JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 47 titik paling depan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera teraliri listrik bulan ini. Direncanakan elektrifikasi di 47 titik tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, pada 20 Agustus 2015.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jarman, Minggu (9/8/2015). Elektrifikasi di 47 titik merupakan janji Presiden Jokowi usai dilantik.

Saat ini sebanyak 43 titik sudah selesai dikerjakan. Sedangkan sebanyak empat titik lainnya terkendala infrastruktur seperti di Kalimantan dan Papua. Namun demikian, Jarman memastikan sisanya itu akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. “Kami pastikan janji pemerintah melistriki 47 daerah tercapai,” ujar Jarman.

Diperkirakan sebanyak 34.178 pelanggan akan terlistriki. Pengoperasian dilakukan oleh PT PLN (Persero) untuk menjaga keandalan pengoperasiannya. Jarman mengakui, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah sumber energi utama untuk ke-47 titik itu.

“(Tapi) Ke depan bukan PLTD lagi, kita akan pakai hybrid dengan energi baru. Mesin diesel nanti akan jadiback up energi baru. Kita sudah lakukan hybrid seperti ini di Miangas, PLTD dengan PLTS,” kata dia.

Oleh karenanya, Kementerian ESDM telah berencana menambah tambahan anggaran Rp 10 triliun untuk energi baru terbarukan. Ke depan porsi energi baru terbarukan akan semakin besar untuk mencapai target elektrifikasi 97 persen pada 2019, dan 99 persen pada 2020.

Jaga keandalan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, muncul kekhawatiran akan kualitas pembangkit dan keandalan pengoperasiannya. Sebab, proyek ini dikerjakan dalam tempo yang super cepat.

“Pengoperasian perlu dipikirkan. Jangan setelah diresmikan tapi tiga hari kemudian padam. Keandalan perlu dijaga, agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk pencitraan,”  ucap Fabby.

Fabby memperkirakan, pada mulanya listrik di 47 titik tersebut tidak akan menyala penuh 24 jam. Namun, dia bilang, kalaupun listriknya hanya menyala 6-8 jam per hari, yang terpenting tiap hari bisa menyala.

“Diresmikannya 47 titik adalah awal yang baik, tapi memastikan listrik terus nyala adalah tugas yang lebih berat,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha meminta pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik ke depan tidak dengan cara instan tapi mahal, seperti menyewa diesel. Selain itu, dia juga memberi saran agar PLN segera menyiapkan transmisinya, untuk elektrifikasi mendatang.

Sumber: kompas.com.

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 47 daerah di wilayah perbatasan akan menikmati listrik pada pertengahan Agustus ini. Namun beberapa kalangan mempertanyakan masalah keandalan dan kontinuitas aliran listriknya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan pemerintah telah berkomitmen melakukan pembangunan pembangkit listrik beserta jaringannya di 47 wilayah terluar atau perbatasan. “Dari 47 lokasi, 43 di antaranya sudah selesai. Mudah-mudahan sisanya akan selesai beberapa hari lagi,” ucap Jarman, Minggu, 9 Agustus 2015.

Jarman berujar, pembangunan di empat daerah mengalami hambatan karena sungai yang mengering atau jalan yang rusak parah, misalnya di Kalimantan dan Papua. Ini membuat pengangkutan peralatan mengalami kendala. Untuk memenuhi target, rencananya pengangkutan peralatan akan menggunakan helikopter.

Rencananya, peresmian pengoperasian pembangkit listrik untuk 47 lokasi akan dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 20 Agustus mendatang di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku. Proyek listrik ini disebut Jarman akan mampu melayani 34.178 pelanggan di daerah-daerah terluar atau perbatasan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai proyek pengadaan listrik tersebut sebagai operasi kilat untuk memenuhi janji Presiden Joko Widodo. “Karena ini operasi kilat, saya agak khawatir dengan kualitas dan keandalan pengoperasiannya,” tutur Fabby. Apalagi pembangkitnya adalah PLTD, yang tentu akan mahal dalam pengoperasiannya.

Fabby bahkan menduga listrik tidak akan menyala selama 24 jam, tapi hanya 6-8 jam sehari. “Tapi itu lumayan baik, yang penting menyala setiap hari. Jangan sampai, listrik menyala 6-8 jam sehari, tiga hari berikutnya mati,” kata Fabby.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Jarman menyatakan proyek listrik tersebut dioperasikan PLN, sehingga pihaknya optimistis aliran listrik akan berlanjut. Anggaran yang dikeluarkan PLN untuk proyek ini mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Adapun kapasitas listrik di setiap daerah berbeda-beda, mulai 100 hingga 1.000 kilowatt.

Selain itu, ucap Jarman, meski menggunakan PLTD, pembangkit listrik direncanakan menggunakan hibrida energi baru terbarukan, sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan, misalnya geotermal atau hidropower. Jadi penggunaan diesel hanya akan dilakukan sebagai back up jika energi baru terbarukan sedang tidak berfungsi. “Diesel nanti akan jadi sistem back up. Itu sebagai cara agar aliran listrik kontinu,” ujar Jarman.

Sumber: bisnis.tempo.co.