Jakarta -Jabatan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga saat ini masih dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator bidan Kemaritiman lantaran ditinggal pejabat sebelumnya Arcandra Tahar yang dicopot karena memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tengah menyeleksi beberapa nama untuk mengisi kekosongan kursi Menteri ESDM tersebut.
Calon Menteri ESDM yang akan diajukan namanya oleh Jokowi juga harus memenuhi beberapa persyaratan utama karena jabatan strategis ini sarat akan banyak kepentingan. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, calon Menteri ESDM yang akan duduk menggantikan Arcandra Tahar harus memiliki integritas yang tinggi dengan tidak memihak kepada satu kelompok tertentu.
“Integritas paling penting. Integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan berbagai sektor yang menjadi kriteria utama untuk publik,” kata Fabby dalam diskusi Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).
Selain itu, orang yang akan menduduki jabatan nomor satu di Kementerian ESDM juga harus seorang profesional yang sudah memahami seluk beluk energi, migas, hingga mineral dan batu bara. Sehingga Menteri ESDM yang baru tidak lagi meraba-raba kebijakan dan mampu memberikan terobosan di bidang energi.
“Bukan politisi. Pilihannya adalah orang yang profesional. Ini konsisten dengan hasil survei yang kami lakukan,” ujar Fabby.
“Orang memang menginginkan figur Menteri ESDM knows the problem, bukan lagi ingin belajar. Karena publik melihat banyak persoalan sektor ESDM yang perlu diselesaikan segera,” tambah Fabby.
Kemudian, Menteri ESDM yang baru juga harus dipastikan seorang WNI. Jangan lagi kesalahan pemerintah terulang untuk yang kedua kalinya.
“Bukan WNA, orang yang tahu persoalan energi di Indonesia yang selama ini beraksi dengan pelaku energi,” tutur Fabby.
Sumber: finance.detik.com.
Jakarta–Tercapainya kesepakatan global mengenai target penurunan suhu bumi dan upaya mitigasinya, telah mendorong sejumlah negara untuk menyusun kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, di tataran operasional juga perlu dipersiapkan sistem operasi yang komprehensif, termasuk kesiapan jaringan, pengembangan skala, prediksi biaya berdasarkan kondisi geografis yang terjadi di Indonesia. Dalam tataran ini juga perlu dipersiapkan kapasitas dan pengetahuan para pelaku baik di tingkat kebijakan dan lapangan. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa semua pihak bersedia untuk memenuhi standar dan peraturan yanng berlaku.
Sumaryono dari asosiasi pengguna panel surya mengungkapkan bahwa perkembangan panel surya di Indonesia cukup progresif. Di Indonesia saat ini sudah lebih 100 panel surya yang dipasang dan menjadi sumber energi alternatif dari PLN, beberapa diantaranya bahkan menghasilkan energi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Namun yang menjadi kendala adalah utama adalah mengenai Feed-in Tariff dan mekanisme integrasi jaringannya.