BPK Diminta Audit untuk Tahu Efisiensi tiap Pembangkit Listrik

JAKARTA–MICOM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit yang lebih teknis pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait dengan potensi hilangnya kesempatan penghematan biaya bahan bakar.

Dengan audit yang lebih teknis, BPK diharapkan mengetahui tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar pada setiap pembangkit listrik PLN.

Demikian diungkapkan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa di Jakarta, Sabtu (8/10). “Auditnya agak lebih teknis juga sehingga bisa lihat efisiensi per jenis pembangkit apakah sesuai standar,” ungkapnya.

Dengan audit yang lebih teknis, BPK bisa membuat kesimpulan yang lebih menyentuh terkait potensi hilangnya penghematan dan optimalisasi pembangkit listrik PLN.

Selain itu, BPK bisa mengetahui besaran susut jaringan (losses) yang dinilai masih terjadi di PLN.

Fabby melihat, susut jaringan masih banyak terjadi karena pembebanan lebih terhadap gardu dan trafo milik PLN.

Beban gardu dan trafo seharusnya sebesar 80%-85% dari beban maksimal. Tapi saat ini beban gardu dan trafo milik PLN diperkirakan mencapai lebih dari 90%.

“Itu suatu saat bisa meledak karena koneksi jaringan sangat padat,” ujarnya. (ML/OL-5)

Perlu Pertimbangkan Beban Finansial PLN

Jakarta, Kompas – Pola kerja sama pemerintah-swasta dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga uap Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dengan nilai investasi Rp 30 triliun dinilai menjadi salah satu alternatif pendanaan proyek pembangkit listrik. Namun, penerapan skema kerja sama itu perlu memperhatikan detail perjanjian agar tidak ada beban finansial jangka pendek dan jangka panjang yang memberatkan PT Perusahaan Listrik Negara selaku pembeli listrik.

Continue reading