk insentif atau subsidi yang tepat untuk menyokong Program Indonesia Terang.

“Dibutuhkan, insentif dan subsidi. Nanti akan kami kaji siapa yang berhak menerima dan bagaimana cara mendistribusikannya.”[yud]

Sumber: merdeka.com.

Artikel Terkait
Nov, 2 2012

JAKARTA (IFT) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan lebih penting dilakukan daripada kenaikan harga tarif tenaga listrik. Sofyan

Mar, 29 2017

Jakarta, KOMPAS – Pemerintah menerbitkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penurunan biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada 2016. Biaya pokok penyediaan tenaga

Mar, 15 2010

Senin, 15 Maret 2010 – 10:30 wib Wilda Asmarini – Okezone   Foto: Koran SI JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL)

Aug, 1 2018

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Eksekutif Institute for Esesential Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, jika pembangunan dan investasi energi baru dan terbarukan (EBT) tidak berjalan lancar, dapat

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+