Moratorium Mal Kurangi Konsumsi Listrik Hingga 15%

Jul, 21 2011

Penulis :

JAKARTA – Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk melakukan moratorium pembangunan mal, disebut dapat mengurangi konsumsi listrik mencapai 10-15 persen.

“Moratorium pembangunan mal yang diwacanakan Fauzi Bowo, saya pikir terjadi karena pertimbangan jumlah pusat belanja di Jabodetabek yang sudah terlalu banyak. Sehingga kalau ini jadi dilakukan bisa mengurangi konsumsi listrik sekira 10-15 persen,” ungkap Pengamat Kelistrikan dari Institute for Essensial Service Reform Fabby Tumiwa ketika dihubungi okezone, Jumat (15/7/2011).

Dia melanjutkan, meskipun konsumsi listrik mal sangat tinggi, tetapi tetap saja jumlah konsumsi listrik di sektor rumah tangga permintaannya lebih besar.

“Kalau dilihat, 10-15 persen itu mungkin lumayan banyak, tapi ini belum sebanding sama konsumsi listrik di sektor rumah tangga. Yang perlu juga dilakukan adalah bagaimana melakukan efisiensi penggunaan listrik di mal,” lanjutnya.

Efisiensi ini, menurutnya dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi penggunaan sistem pendingin dan penggunaan lampu yang hemat energi.

“Kalau pengunjung mal lagi sedikit, kan sistem pendinginnya bisa otomatis berkurang sehingga hemat energi. Lampunya juga bisa didesain yang hemat energi,” kata dia.

Selain itu, dia juga berpendapat bahwa penggantian bahan bakar listrik ke energi terbarukan seperti tenaga panel surya seperti yang direkomendasikan ESDM, bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan.

“Bisa saja dilakukan kalau mal-nya mau, investasinya mungkin besar, tapi ke depannya kalau pakai energi alternatif pasti lebih hemat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan akan ada moratorium pembangunan mal baru setidaknya sampai akhir tahun depan. Hal ini dilakukan karena jumlah mal di DKI Jakarta khususnya sudah terlalu banyak dan masih banyak yang kosong.

Sementara itu, ESDM juga sudah mengimbau pengelola mal untuk mulai beralih ke energi selain listrik pada industri mal. Energi alternatif yang bisa dijadikan pengganti adalah energi panas surya seperti di China. Tagihan listrik untuk satu mal sendiri sebulan bisa mencapai Rp4 miliar-Rp5 miliar.
(ade)

sumber: okezone.

Artikel Terkait
Nov, 22 2011

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, mengalokasikan dana Rpp 29,42 triliun untuk pembelian listrik dari kontraktor listrik swasta (independent

Jun, 19 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya akan akan menambah lebih dari setengah anggaran tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Jul, 31 2018

Institute for Essential Services Reform (IESR), meluncurkan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) yang diharapkan dapat mendorong transformasi sektor energi, khususnya sektor ketenagalistrikan di Indonesia menuju

Nov, 12 2015

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit lebih lanjut hasil audit forensik Pertamina Energy Trading Limited (Petral)

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close