Pengamat Ragukan Rencana Pemerintah Hemat BBM

May, 25 2012

Penulis :

Ilustrasi : Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium ke mobil pelanggan di SPBU

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (28/5/2012) hanya sekadar imbauan saja.

“Saya rasa imbauan Presiden akan sekadar imbauan saja. Sangat sukar mengukur hasil atau dampaknya,” sebut Fabby ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2012).

Ia menjelaskan, tren konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi cenderung melebihi apa yang dipatok oleh Pemerintah dalam APBN. Diperkirakan, kata dia, konsumsi BBM tahun ini bisa lewat 10-15 persen dari kuota 40 juta kiloliter. Kelebihan konsumsi ini berdampak pada anggaran negara. “Ini kan ada implikasi finansialnya,” sambung dia.

Dikatakannya, over kuota konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dengan cara penghematan energi. Namun terhadap upaya penghematan ini, ia menekankan agar Pemerintah tidak sekedar mengimbau saja. “Saran saya Presiden mengeluarkan himbauan dengan target-target yang jelas,” tegas Fabby.

Presiden, menurut dia, harus dengan tegas mengintruksikan agar kementerian/lembaga menjadi pionir dalam melakukan penghematan energi. Harus ada penghargaan dan hukuman yang diterapkan Pemerintah. “Karena pada dasarnya sifat dasar manusia bereaksi terhadap insentif dan disinsentif,” katanya.

Salah satu bentuk disinsentif yang bisa dilakukan Pemerintah adalah tidak disediakannya energi dengan harga murah. Ketika masih ada energi yang murah maka imbauan Pemerintah pun kemungkinan tidak dihiraukan masyarakat. “Imbauan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang bisa memberikan disinsentif bagi pelaku yang boros energi,” pungkas Fabby.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik berharap pengumuman tetap dilaksanakan pada bulai Mei agar rencana pelaksanaan kebijakan pengematan energi tetap berjalan 1 Juni sesuai rencana.

Jero menyebutkan ada lima kebijakan penghematan energi yang akan digulirkan pemerintah. Pertama, seluruh kendaraan operasional Pemerintah dan BUMN harus menggunakan BBM non subsidi. Kedua, usaha perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Ketiga, mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), yang akan dimulai di Pulau Jawa.

Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM, dan menggantikan yang ada dengan non BBM. Dan, kelima, kampanye dan gerakan hemat energi secara masif, dimulai dari gedung-gedung dan rumah dinas pemerintah.

Sumber: Kompas.com.

Artikel Terkait
Jul, 31 2018

Jakarta.Tempo.co – Institute for Essential Services Reform atau IESR menginisiasi agenda Indonesia Clean Energi Forum (ICEF). Ketua Dewan Pengarah ICEF, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan agenda ini ditujukan untuk mendorong

May, 6 2010

JAKARTA. Dengan peningkatan general kapital US$86 miliar dari pemegang saham utama, Bank Dunia dan kelompoknya belum menunjukkan komitmennya dalam menjalankan mandat publik dalam mendukung langkah-langkah

Jan, 26 2011

JAKARTA–MICOM: Wacana penambahan subsidi listrik sebesar Rp2,3 triliun dari asumsi APBN 2011 Rp40,7 triliun dinilai tidak tepat sarsaran. Lebih baik, subsidi tersebut dialihkan untuk penambahan

Mar, 1 2010

Pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan rumah dalam menyediakan kebutuhan industri yang lapar akan energi. Elektrifikasi nasional saat ini baru mencapai 65%. Berarti masih ada 35% wilayah

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close