INILAHCOM, Jakarta – Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa meminta Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan alasan penugasan PT PLN (Persero) mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Fabby mengatakan, akuisisi itu perlu kajian strategis, mengingat penugasan itu membutuhkan dana besar. Saat ini saja, PLN ditugaskan untuk menyukseskan program ambisius pemerintah soal tambahan kapasitas setrum 35ribu mega watt (MW).

“Menteri BUMN perlu menjelaskan apa alasan memerintahkan PLN akuisisi PGE. Saya menilai rencana Menteri BUMN itu perlu didasarkan kajian strategis,” kata Fabby di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Fabby menambahkan, berbagai program yang ditugaskan ke PLN telah membebani keuangan perusahaan setrum tersebut. Jika penugasan itu berlanjut, Fabby tidak melihat adanya potensi pengembangan panasbumi yang masif nanti di PGE.

“PLN saat ini punya tugas-tugas yang berat dalam rangka membangun 35 ribu MW dan kondisi keuangan yang terbatas,” kata Fabby.

Fabby menyadari saat ini target pemerintah terhadap pengembangan panasbumi cukup besar yakni mencapai 7 ribu MW pada 2025. Dengan beratnya tugas itu, ia menyimpulkan kegiatan akuisisi itu bukanlah keputusan yang tepat.

“Intinya, jika kepentingan nasionalnya adalah pengembangan panasbumi di Indonesia, yang direncanakan mencapai 7.000 MW pada 2025, maka akusisi PLN atas PGE bukan aksi korporat yang tepat,” ucap dia. [ipe]

Sumber: inilah.com.

Metrotvnews.com, Jakarta: PT PLN (Persero) berencana mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Langkah tersebut dinilai bakal menjegal target pengembangan ketenagalistrikan berbasis panas bumi (geotermal) sebesar 7.000 megawatt (mw) pada 2025.

Pengamat energi Fabby Tumiwa menjelaskan, rencana akuisisi yang dicetuskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno itu tidak didasarkan pada kajian strategis. Menurutnya akuisisi itu tidak memberikan nilai tambah kepada PGE sehingga berpotensi membuat panas bumi tidak berkembang.

“Jika kepentingan nasionalnya adalah pengembangan panas bumi di Indonesia yang direncanakan mencapai 7.000 MW pada 2025, maka akusisi PLN atas PGE bukan aksi korporat yang tepat,” ujar Fabby dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Seharusnya, menurut dia, pengembangan panas bumi bisa dilakukan oleh PLN dengan berkonsentrasi pada pengembangan PLN Geothermal. Jika bersedia, saham PLN Geothermal diakuisisi oleh Pertamina sehingga Pertamina bisa mengembangkan potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 29 gigawatt (GW).

“Karena risiko terbesar panas bumi adalah pada tahap eksplorasi dan pengelolaan reservoir, yang kompetensinya itu tidak dimiliki oleh PLN,” papar dia.

Akuisisi ini hanya menguntungkan PLN. Sebab dengan akuisisi ini PLN dapat menekan harga beli uap atau listrik dari PGE sehingga bisa menjadi price setter untuk harga listri Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Menyorot soal kinerja, saat ini PLN tengah fokus menggarap proyek mega kelistrikan 35 ribu MW, terlebih kondisi keuangannya terbatas. Jika PLN ingin juga fokus untuk mengembangkan panas bumi, maka Fabby menilai akan ada salah satu dari keduanya atau bahkan keduanya terbengkalai.

“Tentunya kondisi seperti ini tidak diinginkan oleh pengusaha panas bumi. Menteri BUMN perlu menjelaskan apa alasan memerintahkan PLN akusisi PGE karena saat ini fokus tugas PLN membangun 35 ribu MW,” tutup Fabby.(AHL)

Sumber: metrotvnews.com.