Beban Baru PLN, Talangi Subsidi Listrik Rp 2 Triliun Tiap Bulan

May, 28 2016

Penulis :

Beban Baru PLN, Talangi Subsidi Listrik Rp 2 Triliun Tiap BulanJAKARTA, KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ketiban pulung, menalangi subsidi listrik sekitar Rp 2 triliun tiap bulan, menyusul tidak disepakatinya tambahan subsidi yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

Dalam Rancangan Undang-undang APBN Perubahan 2016 yang disahkan menjadi UU APBNP 2016 pada hari ini, Selasa (28/6/2016), besaran subsidi listrik untuk tahun berjalan sebesar Rp 38,38 triliun. Sedangkan, besaran kekurangan bayar tahun 2014 (audited) untuk penundaan tarif adjustment sebesar Rp 12,28 triliun.

Ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengungkapkan, belum adanya instruksi dari pemerintah membuat mereka masih belum melakukan migrasi sebagian pelanggan R1 dengan daya 900 VA.

Sofyan mengonfirmasi, dengan tidak diberikannya tambahan subsidi yang diusulkan, perusahaan settings pelat merah itu terpaksa nombok untuk menyubsidi listrik golongan R1 daya 900 VA.

“Ya nombok, bener. Sebulan ini kira-kira (butuhnya) Rp 2 triliun,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, kebutuhan untuk menalangi subsidi tersebut akan dicarikan dari pinjaman perbankan. Sofyan juga mengatakan, pihaknya masih kuat menalangi sampai enam bulan ke depan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia Fabby Tumiwa mengatakan, seharusnya pemerintah dan DPR menyetujui dana tambahan subsidi jika tidak membolehkan kenaikan tarif untuk 900 VA.

“Opsi lain adalah kekurangan subsidi tahun ini dibayarkan ke tahun depan setelah nilainya diaudit. Ini opsi kompromi,” kata Fabby kepada KOMPAS.com, Selasa.

Sementara itu pengamat energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto, lebih melihat belum dimigrasikannya sejumlah pelanggan daya 900 VA lebih dikarenakan prinsip kehati-hatian.

“Saya melihatnya ini cukup sensitive bagi Presiden. Karena kalau di lapangan datanya TNP2K tidak valid misalnya dengan data BPS. Itu kan di level Presiden harus clear dulu, baru bisa dijalankan (migrasi),” ucap Pri kepada KOMPAS.com, Selasa.

Namun demikian baik Fabby maupun Pri sama-sama yakin, meskipun menalangi Rp 2 triliun tiap bulan untuk subsidi, hal itu tidak akan banyak mengganggu cash flow PLN bahkan sampai enam bulan ke depan.

Sumber: kompas.com

Artikel Terkait
Jul, 6 2011

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terbilang murah sehingga perilaku masyarakat pun tidak efisien. Hal ini disampaikan oleh Andie Megantara selaku

Feb, 24 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi independen Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara

Feb, 9 2018

Jakarta- VIVA – Arah strategis pembentukan induk usaha atau holding BUMN migas dinilai belum jelas. Selama ini alasan yang dikemukakan pemerintah melalui Kementerian BUMN masih bersifat normatif. Direktur Eksekutif

Aug, 28 2019

NEWS – Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia | 31 July 2019 09:39 Jakarta, CNBC Indonesia – Pertumbuhan pengguna pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rooftop atau atap surya

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+