Pemerintah Disarankan Bangun Jaringan Gas di Pemukiman Baru dan Hunian Vertikal

Apr, 3 2018

Penulis :

Jakarta-ANTARA News – Pengamat energi Fabby Tumiwa menyarankan untuk memprioritaskan pembangunan jaringan gas di kawasan permukiman baru dan komplek hunian vertikal.

“Membangun jaringan gas kota terkendala dengan persetujuan warga, pembangunan infrastruktur gas utama, dan stabiltas pasokan gas. Idealnya jaringan gas dibangun di kawasan permukiman baru dan kompleks hunian vertikal,” kata Fabby kepada Antara di Jakarta, Senin.

Fabby yang juga menjabat sebagai Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) ini menjelaskan bahwa jaringan gas primer tetap harus dibangun meskipun kendala ketersediaan lahan akan menjadi masalah utama.

“Kalau melihat target yang 1,9 juta sambungan baru plus realisasi dan rencana 2018 baru mencapai 300 ribu sambungan. Saya pikir target RPJMN tersebut sukar tercapai,” katanya.

Selain menyoroti ketersediaan lahan, Fabby melihat realisasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebelumnya, Mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ego Syahrial, menyatakan pembangunan jaringan gas dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan 1,9 juta sambungan rumah tangga terbangun sampai 2019.

Hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga tercantum dalam RPJMN 2015- 2019 untuk memenuhi energi bersih murah ramah lingkungan dan efisien, bahkan jadi perhatian presiden dan jadi proyek strategis nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen Migas telah melaksanakan pembangunan jaringan gas, sejak 2009 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah sambungan sebesar 228.515 Sambungan Rumah (SR) di 15 Provinsi meliputi 32 Kabupaten Kota. Sedangkan 2018, pemerintah membangun 78.315 jargas di 16 kabupaten dan kota.

Sumber :Antaranews

Artikel Terkait
Jan, 10 2012

JAKARTA (IFT) – Pemerintah disarankan menerapkan sistem tarif listrik progresif bagi pelanggan rumah tangga untuk menurunkan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Herman Daniel

Mar, 6 2008

www.sinarharapan.co.id. Jakarta–Kelambanan pemerintah untuk mencari pembangkit energi alternatif menjadi bukti ketidakseriusan dalam mencari solusi dari krisis listrik yang ada sekarang ini. Sementara itu, alternatif sumber

Nov, 15 2016

JAKARTA. Pemangkasan target megaproyek listrik dari 35.000 Megawatt (MW) menjadi 19.763 MW di tahun 2019 masih akan membuat listrik di luar Pulau Jawa mengalami defisit

Jan, 20 2020

Kamis, 16 Januari 2020 / 21:00 WIB KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Upaya percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) terus dilakukan. Salah satunya dengan penerbitan Peraturan Presiden

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close