JAKARTA – Rendahnya penyerapan dana yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk proyek infrastruktur kelistrikan selama 2012 dinilai akibat lemahnya sinergi pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) dengan PT PLN (Persero).

Fabby Tumiwa, Direktur Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan pemerintah harus mengevaluasi program pembangunan infrastruktur listrik yang yang dikerjakan pemerintah bersama PLN untuk menemukan pokok masalah rendahnya penyerapan anggaran infrasturktur listrik .

“Setelah evaluasi pemerintah bisa menentukan mana bagian yang harus dikerjakan pemerintah sendiri dan mana yang harus dikerjakan PLN. Maka koordinasi dan sinergi bisa dilakukan,” ungkap dia kepada IFT, Senin.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penyerapan anggaran 2012 di sektor kelistrikan hanya 59,78% dari pagu anggaran Rp 16,5 triliun. Dari pagu anggaran itu, PLN mendapatkan porsi Rp 9 triliun namun realisasinya hanya 57% atau sekitar Rp 5,1 triliun, sedangkan Rp 3,8 triliun tidak berhasil diserap.

Dana untuk induk pembangkitan dan jaringan hanya tererap 44,66% dari anggaran Rp 6,5 triliun. Sementara anggaran listrik pedesaan terserap 88,76% dari anggaran Rp 2,5 triliun.

Kementerian ESDM menyebutkan rendahnya penyerapan anggaran di sektor kelistrikan terutama di unit induk pembangunan pembangkit dan jaringan karena izin multi years contract 2012 tidak disetujui. Selain itu pembebasan lahan untuk membangun jaringan terhambat karena masalah harga.

“Proses anggran memang menjadi salah satu hambatan karena Maret baru dapatkan anggaran, Juli baru dilakukan tender. Sementara proyek pembangkit harus dilakukan secara bertahap. Jadi kuncinya di perencanaan pemerintah,” kata Fabby.

Menurut dia, proyek pembangkit dan transmisi biasanya membutuhkan waktu 5 tahun dan harus sikron. Artinya pembangunan jaringan harus sesuai dengan ketersediaan pembangkit. Sehingga pemerintah bisa membagi anggaran dari keseluruhan proyek ke dalam waktu satu tahun dan dibuat dalam skala prioritas.

Pemerintah kemudian dapat mensinkronkan rencananya dengan rencana PLN. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan secara maksimal.

Nur Pamudji, Direktur Utama PLN ketika dikonfirmasi Finance Today, Senin, tidak mau berkomentar terkait rendahnya penyerapan anggaran pemerintah oleh PLN.

Alihkan Dana

Komisi VII DPR dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM sepakat meminta agar Kementerian ESDM untuk memikirkan kemungkinan pengalihan anggaran yang diberikan ke PLN untuk pengembangan program prioritas Kementerian ESDM
Asfihani, anggota Komisi VII DPR, menyarankan agar Kementerian ESDM mengalihkan dana yang dianggarkan untuk PLN ke proyek-proyek pengembangan energi baru dan terbarukan.

Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM, mengatakan Kementerian ESDM harus mempertimbangkan terlebih dahulu permintaan pengalihan dana untuk PLN ke proyek lainnya. “Harus dikaji dulu bagaimana mekanisme dan hukumnya,” tandas dia.(*)

Sumber : Indonesia Finance Today