Negosiasi Perubahan Iklim : Pejabat Level Menteri Turun Tangan

Memasuki hari yang kesepuluh, negosiasi perubahan iklim sudah mulai melibatkan para pejabat selevel menteri untuk mengambil keputusan. Setelah para negosiator berupaya untuk menyepakati beberapa hal di Durban, intervensi dari para pejabat selevel menteri pun tetap dibutuhkan; apalagi banyak keputusan yang berhubungan erat dengan isu politik.

Beberapa hal yang disampaikan oleh para Chair dari masing-masing forum SBSTA, SBI, AWG-LCA, dan AWG-KP. Adapun hal-hal yang menurut mereka perlu untuk diputuskan oleh para pejabat selevel menteri adalah :

  1. Mengenai shared vision: dimana adanya kesepakatan untuk menentukan tahun dimana global peaking (of emissions) harus terjadi.
  2. Upaya pengurangan emisi yang harus dilakukan oleh negara-negara maju (developed countries).
  3. Upaya pengurangan emisi yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang (developing countries).
  4. Pendekatan-pendekatan secara sektoral: pertanian contohnya.
  5. Review, tentang bagaimana dan siapa yang akan meninjau perkembangan kegiatan yang ada.
  6. Adaptation committee yang perlu untuk menyepakati komposisi dari komite itu sendiri.

Walau demikian, pada sesi laporan kepada Presiden COP pagi ini, India mengajukan proposal untuk membawa isu pendanaan seperti Green Climate Fund dan long-term finance, kepada forum selevel Menteri.

Biaya Pokok Produksi Listrik Sulit Diturunkan

Biaya Pokok Produksi Listrik PT PLN (Persero) sulit diturunkan menjadi di bawah Rp 1.000 per kilowatt hour (kwh) hingga 2013. Nur Pamudji, Direktur Utama PLN, menjelaskan hal itu seiring dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia.

Tingginya harga minyak tersebut akan membuat harga bahan bakar di pembangkit PLN seperti batu bara, gas, dan bahan bakar minyak ikut naik. PLN menurut Nur Pamudji telah melakukan simulasi, biaya pokok produksi (BPP) listrik tidak bisa lebih rendah dari Rp 1.000 per kwh karena kalau mau di bawah itu, harga batubara juga harus rendah. “Realisasinya saja sekarang harga batu bara lebih tinggi dari yang kami proyeksikan di awal. Sampai 2013, BPP terendah Rp 1.000 per kwh,” ujarnya, Kamis.

Menurut Nur, biaya pokok produksi listrik PLN pernah bisa mencapai di bawah Rp 1.000 per kwh sebelum 2004 saat harga minyak belum meningkat signifikan. Hingga kuartal III 2011, batu bara mendominasi bahan bakar pembangkit listrik perseroan, yakni sebesar 42,2%, selanjutnya diikuti BBM sebesar 23,7%, lalu gas 22%, air 6,7%, dan panas bumi serta energi terbarukan lainnya sebesar 5,4%.

Berdasarkan data realisasi kuartal III 2011, realisasi sejumlah harga bahan bakar lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011. Harga high speed diesel naik menjadi Rp 7.976 per liter dari asumsi Rp 7.306 per liter, lalu marine fuel oil naik menjadi Rp 6.449 per liter dari Rp 5.042 per liter, dan industrial diesel oil naik menjadi Rp 7.703 per liter dari Rp 7.786 per liter.

Begitu pun dengan harga gas, naik menjadi US$ 4,33 per juta brithish thermal unit (mmbtu) dari US$ 4,21 per mmbtu, harga panas bumi Rp 695 per kwh dari Rp 520 per kwh, dan biodiesel naik menjadi Rp 6.449 per liter dari Rp 5.815 per kwh. Namun, untuk harga batu bara menurutnya mengalami penurunan menjadi Rp 695 per ton dari Rp 711 ribu per ton.

Dito Ganinduto, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan dengan masih meningkatnya biaya pokok produksi listrik, berarti subsidi pemerintah untuk listrik masih tetap akan besar. Sementara, harga jual listrik masih sekitar Rp 600-Rp 700 per kwh.

“Kalau begitu, losses (susut jaringan) harus ditekan, efiensi ditingkatkan, dan bauran energinya juga harus diperbesar, BBM-nya harus diturunkan,” ujarnya.

Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan, membenarkan perkiraan biaya pokok produksi yang tidak bisa lebih rendah dari Rp 1.000 per kwh. Dia beralasan, dalam kurun waktu dua tahun ke depan, konsumsi bahan bakar minyak PLN belum bisa diturunkan drastis dan masih tetap berkisar pada 6-7 juta kilo liter per tahun. Padahal, untuk menurunkan BPP menurut Fabby, konsumsi bahan bakar minyak untuk pembangkit perseroan setidaknya harus di bawah 5 juta kl per tahun.

Sumber: IFT