Jadi Program Populis, BBM Satu Harga Dikebut Rampung Sebelum Juni 2019

Jan, 2 2019

Penulis :

Jakarta, JawaPos.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Fanshurullah Asa mengatakan Program BBM Satu Harga akan selesai sebelum Juni 2019. Sebarannya tinggal 29 titik lagi. Adapun, wilayah tersebut ada di Maluku, Kalimatan, Sulawesi dan Papua.

Ifan, sapaan akrabnya menerangkan sejak dicanangkan pada 2015, BBM Satu Harga sudah menjangkau 131 titik di wilayah terdepan, terpencil dan terluar (3T). Sebanyak 122 titik dikerjakan PT Pertamina (Persero), sisanya dikerjakan oleh PT AKR Corporindo Tbk.

“Sisa 29 nanti itu bisa diresmikan sebelum Juni 2019. Jadi bisa kami kebut pengerjaannya,” ujar Fanshurullah saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (31/12).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan target capaian BBM Satu Harga di pertengahan 2019 ini menjadi mungkin lantaran ini adalah salah satu kebijakan populis pemerintah.

“Saya kira memungkinkan. Pemerintah akan berusaha all-out untuk mencapai target ini karena kebijakan ini populis dan sangat penting untuk menunjukan keberhasilan pemerintah,” kata Fabby saat dihubungi Jawapos.com, Rabu (2/1).

Dia menilai, saat ini persoalan yang sering menghambat bbm satu harga adalah logistik dan sistem distribusi. Jika belajar dari pengalaman pada 2018, ia menilai Pertamina sudah bisa lebih cepat mengatasi kendala-kendala tersebut. “Saya kira belajar dari 2018, Pertamina bisa lebih cepat mengatasi kendala-kendala tersebut,” tandasnya.

Adapun, adanya BBM Satu Harga disebut telah mendorong aktivitas perekonomian di daerah 3T, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan akses BBM. Dimana, harga BBM di tiap pulau yang sebelumnya tinggi berkisar Rp 7.000 hingga Rp 100.000 per liter kini turun jauh menjadi Rp 6.450 (premium) dan Rp 5.150 (solar).

Sumber : jawapos.com

Artikel Terkait
May, 13 2014

Jakarta -Krisis listrik nasional diprediksi akan mengancam pada 2018 nanti. Ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah agar krisis listrik tidak terjadi.Direktur Eksekutif Institute for Essential

Aug, 10 2011

JAKARTA– Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong Pemerintah Indonesia dan negaranegara kaya sumber daya alam (SDA) di kawasan Asia Tenggara untuk menerapkan standar pelaporan pengelolaan

Jul, 2 2015

Oleh Lutfi Anshori, Reza Ramadhan, Surya Kusuma Isu nasionalisme gagal mengusir investor asing dari Blok Mahakam. Pertamina “hanya” kebagian 70 persen saham di Blok Mahakam,

Aug, 15 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai menteri baru, Rizal Ramli seharusnya tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat gaduh publik. Pasalnya, hal ini seakan menunjukkan kelemahan koordinasi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close