JAKARTA, KOMPAS – Program pemerintah membangun pembangkit tenaga listrik berkapasitas 35.000 megawatt sampai 2019 adalah sebuah pintu masuk bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Program ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri komponen listrik.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, terlepas proyek tersebut dianggap tidak realistis bisa diwujudkan sampai 2019, program tersebut merupakan salah satu langkah cerdik pemerintah menarik investor ke Indonesia. Ia berpendapat bahwa rencana besar pemerintah dengan program 35.000 megawatt (MW) memang mampu menarik minat investor.
“Kalau berkaca pada proyek ketenagalistrikan sebelumnya, yaitu FTP I (fast track program/program percepatan tahap I) sebesar 10.000 MW yang tak memenuhi target, banyak yang menganggap program 35.000 MW tak realistis. Namun, program ini setidaknya menjadi upaya pemerintah untuk menjaring masuk investor sebanyak-banyaknya ke Indonesia,” kata Fabby, Kamis (3/9) di Jakarta.
Menurut Fabby, dengan pertimbangan angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok rata-rata 6 persen per tahun, meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 98 persen di tahun 2019, serta menaikkan konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia, maka keluarlah angka 35.000 MW sampai 2019.
Secara terpisah, anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono mengatakan, semua pihak dari negara mana pun punya kesempatan yang sama untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Ada beberapa investor baru yang berminat untuk terlibat di program 35.000 MW tersebut.
“Untuk mempermudah investor, UP3KN bertugas mengurai hambatan di lapangan untuk kemudian diselesaikan secara lintas sektoral dalam koordinasi Kementerian Perekonomian,” ujar Agung.
Sejauh ini, sejumlah perusahaan dari Jepang dan Amerika Serikat sudah menyatakan ketertarikan untuk terlibat di program pembangkit 35.000 MW. Pemerintah AS melalui Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Blake sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MOU) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Rabu (2/9) di Jakarta.
Ada 52 perusahaan swasta dan 11 lembaga keuangan dari AS yang berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangkit 35.000 MW. Perusahaan swasta di sektor ketenagalistrikan tersebut adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, dan air.
Program 35.000 MW tersebar di 210 lokasi di seluruh Indonesia. PLN dikenai beban menanggung kapasitas 5.000 MW dan sisanya sebesar 30.000 MW diserahkan ke swasta. Investasi yang dibutuhkan di proyek ini sekitar Rp 1.100 triliun.
Proyek tersebut membutuhkan 75.000 set menara, 300.000 kilometer konduktor aluminium, 1.382 unit gardu induk, 2.600 set travo, serta 3,5 juta ton baja dan pipa. Pemerintah menargetkan serapan konten lokal dalam proyek ini minimal 40 persen.
Sumber: Kompas.
