RUU Energi Baru Terbarukan Perlu Lekas Dibahas

Jan, 30 2020

Penulis :

29 Januari 2020  |  17:49 WIB

Bisnis, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang – undang Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu dilakukan segera untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR ) Fabby Tumiwa mengatakan urgensi UU EBT ini penting karena selama ini UU yang ada dianggap kurang cukup dan regulasi di tingkat menteri dinilai tidak konsisten dan mudah berubah-ubah.

“Jadi dengan adanya UU EBT ini dasar hukum menjadi lebih kuat. Selain itu juga dari UU yang ada ada sejumlah kekurangan dalam membangun ekosistem energi terbarukan. Diharapkan kekurangan ini dapat ditutupi oleh UU EBT,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/1).

Adapun dia mengusulkan dalam RUU EBT ini perlu ada mandatori kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan energi terbarukan juga untuk badan usaha.

“Mandatori ini untuk Pemda bisa dibagi dalam bentuk Renewable Purchase Obligation,” katanya.

Lalu diberikan insentif fiskal dan finansial untuk mengembangkan energi terbarukan. Selain itu juga perlu ada ketentuan mengenai kebijakan harga energi terbarukan.

“Dalam RUU EBT perlu ada prioritas pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat dan dibuat instrumen pendanaan untuk mendukung pendanaan proyek energi terbarukan khususnya untuk skala kecil,” ucap Fabby.

Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) Hasanuddin mengatakan RUU EBT harus juga mengatur pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang potensial di masa depan.

Pengaturan secara komprehensif pemanfaatan panas bumi ini perlu dilakukan agar ada kepastian dalam pengembangan panas bumi ke depan.

Pengembangan panas bumi sifatnya khusus dan spesifik sehingga seharusnya diatur secara khusus pula dalam undang-undang yang bersifat lex spesialis.

“Perlu ada tambahan pasal berkenanan sumber daya energi terbarukan panas bumi, yaitu pemanfaatan panas bumi diatur dalam dalam UU tersendiri,” tuturnya.

Artikel asli

Artikel Terkait
Jan, 10 2012

JAKARTA (IFT) – Pemerintah disarankan menerapkan sistem tarif listrik progresif bagi pelanggan rumah tangga untuk menurunkan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Herman Daniel

Dec, 19 2018

Institute Essentials Services Reform (IESR) mencatat tidak ada kemajuan yang berarti dalam pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Diperkirakan 2019 laju energi terbarukan akan semakin

Nov, 1 2012

JAKARTA – Wakil ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon  meminta KPK untuk mengusut dugaan korupsi di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan-3 di Desa

Mar, 31 2011

Oleh Nurseffi Dwi Wahyuni 29-03-2011 Bali membutuhkan pasokan listrik dari Jawa saat beban puncak. (IFT/STANLIE) JAKARTA (IFT) – Bank Pembangunan Asia (ADB) siap memberikan pinjaman

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close