Kriteria Menteri ESDM, Pengamat: Harus Orang Indonesia

Sep, 5 2016

Penulis :

Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar yang dicopot karena memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah menyeleksi beberapa nama untuk mengisi kekosongan kursi Menteri ESDM tersebut.

Calon Menteri ESDM yang akan diajukan namanya oleh Jokowi juga harus memenuhi beberapa persyaratan utama karena jabatan strategis ini sarat akan banyak kepentingan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, calon Menteri ESDM yang akan duduk menggantikan Arcandra Tahar harus memiliki integritas yang tinggi dengan tidak memihak kepada satu kelompok tertentu.

“Integritas paling penting. Integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai sektor yang menjadi kriteria utama untuk publik,” kata Fabby dalam diskusi Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).

Selain itu, orang yang akan menduduki jabatan nomor satu di Kementerian ESDM juga harus seorang profesional yang sudah memahami seluk beluk energi, migas, hingga mineral dan batu bara. Sehingga Menteri ESDM yang baru tidak lagi meraba-raba kebijakan dan mampu memberikan terobosan di bidang energi.

“Bukan politisi. Pilihannya adalah orang yang profesional. Ini konsisten dengan hasil survei yang kami lakukan,” ujar Fabby.

“Orang memang menginginkan figur Menteri ESDM knows the problem, bukan lagi ingin belajar. Karena publik melihat banyak persoalan sektor ESDM yang perlu diselesaikan segera,” tambah Fabby.

Kemudian, Menteri ESDM yang baru juga harus dipastikan seorang WNI. Jangan lagi kesalahan pemerintah terulang untuk yang kedua kalinya.

“Bukan WNA, orang yang tahu persoalan energi di Indonesia yang selama ini beraksi dengan pelaku energi,” tutur Fabby.

Sumber: finance.detik.com.

Artikel Terkait
Feb, 19 2013

JAKARTA – Rendahnya penyerapan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek infrastruktur kelistrikan selama 2012 dinilai akibat lemahnya sinergi pemerintah

Apr, 6 2011

Senin, 04 April 2011 21:05 WIB JAKARTA–MICOM: Gas elpiji (liquified petroleum gas/LPG) merupakan sumber energi modern yang lebih bersih atau lebih sedikit menghasilkan polusi dibanding

Sep, 5 2015

  JAKARTA – Pemerintah menerapkan Sistem Informasi Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan guna membatasi tenaga kerja asing (TKA) yang ingin masuk di megaproyek 35.000 megawatt (MW).

Nov, 15 2016

JAKARTA. Pemangkasan target megaproyek listrik dari 35.000 Megawatt (MW) menjadi 19.763 MW di tahun 2019 masih akan membuat listrik di luar Pulau Jawa mengalami defisit

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close