Publik Mau Menteri ESDM Bebas Konflik Kepentingan

Sep, 2 2016

Penulis :

JAKARTA. Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru sejak Archandra Tahar dicopot dari jabatannya karena masalah kewarganegaraan. Selama dua minggu terakhir, jabatan pelaksana tugas Menteri ESDM pun dipegang oleh Menteri Kordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) melakukan survei mengenai kriteria dan calon menteri ESDM. Hasil survei tersebut menunjukan adanya keinginan publik akan sosok menteri yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan di sektor yang dikelola oleh kementerian ini. Survei ini juga menghasilkan sejumlah calon yang dianggap publik pantas dipilih sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi.

Survei yang dilakukan secara terbuka melalui pemilihan dengan aplikasi via internet dilaksanakan pada 22-26 Agustus 2016 dan diikuti oleh 1881 responden dengan rentang usia dan latar belakang yang beragam. Dari seluruh pilihan yang tercatat terdapat 1874 pilihan yang dianggap valid.

Dalam survei ini IESR menampilkan 20 nama awal calon menteri yang telah diusulkan oleh publik, pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan, dan telah disampaikan melalui media massa atau pernyataan publik lainnya. Selain 20 nama calon tersebut, IESR juga memberikan kesempatan kepada publik untuk mengusulkan figur yang dianggap layak menjadi calon menteri ESDM.

Hasil survei ini menunjukkan sebanyak 1.013 responden menginginkan menteri ESDM yang berintegritas, bebas konflik kepentingan dan memiliki kompetensi dan pengalaman.

Integritas merupakan kriteria yang dianggap paling utama dan penting yang dipilih oleh 43% responden, diikuti dengan kriteria kompetensi dan pengalaman sebanyak 30% dan tidak memiliki konflik kepentingan sebesar 23%. Hasil survei menunjukkan publik tidak menjadikan kriteria pendidikan dengan jenjang tinggi sebagai kriteria yang penting, dan hanya dipilih oleh 3% responden.

Publik juga lebih memilih Menteri ESDM dengan latar belakang profesional murni (78%), sementara dengan latar belakang pelaku bisnis energi dipilih sebesar 16%. Adanya keterkaitan dengan partai politik dianggap tidak memenuhi kriteria yang tepat, sehingga profesional yang berafiliasi dengan partai politik hanya dipilih sebesar 6% dan pengurus partai politik hanya 0,5%.

Pilihan ini selaras dengan kriteria tidak mempunyai konflik kepentingan, serta kompeten dan pengalaman. Nama-nama calon yang berasal dari anggota DPR dan partai politik menempati ranking terbawah, dan nama para profesional non-partisan dan pejabat struktural di Kementerian ESDM menempati sepuluh ranking teratas. Yang cukup mengagetkan adalah nama Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) yang berada di peringkat lima.

Survei ini menghasillkan 10 nama calon dengan perolehan suara tertinggi, yaitu:

Ir. Tri Haryo Soesilo, M.Sc 16%
Dr. Djoko Siswanto 10%
Dr. Hardiv Situmeang 6,5%
Dr. Dwi Soetjipto 4,7%
Ir. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 4,6%
Faisal Basri, SE. MA 4,5%
Ir. Rovicky Dwi Putrohari M.Sc 4,1%
Prof. Dr. IGN Wiratmadja 4,0%
Dr. Widhyawan Prawiratmadja 3,5%
Ir. Tri Mumpuni Iskandar 3,2%

Fabby Tumiwa, Direktur IESR menyatakan Presiden Jokowi kiranya dapat mempertimbangkan hasil survei ini untuk menentukan Menteri ESDM yang berintegritas, profesional dan mumpuni untuk melanjutkan reformasi di sektor ini untuk membawa Indonesia menjadi makmur dan sejahtera.

Sumber: kontan.co.id.

Artikel Terkait
Mar, 2 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menurunkan tarif listrik bagi golongan pelanggan industri pada pukul 23.00-07.00 untuk mengalihkan beban daya waktu beban

Aug, 28 2012

BY IGNASIUS LAYA JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor kelistrikan, berharap rencana menaikkan tarif tenaga listrik secara bertahap pada 2013

May, 25 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meragukan rencana Pemerintah untuk melakukan penghematan energi. Ia berpendapat rencana yang dikabarkan akan

Apr, 24 2010

Alasan Kenaikan Sulit Diterima Sabtu, 24 April 2010 | 03:53 WIB Jakarta, Kompas – Pemerintah mengusulkan, konsumen yang menghemat pemakaian listrik atau hanya memakai 100 watt

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close