Perubahan regulasi PLTS atap tingkatkan masyarakat berinvestasi

Oct, 29 2019

Penulis :

Jumat, 25 Oktober 2019 21:28 WIB

Jakarta (ANTARA) – Perubahan regulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya untuk atap mampu mendorong masyarakat umum dan industri untuk berinvestasi pada perangkat tersebut
Institute for Essential Services Reform (IESR) memuji tindakan Menteri ESDM 2016 – 2019, Ignasius Jonan, pada akhir masa jabatannya yang melakukan revisi terhadap Permen ESDM No. 49/2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh pelanggan PLN, mengeluarkan Permen ESDM No. 12/2019 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berdasar izin operasi, dan Permen ESDM No. 16/2019 tentang perubahan kedua Permen ESDM No. 49/2019 tentang biaya kapasitas untuk pelanggan industri.

Analisa IESR menunjukan bahwa ketiga Permen ESDM ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum, industri, dan bisnis untuk berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga surya atap, berdasarkan keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

“Dengan potensi energi surya yang cukup tinggi dan dalam upaya mengejar pencapaian target rencana umum energi nasional (RUEN), tiga regulasi terkait PLTS atap yang dikeluarkan oleh Menteri Jonan kami yakini dapat mendorong minat konsumen PLN untuk memasang listrik tenaga surya atap dan memicu pemanfaatan energi surya di Indonesia untuk mencapai target 6,5 GW pada 2025,” kata Fabby Tumiwa, selaku Direktur Eksekutif IESR

IESR memberikan apresiasi kepada Menteri Jonan yang bersedia menerima masukan dan rekomendasi dari berbagai stakeholders dan akhirnya melakukan perbaikan regulasi PLTS atap paska keluarnya Permen ESDM No. 49/2018. Yaitu menaikkan batas kapasitas untuk ketentuan izin operasi dari 250 kVA menjadi 500 kVA dan tidak mewajibkan adanya Sertifikat Laik Operasi/SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik/LIT untuk instalasi sampai 500 kVA sepanjang perangkat dan pemasangan sesuai dengan standar keteknikan (Permen ESDM No. 12/2019).

Selain itu, Ignasius Jonan juga menerbitkan revisi atas ketentuan biaya kapasitas untuk pelanggan sektor industri, dengan menurunkannya dari 40 jam per bulan menjadi 5 jam (Permen ESDM No. 16/2019).

“Ignasius Jonan telah meletakkan sebuah dasar yang cukup baik untuk perkembangan listrik
surya atap selanjutnya, selain regulasi yang cukup suportif, ada pula inisiatif Peta Jalan Energi
Surya yang digagas oleh Dirjen EBTKE yang memetakan berbagai potensi untuk melakukan
akselerasi pengembangan energi surya dalam rangka mencapai target RUEN pada 2025,” kata Fabby.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Kajian IESR (2019) menemukan potensi
PLTS atap untuk bangunan rumah di Indonesia dapat mencapai 655 GWp. Potensi pasar PLTS
atap untuk bangunan rumah di Jawa-Bali juga mencapai 12-15 GWp sampai 2030.

Perhitungan IESR atas potensi PLTS atap di berbagai gedung perkantoran milik Pemda DKI
Jakarta dan semua gedung utama kementerian Republik Indonesia, serta kantor-kantor direktorat
dan KPP milik Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jakarta mencapai 9,3 MWp, potensi
yang cukup besar mengingat banyak gedung kantor di Jakarta yang menempati bangunan
tinggi (high-rise) dengan luasan atap terbatas.

Sementara itu, kajian IESR yang berjudul Peta Jalan untuk Sektor Kelistrikan Indonesia (2019) juga mengindikasikan bahwa sistem Jawa-Bali dan Sumatra dapat mengakomodasi 19-35 GW kapasitas PLTS (di atas atap, skala utilitas di atas tanah, dan terapung) pada 2027.

Artikel asli: Antara News

Artikel Terkait
Mar, 21 2017

JAKARTA. Desakan kepada pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengoptimalkan peran swasta dalam penyediaan listrik nasional terus mengemuka. Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)

Jul, 7 2017

Negara G20 sudah memulai dekarbonisasi, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai Kesepakatan Paris Pada tahun 2030 itu juga ditargetkan deforestasi di Indonesia tak boleh lebih

Feb, 2 2016

“Salah satu jalan keluar untuk menjawab tantangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW adalah koordinasi mengenai tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan PLN. Salah satu

Sep, 6 2012

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menetapkan kenaikan harga listrik berbasis beberapa jenis energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan porsi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+