Kriteria Menteri ESDM, Pengamat: Harus Orang Indonesia

Sep, 5 2016

Penulis :

Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar yang dicopot karena memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah menyeleksi beberapa nama untuk mengisi kekosongan kursi Menteri ESDM tersebut.

Calon Menteri ESDM yang akan diajukan namanya oleh Jokowi juga harus memenuhi beberapa persyaratan utama karena jabatan strategis ini sarat akan banyak kepentingan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, calon Menteri ESDM yang akan duduk menggantikan Arcandra Tahar harus memiliki integritas yang tinggi dengan tidak memihak kepada satu kelompok tertentu.

“Integritas paling penting. Integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai sektor yang menjadi kriteria utama untuk publik,” kata Fabby dalam diskusi Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).

Selain itu, orang yang akan menduduki jabatan nomor satu di Kementerian ESDM juga harus seorang profesional yang sudah memahami seluk beluk energi, migas, hingga mineral dan batu bara. Sehingga Menteri ESDM yang baru tidak lagi meraba-raba kebijakan dan mampu memberikan terobosan di bidang energi.

“Bukan politisi. Pilihannya adalah orang yang profesional. Ini konsisten dengan hasil survei yang kami lakukan,” ujar Fabby.

“Orang memang menginginkan figur Menteri ESDM knows the problem, bukan lagi ingin belajar. Karena publik melihat banyak persoalan sektor ESDM yang perlu diselesaikan segera,” tambah Fabby.

Kemudian, Menteri ESDM yang baru juga harus dipastikan seorang WNI. Jangan lagi kesalahan pemerintah terulang untuk yang kedua kalinya.

“Bukan WNA, orang yang tahu persoalan energi di Indonesia yang selama ini beraksi dengan pelaku energi,” tutur Fabby.

Sumber: finance.detik.com.

Artikel Terkait
Sep, 3 2012

BY NURSEFFI DWI WAHYUNI & RAHMA OKTORIA JAKARTA (IFT)- PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, mencatat penurunan laba bersih pada semester I

Sep, 29 2016

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah harus melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum melakukan pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, agar sesuai

Aug, 7 2017

About the Position IESR, an Indonesia NGO, is preparing an initiative to support the sustainable development of the Indonesian energy system, in order to help

Aug, 4 2018

Hak atas foto ANTARA FOTO/FB ANGGORO Walaupun pemerintah Indonesia menampik ada pertimbangan politik di balik penunjukan PT Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan di Riau, pengamat menganggap

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+