IESR Luncurkan Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif

Dec, 1 2014

Penulis :

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) hari ini meluncurkan Regional Framework on Extractive Industries Governance (Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif di Regional).

Pengamat pertambangan dari IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, hal tersebut dalam rangka menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Menurutnya, kerangka kerja ini dibentuk untuk mengatur tata kelola industri ekstraktif di ASEAN.

Kerangka kerja ini tidak hanya mengenai legalitas dan korupsi, namun juga mengenai tata kelola multidimensi dalam industri pertambangan, khususnya industri ekstraktif. Kerangka kerja ini satu set keputusan.

“Anda bisa melihatnya untuk memastikan bahwa sumber daya industri ekstraktif dapat digunakan untuk memperbaiki pengembangan manusia, mendorong ekonomi yang adil, dan mempercepat hub ekonomi di ASEAN. Bukan hanya mengenai negara kita saja, tapi untuk ASEAN juga,” tuturnya di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Dia mengatakan, kerangka kerja ini merupakan usulan masyarakat sipil dari tata kelola industri, yang akan diharmonisasikan hingga ke lingkup ASEAN. Sebab, harmonisasi mengenai kebijakan mineral masih sangat jarang.

“Itu yang kita sarankan, menurut perspektif kami bagaimana dapat harmonisasikan kebijakan mineral ASEAN di masa yang akan datang, ketika jadi satu kesatuan kawasan di tahun depan,” terang Fabby.

Hal ini menjadi penting, lantaran industri ekstraktif memiliki peran penting terhadap negara-negara anggota ASEAN. Sebagian besar negara anggota ASEAN, industri ekstraktif memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

“Kita tahu bahwa sumber daya industri ekstraktif memiliki peran penting dalam ASEAN. Negara anggota ASEAN, sumber daya minerba memiliki kontribusi besar. Contohnya Malaysia pendapatan migasnya 50% masuk ke dalam penerimaan negara,” pungkas dia.

Sumber: sindonews.com.

Artikel Terkait
Mar, 10 2018

  JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah mematok harga batubara untuk pasokan dalam negeri memengaruhi pergerakan saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa. Keputusan pemerintah tersebut dilatarbelakangi

Aug, 9 2011

JAKARTA – Agar tidak terjadi dispute pada perusahaan tambang yang sangat merugikan negara, Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong pemerintah mulai memberlakukan investigasi terkait pengolahan hasil

May, 22 2009

NUSA DUA – Asian Development Bank (ADB) diminta mengembangkan program pembangunan infrastruktur desa. Upaya ini dinilai menjadi kunci bagi upaya pengurangan kemiskinan di Asia. Emil

Jul, 27 2011

JAKARTA (IFT) – Indonesia akan mengimpor listrik dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan. Bambang Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, mengatakan impor listrik

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close