Profesionalisme Rahmat Hardadi Dipertanyakan, IESR Tagih Janji Jokowi

Feb, 28 2017

Penulis :

Jakarta, Aktual.Com -Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai oil company yang besar dan mengalahkan Petronas milik negara tetangga.

Oleh karenanya kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa berkaitan dengan proses penunjukan Dirut BUMN itu, diperlukan orang yang profesional dan terlepas dari kepentingan politik kelompok maupun pribadi.

“Dirut pertamina harus profesional dan bersih. Pertamina ini BUMN besar, anggaran investasinya besar dan asetnya besar. Sehingga menjadi maknet bagi pihak-lain untuk mendapat bagian dari sana,” ujar Fabby di Jakarta, Senin (27/2).

Selain itu tegas Fabby, diperlukan juga menelaah secara mendalam setiap jejak rekam kandidat. Pentingnya tindak selektif agar perusahaan Pertanian dipimpin oleh orang yang teruji dalam bidang yang akan digeluti.

Namun jika mengulas performa Pertamina belakangan ini, aspek pengolahan menjadi catatan suram. Ganguan berupa unplanned shutdown maupun Black Out terhadap kilang di berbagai daerah, menuntut pertanggungjawaban manajemen dan evaluasi kinerja.

“Dilihat siapa yang bertanggungjawab monitoring. Standar Operasional-nya jalan nggak? Tinggal di cek di situ,” Pegiat Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan

Diketahui sejak Oktober 2016 silam kewajiban atau pertanggungjawaban kilang dipegang oleh Toharso yang menjabat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina.

Akan tetapi jika dilihat dari kasus penyebab kerusakan itu, karena perawatan tidak tepat waktu, atau tidak sesuai dengan standar operasional. Tentunya hal ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang berkesinambungan.

Maka dari itu, pertanggungjawaban atas kerusakan kilang tidak hanya dilimpahkan kepada Toharso yang saat ini menduduki jabatan itu. Namun Rachmad Hardadi juga merupakan orang yang seharusnya paling bertanggungjawab karena bertahun tahun melalaikan perawatan kilang.

Untuk diketahui, saat ini Rachmad Hardadi menjabat Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia setelah meninggal jabatan lamanya yang saat ini di duduki oleh Toharso.

Selain itu, saat ini juga Rachman Hardadi menjadi kandidat Dirut Pertamina yang akan mengantikan Dwi Soetjipto dari Jabatannya setelah dipecat oleh Kementerian BUMN.

Sumber: Jakarta Post, 28 Februari 2017.

Artikel Terkait
Sep, 4 2017

Melambatnya pertumbuhan penjualan listrik menjadi dilema bagi PT PLN Persero, dimana permintaan listrik hanya mencapai 77,9 gigawatt untuk memenuhi kapasitas di tahun 2026. Situasi ini

Mar, 10 2018

  JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah mematok harga batubara untuk pasokan dalam negeri memengaruhi pergerakan saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa. Keputusan pemerintah tersebut dilatarbelakangi

Aug, 18 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Persentase kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan golongan tarif 450 VA ke atas seharusnya bisa mencapai 20 persen. Kenaikan

Aug, 6 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah dalam APBN-P 2016. Dari total pemangkasan anggaran

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close