REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memotong anggaran belanjanya sebesar Rp 900 miliar dikhawatirkan akan menganggu iklim investasi, khususnya untuk sektor energi baru terbarukan (EBT). Alasannya, pemangkasan terbesar akan dikenakan untuk proyek-proyek EBT seperti pemasangan panel surya di beberapa bandara, Program Indonesia Terang (PIT), dan sosilasiasi konservasi energi. Ia meminta Menteri ESDM untuk lebih memprioritaskan pengembangan EBT.

Pengamat kelistrikan sekaligus Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemotongan anggaran yang dilakukan pada proyek energi terbarukan dan konservasi energi menunjukan Menteri ESDM baru tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Dampaknya, langkah pemerintah ini justru bisa memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha dan investor. Padahal, ujarnya, pemerintah masih memiliki tugas besar untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sampai 23 persen pada 2025 dari angka saat ini yang hanya lima persen.

“Untuk mencapai target yang ambisius ini, diperlukan stimulus dana publik dan instrumen kebijakan lainnya untuk menarik investasi,” ujar Fabby, di Jakarta, Jumat (5/8).

Selain itu, ia juga menilai bahwa pemotongan anggaran sosialisasi PIT juga dipastikan dapat menghambat implementasi PIT dan menunda pelaksanaaannya. Sebelumnya, KESDM merancang empat tahap program PIT dimana tahap satu berupa persiapan program, termasuk sosialisasi ke Pemda dilaksanakan hingga akhir 2016.

“Tahap persiapan ini sangat krusial untuk mendapatkan dukungan Pemda di 6 propinsi dan kabupaten kota di Indonesia Timur, termasuk persiapan lokasi, sosialusasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah yg bisa terlibat dalam program ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana memangkas anggaran belanja sebesar Rp 900 miliar setelah adanya arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghemat seluruh postur anggaran kementerian. Hal ini dilakukan untuk menjaga tekanan ekonomi dan beratnya penerimaan pajak saat ini.

Sumber: republika.co.id.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar tidak berpihak terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan, serta konservasi energi (EBTKE).

Hal itu dikarenakan Kementerian ESDM berencana memotong anggaran Rp 900 miliar.

Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar dilakukan pada Direktorat Jenderal EBTKE.

Pemotongan anggaran pada Direktorat Jenderal EBTKE tersebut mencakup tiga kegiatan yakni pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialisasi program potong 10 persen, dan Program Indonesia Terang (PIT).

“Pemotongan pada EBTKE ini menunjukkan Menteri ESDM yang baru tidak berpihak dan abai terhadap pengembangan EBTKE,” kaya Fabby dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Fabby mengatakan, dikhawatirkan tindakan pemotongan ini akan memberikan sinyal negatif pada investor dan mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah mendorong pengembangan EBT.

Padahal sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN), EBT diharapkan mencapai 23 persen dari bauran energi nasional pada 2025.

Adapun porsi EBT dalam baruan energi saat ini baru 5 persen.

“Pemotongan anggaran untuk PIT juga dapat berdampak pada kinerja Kementerian ESDM dan menghambat program prioritas Presiden, dalam hal meningkatkan akses dan pelayanan listrik,” imbuh Fabby.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rasio elektrifikasi ditargetkan 96 persen pada 2019.

Penundaan pelaksanaan PIT akan berdampak pada penyediaan listrik di 12.600 desa sasaran PIT.

“Sementara pemotongan anggaran untuk sosialisasi Gerakan Potong 10 Persen dapat menghilangkan momentum penghematan energi yang sedang dibangun ESDM,” kata Fabby.

Sumber: kompas.com.