JAKARTA – Masyarakat disebut bakal kecewa jika pemerintah tidak merealisasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (mw).

Pasalnya, pemadaman listrik saat ini masih sering terjadi di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun daerah pelosok Indonesia. Pemadaman tersebut, kata Fabby, lebih dikarekanan masih adanya sistem kelistrikan milik PT PLN (Persero) yang mengalami defisit listrik cukup besar.

“Kalau dilihat dari sistem kelistrikan ada 24 sistem, ada sembilan sistem listrik yang akut, memang kurang pasokannya, totalnya itu hampir 7 ribu mw dari sembilan sistem itu,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Menurut Fabby, sering terjadinya pemadaman listrik di Indonesia juga harus segera diatasi dengan mempercepat realisasi pembangunan listrik 35 ribu mw. “Kita harus memenuhi listrik yang terus tumbuh, defisit ini harus ditambal agar masyarakat tidak marah-marah, kita butuh bangun listrik cepat,” tambahnya.

Namun, lanjut Fabby, untuk merealisasikan mega proyek di sektor kelistrikan tersebut tidaklah mudah. Masih banyak para investor yang ragu masuk ke setor listrik lantaran pemerintah Indonesia sendiri tidak memberikan kepastian yang nyata.

“Dari 35.000 mw itu tantangannya investasinya, makanya jangan menimbulkan ketidakpastian, tetapi kalau ada yang bilang butuhnya 35.000 mw tetapi jadi 16.000 mw itu malah bikin investor ragu-ragu,” ujar dia.

Oleh karena itu, Fabby mengungkapkan, kekompakan pemerintah dalam proyek kelistrikan 35.000 mw ini juga memberikan dampak penting untuk menarik para investor.

“Kalau pemerintahnya iya tidak iya tidak, maka investor juga hanya poco-poco, kalau bisa jangan ribut di luar, cukup di dalam. Karena kasian masyarakat yang diwilayah defisit, kapan yang 7000 defisit ini terselesaikan,” tandasnya.(wdi)

Sumber: okezone.com.

Merdeka.com – Pemerintah dinilai banyak kalangan belum konsisten dalam mewujudkan target listrik 35.000 mega watt (MW). Hal ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat antar menteri hingga wakil presiden. Maka kisruh antar Menko Rizal Ramli-Menteri ESDM Sudirman Said-Wapres Jusuf Kalla harus segera diselesaikan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat kondisi ketidakpastian itu menurunkan minat investor untuk menanamkan modal dalam kelistrikan Tanah Air. Alhasil baru sedikit investor memberanikan diri berkecimpung di proyek ini.

“Yang investasi baru 17 persen dari 35.000 MW. Ini tugas pemerintah. Makanya jangan timbulkan ketidakpastian,” kata Fabby dalam diskusi Energi Kita kerja sama merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (13/9).

Fabby mengakui bahwa antara kemampuan penyediaan dengan kebutuhan listrik saat ini memang berbeda jauh. Maka dari itu, tugas pemerintah cukup berat dalam membangkitkan gairah perekonomian dalam negeri.

“Kalau tidak ekonomi menurun dan industri ekspansi terhambat, kita kehilangan peluang,” ungkapnya.

COO IPP Sewatama, Suryantoro Prakoso mengaku pihak swasta memang memerlukan kepastian pemerintah dalam menjalankan investasinya. Sebab, ini merupakan proyek jangka panjang, dari segi pengembalian modal.

“Kepastian agar kita lebih senang kalau pemerintah memberikan satu suara, kepastian arahan juga penting, dan kepastian hukum bukan hanya pada membangun, investasi listrik ini pengembaliannya kan lama,” terang Suryantoro.[bim]

Sumber: merdeka.com.

Merdeka.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Pihaknya khawatir krisis listrik yang berujung pada pemadaman seperti di Sumatera Utara dalam waktu dekat bakal meluas.

Target listrik 35.000 mega watt (MW) diharapkan cepat dikerjakan dan selesai tepat waktu. Maka dari itu, proyek ini merupakan tantangan besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Gagal kebutuhan listrik, saya khawatir pada krisis padam. Itu sangat mungkin terjadi. Ini tugas besar kementerian terkait dan PLN,” kata Fabby dalam diskusi Energi Kita kerja sama merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (13/9).

Dampak kegagalan pemenuhan kebutuhan listrik terlihat nyata pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu. Di mana dari target 10.000 MW yang tercapai hanya 7.000 MW sehingga menyebabkan 26 sistem kelistrikan defisit akut.

“Dari sisi tadi, kita harus memenuhi listrik. Kita harus bangun listrik dan cepat waktu,” ungkapnya.

Melalui proyek 35.000 MW, Fabby berharap pemerintah menjaga over supply, saat kebutuhan listrik dalam negeri terus tumbuh. Baginya yang terpenting saat ini masyarakat terpenuhi kebutuhan listriknya.

“Kita waspadai over supply. Tapi jangan sampai masyarakat kekurangan listrik,” terangnya.

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah melakukan sejumlah evaluasi. Pihaknya berjanji kesalahan lama tidak akan terulang saat ini.

“Berkaca dari itu, masalah kita ke depan, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk merealisasikan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sama maka kita butuh 34.000 MW. Karena kalau pakai sistem kemarin maka tidak tercapai itu, itu yang harus kita atasi. Ini menjadi pekerjaan rumah kita, bagaimana masalah lama tidak timbul lagi,” kata Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Jarman.

COO IPP Sewatama, Suryantoro Prakoso, mengaku kebutuhan listrik Indonesia per kapita masih rendah dibanding negara tetangga. Menurutnya, kebutuhan masyarakat saat ini cuma 700 Kwh per kapita. Sedangkan negara seperti Thailand sudah 2.600 Kwh. Rendahnya kebutuhan per kapita membuat dorongan perekonomian lemah.[bim]

Sumber: merdeka.com.