Ekspor Listrik Perlu Regulasi yang Jelas

Mar, 9 2012

Penulis :

VIVAnews – Pemerintah berencana memulai ekspor listrik pada 2014. Namun, hal itu harus didukung dengan regulasi yang jelas. Sebab, jangan sampai terjadi Indonesia ekspor listrik tapi Indonesia masih kekurangan listrik dan menanggung beban polusi karbon dioksida (CO2).

“Pembangkit listrik di Indonesia dari batu bara Indonesia, listriknya diekspor. Mereka (negara tujuan ekspor) dapat listrik murah dan bebas emisi tapi yang nanggung polusi CO2 Indonesia. Itu secara konvensi internasional, Indonesia yang bertanggung jawab,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Fabby menjelaskan, untuk itu perlu ada regulasi yang mengatur harga jual listrik antarnegara. Aturan tersebut, harus tercantum ekspor listrik dipastikan tidak akan mengganggu kemanan energi nasional.

“Harus jelas konsep perencanaan, hingga aturan kontrak. Contoh, kalau tiba-tiba Batam memerlukan listrik tambahan, maka ekspor listrik ke Singapura bisa dialihkan. Yang penting, kalau kekurangan listrik jangan susah kembali,” katanya.

Aturan kedua yang wajib dicantumkan adalah aturan kompensasi CO2. Listrik yang diekspor nantinya harus terkena pajak CO2 sehingga harga listrik untuk ekspor terdiri dari biaya pokok listrik (BPP), margin, dan pajak CO2.

“Karena sebenarnya urusan energi di Malaysia dan singapura bukan concern Indonesia, yang penting energi di Indonesia terjaga,” ujar Fabby. “Kalau mereka mau listrik dari Indonesia, mereka harus bayar dampak CO2,” tambahnya.

Seperti diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara akan mulai mengekspor-impor listrik pada 2014 dengan target awal 50-100 megawatt. Namun, PLN berjanji tetap akan memprioritaskan kebutuhan listrik dalam negeri.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji regulasi khusus yang akan mengatur jual beli listrik antarnegara. Aturan berbentuk peraturan pemerintah tersebut akan terbit pada pertengahan 2012.

Sumber: vivanews.com.

Artikel Terkait
May, 5 2010

Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance Rabu, 05/05/2010 17:49 WIB Jakarta – Subsidi listrik dalam APBN-P 2010 bisa membengkak hingga Rp 5 triliun jika rata-rata harga

Sep, 29 2016

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah harus melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum melakukan pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, agar sesuai

Jun, 17 2013

JAKARTA. PT PLN siap merealisasikan rencana impor listrik dari Serawak, Malaysia. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah tersebut akan memulai konstruksi jaringan transmisi yang akan

Jul, 7 2017

Negara G20 sudah memulai dekarbonisasi, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai Kesepakatan Paris Pada tahun 2030 itu juga ditargetkan deforestasi di Indonesia tak boleh lebih

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close