Pengamat : Perlu Studi Kelayakan untuk Transmisi Listrik Sumatera

Mar, 10 2014

Penulis :

VIVAnews – Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Feby Tumiwa, Senin 10 Maret 2014, menyatakan bahwa proyek pembangunan transmisi listrik di Sumatera harus dimatangkan terlebih dahulu perencanaannya.

Menurut Feby, rencana proyek itu sebagaimana yang digagas oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan membutuhkan kajian yang menyeluruh mengenai kelayakannya (feasibility study). Apalagi, proyek ini boleh dibilang bukan investasi yang menguntungkan.

“Belum ada perencanaan. Ini proyek baru,” ujar Feby saat dihubungi VIVAnews.

Ia menambahkan, butuh perencanaan  jangka panjang untuk mengatasi masalah krisis pasokan listrik. “Jadi bukan sekedar solusi jangka pendek, studi kelayakan harus dilakukan. Belum ada studi kelayakan kok tiba-tiba mau bangun,” kata Feby.

Ia juga mengkritik konsep pembiayaan proyek dengan menggunakan dana BUMN bidang konstruksi secara bergantian, seperti model bayar tarif jalan tol, sebagaimana diusulkan oleh Dahlan. Menurutnya, konsep ini berpotensi meningkatkan kerugian karena listrik yang hilang akan semakin besar.

“Transmisi kan harus terintegrasi, karena ini sistem besar. Potensi losses itu 2-3 persen. Kalau terkotak-kotak, potensilosses akan makin besar. Energi yang ditransfer akan sedikit dan ada biaya dari losses,” kata Feby.

Menurut Feby, usulan yang disampaikan oleh Dahlan ini bahkan sudah melampaui kewenangannya sebagai Menteri BUMN. Sebab, dalam UU Kelistrikan dijelaskan bahwa pembangunan transmisi yang melintasi antar provinsi merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Pembangunan itu kan tugas Menteri ESDM. Itu harus lewat rencana umum ketenagalistrikan nasional,” kata dia.

Pendanaan pembangunan transmisi ini, menurut Feby, sebaiknya menggunakan pinjaman lunak. Alasannya, pelunasan pinjaman dari return investasi semacam ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Ada pinjaman, concessional loan, supaya layak proses finansialnya, supaya investor siap menanggung rugi. Saya tidak mau BUMN karya yang sehat menjadi rugi. Memangnya ada yang mau masa pengembalian keuntungannya 10 tahun?” kata Feby. (eh)

Sumber: VivaNews

Artikel Terkait
Jan, 10 2012

JAKARTA (IFT) – Pemerintah disarankan menerapkan sistem tarif listrik progresif bagi pelanggan rumah tangga untuk menurunkan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Herman Daniel

Sep, 30 2016

Skalanews – PT Pertamina diminta menyelidiki kesalahan pengiriman minyak yang dilakukan Glencore. Dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa, penyelidikan harus

Jul, 29 2016

ENERGYWORLD – Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, meminta Menteri ESDM yang baru, Archandra Tahar, tidak kehilangan momentum untuk melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan

Aug, 22 2018

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mematok lifting minyak di angka 750 ribu barel per hari (bph) pada RAPBN 2019. Namun, dalam jangka menengah, lifting minyak diprediksi akan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+