Salah Kebijakan Berujung Krisis Listrik Sumatera Utara

Mar, 9 2014

Penulis :

JAKARTA, GRESNEWS.COM ­ Krisis listrik di wilayah Sumatera Utara hingga saat ini merupakan akibat dari salah kebijakan pemerintah. Banyak masalah yang menumpuk hingga tak terselesaikan dengan baik,penyebabnya dari kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang kadang tidak sinkron.

Menurut pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa ada beberapa faktor yang menyebabkan krisis listrik di Sumatera Utara. Diantaranya saat Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memindahkan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dari Belawan, Sumatera Utara ke Lampung. Menurutnya strategi yang dilakukan oleh Dahlan berujung kristrik listrik akibat minimnya pasokan gas.

Kemudian adanya keterlambatan pembangunan pembangkit listrik. Menurutnya ada beberapa pembangkit yang belum dibangun, kemudian yang sudah lama proses pembangunannya. Misalnya, ada pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Susu. Menurutnya pembangunan tersebut sudah terbangun tetapi belum siap karena lahan untuk pembangunan transmisi belum terbebaskan.

Ditambah lagi, kasus PLTGU Belawan yang diindikasikan beberapa pejabat PLN terlibat kasus korupsi sehingga akibat adanya kasus tersebut pembangkitnya menjadi tidak beroperasi. Padahal pembangkitnya tersebut harus mengalami masa perawatan akibatnya kekurangan pasokan. Jika pembangkit tidak beroperasi maka Sumatera Utara tidak memiliki sumber untuk memproduksi listrik.

Dia menilai krisis listrik di Sumatera Utara merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena persoalan listrik bukan masalah satu atau dua menteri. Masalah lainnya adalah kebijakan dari pemerintah daerah yang terkesan menghambat pemberian izin pembebasan lahan.

Artinya semua pihak baik Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Kementerian BUMN hingga Presiden telah berkontribusi kepada kasus krisis listrik di Sumatera Utara. Menurutnya jika proses izin dihambat oleh Pemerintah Daerah, seharusnya presiden bisa langsung memberikan instruksi kepada gubernur untuk mempermudah pembebasan lahan.

“Jadi ini bukan salahnya Pak Dahlan (Menteri BUMN), harusnya disalahkan Menteri ESDM baik sejak jaman Darwin Zahedy Saleh dan Jero Wacik. Semua kabinet itu harusnya disalahkan. Ketika ijin dimainkan, tidak ada koreksi dari pemerintah pusat,” kata Fabby kepada Gresnews.com, Jakarta, Minggu (9/3).

Maka dari itu untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara, pemerintah berencana membangun transmisi dari Sumatera Selatan ke Sumatera Utara. Fabby menilai pembangunan transmisi dari Sumatera Selatan ke Sumatera Selatan memang merupakan sistem perencanaan PLN yang memiliki dua sistem interkoneksi yaitu sistem Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan. Nantinya sistem PLN Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan menjadi tersambung.

Menurutnya dengan sistem interkoneksi tersebut PLN bisa mengalirkan dari wilayah yang memiliki kelebihan pasokan listrik ke wilayah yang kekurangan listrik. Kemudian wilayah Sumatera Utara pun juga diharuskan membangun transmisi yang dihubungkan dari pembangkit­pembangkit yang baru dibangun.

“Jadi kalau ada kelebihan listrik disuatu tempat itu bisa dipindahkan ke tempat lain yang mungkin kekurangan listrik. Itulah manfaat interkoneksi,” kata Fabby.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), Adi Supriono menjelaskan alasannya pembangunan transmisi harus melalui Sumatera Selatan karena menurutnya transmisi sama seperti jalan tol yang perolehan listriknya bisa didapat dari berbagai macam tempat. Misalnya, di daerah tengah Sumatera memiliki banyak PLTA kemudian karena adanya musim kemarau maka air pun mengering, kemudian di bagian selatan Sumatera kaya akan PLTU maka kekurangan dapat dipenuhi dari wilayah selatan Sumatera.

Menurut Adi pembangunan trasmisi dari Sumatera Selatan ke Sumtera Utara merupakan langkah jangka panjang untuk menangani krisis. Namun karena krisis listrik sudah ada di depan mata, maka perusahaan mendorong pemerintah pemerintah daerah untuk memberikan pembebasan lahan dan juga ikut bernegosiasisi dengan warga yang enggan untuk bernegosiasi.

“Pembangunan itu untuk jangka panjang, kan krisis sekarang sudah didepan mata. Sebenarnya tidak perlu menunggu pembangunan di Sumatera Selatan, Sumatera Utara juga sudah ada. Namun masyarakatnya tidak mau wilayahnya dilewati kawat transmisi,” kata adi kepada Gresnews.com, Jakarta, Minggu (9/3).

Reporter : Heronimus Ronito KS
Redaktur : Muhammad Fasabeni

sumber: gresnews.com

Artikel Terkait
Oct, 6 2017

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyarakan PLN melakukan pengendalian biaya. Karena ada potensi kenaikan biaya serta tak tercapainya expected revenue

Jul, 27 2011

JAKARTA– PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, menargetkan konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik mencapai 3,36 juta kiloliter di semester

Dec, 25 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung dan Jepara, Jawa Tengah. PLTN ini masing-masing

Aug, 18 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Persentase kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan golongan tarif 450 VA ke atas seharusnya bisa mencapai 20 persen. Kenaikan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+