IESR : Kebijakan Dua Harga BBM Lebih Bersifat Politis

Apr, 16 2013

Penulis :

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan sistem dua harga lebih politis.

Karenanya, dia tegaskan, kebijakan itu sendiri bukanlah solusi efektif untuk mengatasi polemik yang disampaikan pemerintah selama ini.

“Menurut saya kebijakan tersebut lebih bersifat solusi politis dan tidak efektif karena membutuhkan pengawasan,” ujar Fabby kepada Tribunnews.com, Rabu (17/4/2013).

Apalagi, imbuhnya, rencana ini digulirkan pemerintah menjelang Pemilu 2014. Nuansa politik dibalik kebijakan ini terasa kental.

Kata dia lagi, dengan kebijakan dua harga BBM, pada dasarnya pemerintah menghindari risiko politik.
“Isu utamanya, subsdi BBM salah sasaran. Jadi ini yang perlu dikoreksi,” tandasnya.

Fabby lanjutkan, hanya ada di Indonesia kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dengan menggunakan sistem dual price BBM.

“Opsi dual price BBM subsidi ini, saya yakin ini cuma ada di Indonesia,” tegasnya.

Karenanya, dengan kebijakan dua harga, pemerintah malah menyulitkan dirinya sendiri untuk menjaga citra politik masing-masing.

“Pemerintah menyulitkan diri sendiri utk menjaga citra politik masing-masing. Solusi yang lebih tepat adalah menaikkan harga BBM untuk mengendalikan subsidi,” tegas dia.

Sumber: Tribun News.

Artikel Terkait
Nov, 13 2017

Kementerian ESDM harus transparan dalam menetapkan tarif listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas tarif golongan 900 volt ampere (VA) rumah tangga

Jul, 6 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Aturan pemerintah dianggap menghambat pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia, khususnya teknologi surya atap. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Energi dan

Jul, 5 2011

Jakarta – Harga BBM di Indonesia masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam. Begitu murahnya harga BBM di Indonesia, kerap menimbulkan praktik penyelundupan.

Apr, 4 2018

JAKARTA-Antara News. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, salah satu bentuknya

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close