Jakarta – Penjualan bisnis hilir migas PT Pertamina (Persero) elpiji subsidi 3 kg kepada nelayan sebagai sumber Bahan Bakar Gas (BBG) tidak terbentur dengan aturan pemerintah.

Disinyalir kebijakan pemerintah mengenai barang subsidi akan membuat jumlah dan penyaluran elpiji 3 kg dibatasi. “Soal aturan itu tidak masalah, karena nelayan juga perlu subsidi. Kami akan koordinasikan agar elpiji 3 kg bisa dipakai pada mesin kapal nelayan sebagai BBG,” ujar Ketua Himpunan Wiraswata Nasional Miinyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi, Selasa (18/6/2013).

Selain itu Eri juga akan meminta Pertamina untuk menambah stok elpiji 3 kg untuk kebutuhan nelayan sesuai dengan program konversi BBM ke BBG pada nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. “Kami ajukan ke Pertamina. Saat ini Pertamina menyiapkan 2 juta kl Solar untuk nelayan. Nah kuota itu yang akan dikurangi dan digantikan dengan elpiji,” kata Eri.

Tim Percepatan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Kementerian ESDM sepakat untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) Jabung Barat, Jambi, dan perusahaan migas PertroChina guna merealisasikan aksi percepatan konversi BBG.

Ketua Tim Percepatan Konveri BBM ke BBG, Kementerian ESDM, Wira Atmaja Puja menjelaskan, guna mengantisipasi kenaikan BBM subsidi dalam waktu dekat, pihaknya bersama Bupati Jabung Barat, Jambi, dan PetroChina bakal memberikan 520 converter kit bagi nelayan untuk mengaplikasikan BBG dalam bentuk elpiji 3 kilo gram.

“Ini implementasi awal dengan menyasar ke Jabung Barat. Nanti 300 converter kit diberikan dari Kementerian ESDM ke tempat itu. Ada pun 200 unit lainnya dari Bupati Jabung Barat, sementara 20 converter kit diperoleh dari Corporate Social Responsibility (CSR) PetrcoChina,” kata Wira.

Sumber : inilah.com

JAKARTA – Saat ini, rasio elektrifikasi di Tanah Air sebesar 76,3 persen dan ditargetkan sampai akhir tahun meningkat menjadi 79,6 persen, salah satunya yang belum mendapatkan aliran listrik yakni pulau terluar di Indonesia.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan mengembangkan sektor kelistrikan di pulau-pulau kecil dan sedang di seluruh Indonesia yang hingga kini belum teraliri listrik dengan energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Konservasi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTE), Kementerian ESDM, Maritje Hutape menjelaskan, langkah ini guna membangun ekonomi seluruh daerah dengan mendorong pemanfaatan listrik.

“Kami mempunyai program pengembangan pulau ikonis (iconic island). Program untuk mengembangkan suatu pulau kecil dan sedang sehingga dapat memenuhi energi sendiri melalui pemanfaatan EBT,” tutur Maritje di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Maritje menilai, program iconic island telah berjalan di Pulau Sumba. Pulau itu sudah dapat mandiri dengan memanfaatkaan sumber energi yang diperoleh lewat pemanfaatan potensi EBT

Maritje menjelaskan, dengan mengimplementasikan program ini maka ekonomi dari di beberapa pulau kecil dan sedang akan berjalan.

“Implikasinya, kesejahteraan masyarakat dan sistem pembangunan juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Maritje mengungkapkan, saat ini sejumlah pulau yang tersebar di Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar. Di antaranya adalah potensi panas bumi, dan air yang cukup besar sehingga dapat dioptimalkan sebagai sarana sumber energi bagi pembangkit listrik.

“Kini realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bakal mencapai 3.967 megawatt (mw). Ada pun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1.174 mw,” tuturnya.

Sumber : okezone.com

Indonesia sudah merdeka lebih dari 60 tahun. Namun, tidak semua rakyat Indonesia hidup berkecukupan. Iklim kemerdekaan belum dirasakan betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Indikator mudahnya, sebagian besar rakyat Indonesia belum menikmati infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.

