Ini 3 Agenda Penting Energi yang Berpeluang Stabilkan Suhu di Indonesia

Perpaduan energi dari matahari dan angin untuk keperluan listrik warung kuliner dan lampu jalan di Bantul. Foto: Tommy Apriando
Perpaduan energi dari matahari dan angin untuk keperluan listrik warung kuliner dan lampu jalan di Bantul. Foto: Tommy Apriando

Berakhirnya pertemuan tingkat tinggi antar negara-negara dalam konferensi perubahan iklim (COP21) yang berlangsung di Paris, Perancis, November lalu, dan melahirkan kesepakatan Paris (Paris Agreement), yang menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Indonesia. Terutama, karena Indonesia bersama negara-negara lain sedunia harus melaksanakan target menjaga suhu bumi tetap stabil di bawah 2 derajat.

Pakar Energi Fabby Tumiwa berpendapat, agar target 2 derajat bisa dilaksanakan dengan baik, perlu usaha ekstra keras yang dilakukan oleh Indonesia. Hal itu, karena ada banyak faktor yang masih sangat sulit untuk dilaksanakan.

Namun, Fabby menilai, Indonesia masih bisa mengejar target 2 derajat, jika mulai sekarang melaksanakan akselerasi dalam tiga hal penting. Yaitu, pengembangan energi terbarukan, energi efisiensi, dan peningkatan efisiensi pembangkit-pembangkit listrik berbasis energi fosil.

“Tiga hal tersebut sangat penting untuk dilakukan Indonesia. Karena jika tidak, Indonesia akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim yang sekarang berlangsung,” tutur Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) itu kepada Mongabay, kemarin.

Fabby menjelaskan, energi terbarukan penting untuk diakselerasi, karena itu berkaitan erat dengan rencana Indonesia untuk menurunkan emisi hingga 23 persen pada 2025 dan 25 persen pada 2030. Menurutnya, jika Indonesia ingin mengejar target menuju 2 derajat suhu bumi, maka target 25 persen harus ditingkatkan lagi.

“Target itu harus ditingkatkan. Tidak bisa pada 2030 hanya 25 persen saja. Mungkin harus lebih besar lagi,” sebut dia.

Selain energi terbarukan, Fabby menambahkan, untuk bisa mengejar target menjaga suhu bumi tetap di bawah 2 derajat, Indonesia juga harus melakukan akselerasi energi efisiensi. Menurutnya, energi efisiensi harus ditingkatkan 2 kali lipat dengan kecepatan yang sekarang ada.

Hal ketiga yang harus dilakukan segera oleh Indonesia, menurut Fabby, adalah mengakselerasi pembangkit-pembangkit listrik berbasis fosil yang beroperasi sekarang. Selain itu, untuk pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun dari sekarang hingga 5 tahun mendatang, penting untuk menerapkan akselerasi.

“Caranya, adalah dengan menggunakan teknologi yang tepat. Itu harus kita lakukan, karena memang itu bisa meningkatkan efisiensi dan itu bisa bersinergi dengan target Indonesia untuk mengejar 2 derajat,” papar dia.

Fabby menyebutkan, pentingnya melakukan akselerasi, karena teknologi yang digunakan oleh pembangkit-pembangkit listrik eksisting sebagian besar menggunakan teknologi yang tidak tepat. Contohnya, pembangkit listrik Fast Track Program (FTP) yang dikelola Tiongkok, kata dia, itu menggunakan teknologi yang jelek.

“Jadi, FTP tahap I oleh Tiongkok yang berdaya 10 ribu megawatt, itu efisiensinya rendah. Pakailah yang efisiensinya tinggi. Bahkan (pembangkit-pembangkit) yang sekarang ada, itu masih rendah efisiensinya,” ujar dia.

“Jadi, tiga agenda penting wajib dilaksanakan oleh Indonesia dari 2015 sampai 2030 mendatang. Ini menjadi perhatian buat semua pihak,” tandas dia.

Sinergi dengan RUEN

Agar 3 agenda penting yang dimaksud bisa berjalan, Fabby berpendapat, harus ada sinergitas dengan rencana umum energi nasional (RUEN) yang saat ini sudah ada. Menurutnya, integrasi dengan RUEN penting dilakukan, karena akan mempermudah proses ke depannya.

“Tiga agenda ini harus segera dilakukan. Dan itu berari harus dengan cepat dilakukan dan sesuai dengan RUEN. Harus sesuai dengan PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional,” jelas dia.

Kincir angin menyuplai energi untuk kebutuhan energi listrik di daerah pesisir Pantai Baru. Foto: Tommy Apriando
Kincir angin menyuplai energi untuk kebutuhan energi listrik di daerah pesisir Pantai Baru. Foto: Tommy Apriando

Adapun, untuk bisa melaksanakan 3 agenda tersebut, Fabby menyebutkan, instansi seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Masing-masing memiliki peranan penting. Perindustrian contohnya, itu mendorongfuel economy standard, itu mesin otomotif ya. Sementara ESDM itu bertanggung jawab untuk kualitas bahan bakar,” sebut dia.

Pendanaan Global

Sementara itu menurut Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Sri Tantri Arundhati, agar suhu global bisa tetap di bawah 2 derajat, kuncinya ada di pendanaan secara global. Donatur yang harus mendanai proses tersebut, adalah negara maju dan menghibahkannya kepada negara berkembang seperti Indonesia.

“Sampai 2020 nanti, negara maju harus tetap memimpin dalam memerangi emisi gas rumah kaca. Caranya, dengan menyediakan dana sebesar USD100 miliar dan diberikan kepada negara-negara berkembang,” sebut dia.

Pendanaan dari negara maju tersebut sangat penting dilakukan, karena menurut Tantri, adaptasi dan mitigasi harus dilakukan di semua elemen tanpa kecuali. Dan itu, dipastikan akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Kalau semuanya mengandalkan dana dari masing-masing negara berkembang, itu akan sulit dilakukan.

“Di negara berkembang, upaya untuk melakukan pembangunan masih terus berjalan setiap saat. Untuk itu, supaya bisa melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, maka perlu upaya keras selain sosialisasi dan edukasi, juga harus ada pendanaan yang kuat,” tandas dia.

Sumber: mongabay.co.id.