JAKARTA, KOMPAS.com — Subsidi energi, di antaranya listrik dan bahan bakar minyak (BBM), mencapai 15-18 persen dari total realisasi APBN selama lima tahun terakhir. Bahkan, tahun depan, diperkirakan subsidi energi dapat mencapai lebih dari Rp 180 triliun. Tahun ini, anggaran subsidi BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik mencapai Rp 137 triliun. Angka tersebut diperkirakan akan naik Rp 160-170 triliun.

“(Kenaikan anggaran) akibat kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional yang sudah melebihi asumsi APBN 2011 dan kenaikan volume BBM bersubsidi. Ditambah lagi dengan kenaikan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik akibat terlambatnya program percepatan PLTU 10.000 megawatt,” ujar Fabby Tumiwa, Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Selasa (5/7/2011).

Fabby pun menyebutkan, anggaran subsidi energi ini dapat mencapai lebih dari Rp 180 triliun pada 2012. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan reformasi pemberian subsidi energi. Subsidi ini semakin tinggi seiring dengan kenaikan konsumsi dan harga energi di Indonesia.

“Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui rasionalisasi dan penetapan target penerima manfaat subsidi yang lebih ketat dan dukungan kebijakan mitigasi untuk mengantisipasi dampak dari reformasi subsidi energi tersebut,” tuturnya.

Hal ini mengingat penerima manfaat subsidi BBM yang terbesar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi BBM dalam jumlah banyak. Masyarakat tersebut adalah mereka yang berpenghasilan tinggi.

“Fakta ini menyalahi tujuan awal adanya kebijakan subsidi BBM dan listrik,” sebutnya.

Pada akhirnya, lanjut dia, kebijakan yang salah sasaran ini berakibat pada naiknya resiko fiskal APBN.

sumber: kompas.com.

Jakarta – Harga BBM di Indonesia masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam. Begitu murahnya harga BBM di Indonesia, kerap menimbulkan praktik penyelundupan.

“Harga BBM kita masih sangat murah dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina,” kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andie Megantara dalam Workshop Reformasi Subsidi Energi di Indonesia di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (5/7/2011).

Murahnya harga BBM di Indonesia, memicu adanya penyelundupan untuk dijual lagi ke negara tetangga dengan harga yang lebih mahal.

“Bea Cukai pernah menangkap kapal tanker besar yang teryata mengangkut Premium ke luar negeri. Itu untungnya besar sekali. Bayangkan saja di Indonesia Premium harganya Rp 4.500/liter sedangkan oknum tersebut bisa menjual ke luar negeri hingga Rp 10.000/liter,” katanya.

Harga BBM yang murah, berdampak pada semakin besarnya konsumsi BBM bersubsidi yang membutuhkan dana ekstra untuk menanggung selisih harga subsidi dengan harga keekonomian.

Dijelaskan olehnya, setiap ada kenaikan US$ 1 per barel dalam ICP (Indonesia Crude Price/Harga Minyak Mentah Indonesia), pemerintah harus menanggung Rp 0,8 triliun (defisit) dalam APBN.

“Maka itu, sudah tentunya kita mulai batasi volume kuota BBM bersubsidi, dan juga gimana untuk menaikkan harga. Agar tidak ada peralihan konsumsi dari BBM Non-subsidi ke BBM Subsidi,” ungkapnya.

Ia mengakui, bahwa Indonesia seharusnya sudah harus memasuki tahap pelepasan dari subsidi. Sampai saat ini pun subsidi masih cenderung tidak tepat sasaran.

Seperti diketahui, harga BBM di Indonesia memang masih lebih murah dibandingkan beberapa negara yang ada di ASEAN dan sekitarnya. Beberapa waktu lalu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochammad Harun menyampaikan perbedaan harga antara harga BBM di Indonesia dengan beberapa negara tetangga:

• Malaysia, Rp 5.385/liter (setara Premium), Rp 5.101/liter (setara Solar)
• China, Rp 9.776/liter (setara Premium), Rp 10.361/liter (setara Solar)
• India Rp 12.615/liter (setara Premium), Rp 7.628/liter (setara Solar)
• Thailand, Rp 11.926/liter (setara Premium) Rp 8.428/liter (setara Solar)
• Filipina, Rp 10.828/liter (setara Premium), Rp 8.765/liter (setara Solar)

sumber: detik finance.

Jakarta – Masih besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi ganjalan bagi Indonesia untuk mendapatkan peringkat ‘Investment Grade’.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Andie Megantara dalam diskusi soal subsidi energi yang dilakukan di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (5/7/2011).

“Kita akan sulit masuk ke investment grade mengingat negara kita masih keseringan subsidi,” kata Andie.

Katanya, untuk mendapatkan peringkat ‘Investment Grade’ Indonesia perlu mengurangi kebiasaan untuk memberi subsidi kepada masyarakatnya.

Salah satu aspek subsidi yang besar membebani anggaran pemerintah Indonesia adalah subsidi pada sektor energi. Dari subsidi tersebut, yang terbesarnya adalah untuk BBM dan listrik.

“Untuk subsidi BBM, tren dari tahun 2008 hingga sekarang saja sudah di atas Rp 100 triliun hanya untuk mensubsidi energi. Ini cukup membebebani APBN,” ungkapnya.

Begitu juga dengan subsidi listrik, yang sejak 2005 pemerintah mengeluarkan hingga Rp 8,9 triliun dan bahkan sekarang subsidi untuk listrik sudah menyentuh angka Rp 40 triliun.

Andie melanjutkan, 20% dana dalam APBN disedot hanya untuk memberikan subsidi ke sektor energi di Indonesia.

“Sekarang kalau mau ke APBN-P 2011, kita ingin menambah subsidi BBM mengingat kuotanya terancam bertambah, tapi uangnya dari mana? Itu dari utang. Maka itu menjadikan kita sangat sulit untuk menjadi negara yang masuk ke investment grade,” ungkap Andie.

sumber: detik finance.