Berdasarkan data dari International Energy Agency (IEA) yang berpusat di Amerika, dari 237 juta penduduk Indonesia, 82 juta diantaranya belum mendapat akses kelistrikan. Tidak hanya itu, lembaga dunia yang konsen di bidang energi tersebut juga mencatat, masih ada sekitar 124 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada biomassa padat tradisional, seperti kayu bakar dan arang untuk memasak. Atas kondisi itu Indonesia dimasukkan sebagai salah satu negera miskin di dunia.

IEA memiliki program Sustainable Energy for All’ (SEfA) yang diluncurkan pada 2011 oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon. Berangkat dari kondisi penduduk Indonesia yang belum semuanya menikmati listrik dan masih mengandalkan kayu bakar, program ini diyakini bakal berhasil diterapkan di Indonesia.

Tiga target utama SEfA pada tahun 2030 mendatang adalah fokus pada akses universal pada layanan energi modern, penggandaan laju konservasi energi secara global serta menggandakan komposisi energi terbarukan dalam bauran energi global.

Institute for Essensial Services Reform (IESR) melihat Indonesia relatif pasif dan terlambat dalam melaksanakan tiga hal tersebut. ” Indonesia sangat strategis, penting juga reputasi bagus, karena sudah dilihat. Tapi setelah komitmen mau ngapain?. Kami melihat belum ada arah yang jelas,” jelas Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa di hotel Harris, Jakarta, Rabu (19/6).

IESR menyambut baik inisiatif SEfA diterapkan di Indonesia. IESR memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah antara lain perlunya mempertimbangkan isu-isu kritis seperti pemanfaatan sumber daya energi secara berkeadilan dalam mewujudkan energi yang mudah diakses.

Selain itu, perlunya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat setempat untuk terlibat aktif dalam upaya penyediaan energi melalui pengelolaan sumber daya energi terbarukan yang tersedia.

Terakhir, investasi dalam pemanfaatan sumber daya energi perlu mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat setempat.

“Dalam upaya untuk merumuskan rencana aksi SEfA di Indonesia, pemerintah Indonesia perlu memastikan agar naskah dokumen rapid assesment/gap analisys tersedia untuk diakses oleh publik, dan memastikan adanya forum konsultasi secara terbuka yang melibatkan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) setiap tahap dan saat finalisasi prioritas rencana aksi,” katanya.

Sumber : merdeka.com

JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta kepada Pemerintah agar sektor kelistrikan di daerah terpencil atau di pulau terluar di Tanah Air bisa menjadi prioritas utama.

Ketua IESR Fabby Tumiwa mengatakan, yang belum mendapatkan akses kelistrikan di Tanah Air mencapai 14,7 juta rumah tangga. Namun Pemerintah malah fokus melistriki daerah Jawa dan sekitarnya untuk ketahanan dan ketersediaan.

“Melistriki 14,7 juta rumah tangga memang tidak mudah, itu sekarang mereka tinggl di pedesaan pelosok terpencil, nah untuk menyewa biaya akses listrik mahal sekali, tidak murah. Pemerintah punya dana untuk itu, tapi malah fokus untuk ketersediaan di wilayah Jawa dan sekitarnya,” ungkap Fabby kepada wartawan di Hotel Harris Tebet, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Fabby menjelaskan, dana Pemerintah tersebut habis itu realibility daerah Jawa dan sekitarnya namun akses listrik didaerah terpencil tidak ditingkatkan.

“Ini yang sulit, bagaiamana mau melistriki yang 14,7 juta itu?” tegas Fabby.

Namun Fabby melihat masalah ini, karena faktor keekonomian daerah terpencil memang terbatas, pasalnya daerah tersebut mendapatkan uang dari hasil pertanian yang fluktuatif.

“Kemampuan membayar mereka rendah juga, tergantung membayar dengan siklus yang lain, ini menjadi permasalahan. Mungkin Pemerintah melihat ini karena sisi ekonomi. Yang ini buat skala belakang bukan menjadi skala prioritas,” pungkasnya.

Sumber : okezone.com