Pengamat Sebut Rudiantara Mampu Urusi PLN

Nov, 28 2019

Penulis :

Kamis, 28 November 2019//09:03 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dipandang mampu menahkodai PT PLN (Persero) oleh sejumlah pengamat energi. Anggapan mereka berikan lantaran Rudiantara pernah menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan.

Pengalamannya dalam mengelola perusahaan bisa menjadi modal Rudiantara untuk memimpin PLN. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kemampuan kepemimpinan menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk menjadi bos di satu perusahaan, termasuk PLN.

Rudiantara, katanya, juga mampu berinteraksi cukup baik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

“Rudiantara kan seorang profesional, sudah oke. Itu menjadi modal dan dia (Rudiantara) juga bisa berkoordinasi dengan stakeholder, termasuk teman-teman di parlemen. Stakeholder BUMN ini kan luas,” ungkap Komaidi kepada CNNIndonesia.com, dikutip Rabu (27/11).

Diketahui, sebelum Rudiantara menjadi menteri komunikasi dan informatika pernah menjadi wakil direktur utama di PLN. Jabatan diembannya pada 2008 hingga 2009 lalu.

Pengalaman tersebut bisa menjadi nilai tambah bagi Rudiantara jika benar-benar terpilih menjadi direktur utama di PLN. Kalau pun Rudiantara tak pernah mencicipi karir di PLN, Komaidi menyatakan hal itu bukan menjadi soal.

Sebab, masing-masing perusahaan tentu memiliki tim ahli sendiri yang mengurus detail berbagai sektor usaha yang dijalankan.

“Jadi istilahnya tidak perlu tahu bisa bermain musik detail, yang penting orkestra bisa berjalan dengan baik. Kepemimpinan yang utama, untuk teknis (energinya) ada tim ahlinya lagi,” papar dia.

Selain PLN, Rudiantara juga pernah menjadi Wakil Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk (Persero), Direktur Utama PT Rajawali Asia Resources, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk. Lalu, ia juga pernah menjadi komisaris di PT Indosat Tbk.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan Rudiantara pantas menjadi petinggi di PLN. Kemampuannya soal korporasi akan menjadi bekal mengurus perusahaan listrik milik negara tersebut.

“Saya kira secara bisnis oke. Kemampuan bisnisnya bagus,” ujar dia.

Hanya saja, Fabby mengingatkan bahwa PLN punya tantangan besar dalam lima sampai enam tahun ke depan. Salah satunya adalah penurunan laju permintaan listrik di sejumlah wilayah.

“Ada tantangan kelebihan pasokan listrik di Jawa Bali,” kata Fabby.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program mega proyek 35 ribu Megawatt (MW) yang harus segera diselesaikan. Jika pasokan berlebih, nantinya akan ada risiko bagi keuangan PLN.

“Makanya, menurut saya realisasi 35 ribu MW itu harus bertahap. Kalau ada kelebihan pasokan, kondisinya nanti membebani keuangan PLN,” jelasnya.

Untuk itu, Rudiantara harus memutar otaknya untuk menjaga keuangan PLN jika permintaan listrik terus menurun. Belum lagi, pemerintah sedang mendorong PLN untuk mencari pendanaan sendiri guna memenuhi kebutuhan ekspansi dan operasionalnya.

Ia menambahkan PLN juga memiliki utang jatuh tempo dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Bila keuangan perusahaan memburuk, maka akibatnya akan fatal terhadap kewajiban bayar utang PLN.

“Jadi bisa dibilang kondisi dua hingga tiga tahun ke depan mengkhawatirkan,” pungkas Fabby.

Diketahui, nama Rudiantara senter disebut-sebut sebagai direktur utama PLN baru. Pihak Istana Kepresidenan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken surat keputusan bos baru PLN.

Namun, hal itu belum dikonfirmasi oleh Kementerian BUMN. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Jokowi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Artikel asli

Artikel Terkait
Oct, 29 2015

  Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghapus subsidi listrik yang salah sasaran kepada 23 juta pelanggan PLN per

Jul, 23 2017

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, pihaknya mengajukan usul kepada pemerintah agar bisa menjadi pelaksana pengelola tambang batubara. Langkah itu untuk mengamankan

Feb, 27 2017

JAKARTA– Tarif listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 12/2017 tentang Pemanfaatan

Dec, 22 2016

Jakarta, Kompas. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyatakan perlu syarat tertentu agar harga jual listrik dari energi terbarukan di Indonesia menjadi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+