Pemerintah dan PLN Gagal Jamin Pasokan Energi (Terkait pemadaman listrik)

Nov, 26 2009

Penulis :

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) telah gagal menjamin pasokan energi, menyusul pemadaman listrik yang berlangsung untuk kesekian kalinya pada saat ini.

Direktur IESR, Fabby Tumiwa, di Jakarta, Kamis, mengatakan kejadian pemadaman listrik ini telah merugikan seluruh masyarakat dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia. Kejadian ini merupakan kegagalan pemerintah mengatur dan mengelola sektor energi dan juga PLN menjamin penyediaan tenaga listrik kepada seluruh pelanggannya,” katanya.

IESR juga memperingatkan peluang pemadaman listrik karena kekurangan pasokan akan semakin besar di tahun 2008 dan tahun 2009. Lebih lanjut Fabby menambahkan, defisit pasokan listrik ini merupakan kesalahan akut dalam pengelolaan energi di Indonesia.

“Kejadian ini menunjukkan carut marutnya pengelolaan energi nasional. Seluruh regulasi gagal mengantisipasi masalah ini dan seharusnya ini menjadi evaluasi pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan dan ketersediaan infrastruktur energi dan kelistrikan,” katanya.

Akibat pemadaman adalah kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi seluruh pelanggan listrik. Kerugian ekonomi yang secara langsung berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemadaman listrik juga akan menurunkan tingkat daya saing produk barang dan jasa Indonesia, sehingga semakin sukar bagi Indonesia untuk mencapai tingkat ekonomi yang diharapkan terjadi.

IESR juga menilai, kondisi alam, misalnya cuaca buruk seharusnya tidak dijadikan alasan sebagai biang penyebab terjadinya defisit, karena seharusnya telah menjadi pertimbangan ketika merancang dan membangun pembangkit listrik.

Menurut dia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengawas sektor dan PLN memiliki kesempatan memperpanjang stok bahan bakar di sejumlah pembangkit, serta meningkatkan ketersediaan pembangkit melalui upaya-upaya perencanaan yang benar dan peningkatan kinerja operasi dan perawatan pembangkit.

IESR juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja Menteri ESDM serta memerintahkan departemen terkait melaksanakan investigasi terhadap kejadian ini dalam rangka memperbaiki pengelolaan energi nasional.

“Perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dalam kebijakan, pengaturan dan strategi untuk menjamin keamanan pasokan energi di Indonesia,” katanya.

IESR juga mendesak agar pemerintah segera melaksanakan restrukturisasi manajemen PLN, dengan mempertimbangkan memburuknya penyediaan tenaga listrik dalam lima tahun terakhir.

“Tanpa adanya tindakan korektif terhadap kebijakan dan strategi penyediaan energi nasional dan reformasi di dalam PLN, termasuk penetapan kebijakan harga energi yang rasional, maka frekuensi pemadaman listrik akan semakin besar pada tahun 2008 hingga 2009 mendatang,” kata Fabby.

http://www.alpensteel.com.

Artikel Terkait
Jan, 7 2019

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan aturan penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap. Dengan aturan ini, masyarakat bisa menghasilkan energi listrik sendiri dan menjualnya kepada PT PLN.

Oct, 3 2017

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu untuk mengingatkan PLN dalam jangka

Jan, 8 2019

Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah terus berupaya untuk menambah kapasitas listrik seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Megaproyek Pembangkit

Sep, 28 2017

“Jika PLN dianggap tidak dapat membayar utang atau gagal memenuhi kewajibannya, investment grade pemerintah atau surat utang pemerintah akan terpengaruh.” Direktur Eksekutif Institute for Essential

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+