Pembatasan BBM April 2012 “Impossible”

Jan, 15 2012

Penulis :

Rencana Pembatasan BBM Subsidi Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2012). Guna menahan jebolnya anggaran subsidi, pemerintah terus berupaya membahas kebijakan energi nasional yang pada tahun 2012 ini berencana untuk menaikkan tarif dasar listrik dan membatasi konsumsi BBM subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan kesempatan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya tidak dikunci dalam APBN 2012. Pasalnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) bisa berubah melewati asumsi pemerintah dalam APBN. “Jadikan memang dalam UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 memang ada pasal yang menyatakan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak dinaikkan. Pemerintah keliru sekali, kenapa mengunci itu,” kata Fabby kepada Kompas.com, Jumat (13/1/2012).

Menurut Fabby, seharusnya pemerintah menetapkan seperti UU APBN 2011, di mana ketika realisasi rata-rata harga ICP lebih dari 10 persen di atas asumsi makro APBN maka pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga BBM. Sekarang APBN 2012 berbeda, kesempatan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ada bahkan dilarang.

Oleh sebab itu, memang tidak ada cara lain selain mempercepat APBN Perubahan 2012 atau dengan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Klausul itu (tidak diperbolehkannya penyesuaian harga BBM bersubsidi) dihilangkan saja entah dengan revisi UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, atau dikeluarkannya perppu,” tambah Fabby.

Ia menilai opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, misalnya dengan mengadakan dua harga premium baik apakah itu subsidi dan nonsubsidi, lebih tepat ketimbang pembatasan BBM bersubsidi. Pasalnya, infrastruktur baik untuk penyediaan pertamax dan bahan bakar gas untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi belum siap. “(Pembatasan BBM bersubsidi) April 2012 itu suatu impossible, saya nggak yakin,” tegas dia.

Ia pun menambahkan, rencana pembatasan subsidi itu bisa saja dilakukan tapi bukan untuk waktu dekat.

Sumber: Kompas.com.

Artikel Terkait
Sep, 5 2016

Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar

Jan, 24 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengingatkan PT PLN (persero) untuk lebih fokus melakukan pembangunan pembangkit dan instalasi listrik di luar Pulau

Dec, 5 2016

ATURAN TRANSPARAN– Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pembentukan aturan baru maupun merevisi aturan yang telah diterbitkan merupakan langkah yang

Jan, 2 2018

JAKARTA-MAGDALENE.CO. Bagi masyarakat perkotaan, daya listrik sebesar 5.000 watt adalah kebutuhan untuk satu rumah tangga, namun di daerah terpencil, 5.000 watt bisa menghidupkan listrik satu

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+