Batubara Dominan, Pemerintah Diminta Evaluasi Bauran Energi untuk Program Listrik 35.000 MW

Mar, 7 2016

Penulis :

 

Batubara Dominan, Pemerintah Diminta Evaluasi Bauran Energi untuk Program Listrik 35.000 MWJAKARTA, KOMPAS.com – Bauran energi dalam megaproyek 35.000 megawatt (MW) dikritisi.

Pasalnya, komposisi batubara dalam proyek tersebut terlalu dominan dan kurang ideal untuk pengembangan industri pendukungnya.

Pengamat ketenagalistrikan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, industri tambang batubara saat ini sudah memasuki tahap mapan (mature) dan tergantung pada keseimbangan pasokan dan permintaan.

Kalau permintaan tinggi, maka lazimnya pasokan akan mengikuti, apalagi sumberdaya di Indonesia cukup besar.

“Tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk jangka panjang. Permintaan batubara diprediksikan turun, karena kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir pembangunan PLTU secara global menurun,” kata Fabby kepada KOMPAS.com, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Selain pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara yang menurun tersebut, regulasi di sektor energi juga mengarah pada pengendalian perubahan iklim.

Atas dasar itu, pertumbuhan pembangunan PLTU dalam 10-15 tahun yang akan datang, diperkirakan alami stagnasi.
(Baca : Pemerintah Diminta Beli Lebih Mahal agar Pasokan Batubara untuk PLTU Terjaga)

Menurut Fabby, permintaan batubara akan terancam, seiring menurunnya pembangunan PLTU.

Batubara Dominan, Pemerintah Diminta Evaluasi Bauran Energi untuk Program Listrik

Daripada menggenjot sektor tambang untuk menyediakan kebutuhan batubara bagi PLTU, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan sektor energi baru terbarukan.

Dia bilang, sebaiknya pemerintah lebih rasional dalam menerapkan bauran energi di megaproyek 35.000 MW.

“Agar ekspansi tambang batubara tidak terlalu banyak, dan permintaan batubara juga tidak melonjak,” ujar Fabby.

Sebagai informasi, dalam rencana megaproyek 35.000 MW, porsi dari PLTU batubara sebanyak 20.000 MW.

Sampai saat ini sudah ada penandatanganan kontrak power purchase agreement (PPA) sebesar 17.000 MW, dengan 10.000 MW di antaranya dari batubara.

Sumber: Kompas.com.

Artikel Terkait
Aug, 9 2011

JAKARTA – Agar tidak terjadi dispute pada perusahaan tambang yang sangat merugikan negara, Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong pemerintah mulai memberlakukan investigasi terkait pengolahan hasil

Jul, 29 2018

Jakarta-BBC Indonesia. Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah, untuk mengikuti harga pasar.

Mar, 29 2011

Thursday, 10 March 2011 23:10 Melalui aktivitas kampanye pengurangan emisi rumah kaca, IESR ingin menunjukkan kepada negara-negara maju, bahwa masyarakat Indonesia juga peduli dan merasa

Jan, 22 2016

Liputan6.com, Jakarta – Harga gas diperkirakan akan turun mengikuti jejak harga minyak dunia yang turun hingga 25 persen sejak awal tahun ini. Konsumsi melemah menjadi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close