Perubahan regulasi PLTS atap tingkatkan masyarakat berinvestasi

Oct, 29 2019

Penulis :

Jumat, 25 Oktober 2019 21:28 WIB

Jakarta (ANTARA) – Perubahan regulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya untuk atap mampu mendorong masyarakat umum dan industri untuk berinvestasi pada perangkat tersebut
Institute for Essential Services Reform (IESR) memuji tindakan Menteri ESDM 2016 – 2019, Ignasius Jonan, pada akhir masa jabatannya yang melakukan revisi terhadap Permen ESDM No. 49/2018 tentang penggunaan sistem PLTS atap oleh pelanggan PLN, mengeluarkan Permen ESDM No. 12/2019 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berdasar izin operasi, dan Permen ESDM No. 16/2019 tentang perubahan kedua Permen ESDM No. 49/2019 tentang biaya kapasitas untuk pelanggan industri.

Analisa IESR menunjukan bahwa ketiga Permen ESDM ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum, industri, dan bisnis untuk berinvestasi pada pembangkit listrik tenaga surya atap, berdasarkan keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

“Dengan potensi energi surya yang cukup tinggi dan dalam upaya mengejar pencapaian target rencana umum energi nasional (RUEN), tiga regulasi terkait PLTS atap yang dikeluarkan oleh Menteri Jonan kami yakini dapat mendorong minat konsumen PLN untuk memasang listrik tenaga surya atap dan memicu pemanfaatan energi surya di Indonesia untuk mencapai target 6,5 GW pada 2025,” kata Fabby Tumiwa, selaku Direktur Eksekutif IESR

IESR memberikan apresiasi kepada Menteri Jonan yang bersedia menerima masukan dan rekomendasi dari berbagai stakeholders dan akhirnya melakukan perbaikan regulasi PLTS atap paska keluarnya Permen ESDM No. 49/2018. Yaitu menaikkan batas kapasitas untuk ketentuan izin operasi dari 250 kVA menjadi 500 kVA dan tidak mewajibkan adanya Sertifikat Laik Operasi/SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik/LIT untuk instalasi sampai 500 kVA sepanjang perangkat dan pemasangan sesuai dengan standar keteknikan (Permen ESDM No. 12/2019).

Selain itu, Ignasius Jonan juga menerbitkan revisi atas ketentuan biaya kapasitas untuk pelanggan sektor industri, dengan menurunkannya dari 40 jam per bulan menjadi 5 jam (Permen ESDM No. 16/2019).

“Ignasius Jonan telah meletakkan sebuah dasar yang cukup baik untuk perkembangan listrik
surya atap selanjutnya, selain regulasi yang cukup suportif, ada pula inisiatif Peta Jalan Energi
Surya yang digagas oleh Dirjen EBTKE yang memetakan berbagai potensi untuk melakukan
akselerasi pengembangan energi surya dalam rangka mencapai target RUEN pada 2025,” kata Fabby.

Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar. Kajian IESR (2019) menemukan potensi
PLTS atap untuk bangunan rumah di Indonesia dapat mencapai 655 GWp. Potensi pasar PLTS
atap untuk bangunan rumah di Jawa-Bali juga mencapai 12-15 GWp sampai 2030.

Perhitungan IESR atas potensi PLTS atap di berbagai gedung perkantoran milik Pemda DKI
Jakarta dan semua gedung utama kementerian Republik Indonesia, serta kantor-kantor direktorat
dan KPP milik Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jakarta mencapai 9,3 MWp, potensi
yang cukup besar mengingat banyak gedung kantor di Jakarta yang menempati bangunan
tinggi (high-rise) dengan luasan atap terbatas.

Sementara itu, kajian IESR yang berjudul Peta Jalan untuk Sektor Kelistrikan Indonesia (2019) juga mengindikasikan bahwa sistem Jawa-Bali dan Sumatra dapat mengakomodasi 19-35 GW kapasitas PLTS (di atas atap, skala utilitas di atas tanah, dan terapung) pada 2027.

Artikel asli: Antara News

Artikel Terkait
Dec, 6 2016

Sepanjang 71 tahun Indonesia merdeka, listrik baru mengalir ke 89,8 persen wilayah di Tanah Air per September lalu. Artinya, sebanyak 10,2 persen daerah di Indonesia

Aug, 10 2007

The Jakarta Post, Jakarta | Mon, 10/08/2007 8:31 AM | Business Ika Krismantari, The Jakarta Post, Jakarta That “”Chinese products are everywhere”” is a statement

Jan, 23 2010

Sabtu, 23 Januari 2010 | 03:05 WIB Jakarta, Kompas – Para penyedia listrik swasta, khususnya energi panas bumi, meminta jaminan pembelian dari PT Perusahaan Listrik

Dec, 18 2009

[JAKARTA] Masalah yang dihadapi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah sangat kompleks, sehingga untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi tidak bisa hanya mengganti manajemen. Pemerintah

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+