JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menempatkan program hilirisasi mineral menjadi masalah utama yang mesti mereka selesaikan segera. Setelah itu, soal cost recovery serta bisnis hulu dan hilir migas.

Sementara proyek kelistrikan ada di urutan buncit yang akan dibereskan. Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa menilai, persoalan utama pemerintah adalah membereskan masalah listrik. Terutama mempercepat proyek PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurut Fabby, PLN perlu mempercepat pembangunan pembangkit, khususnya energi terbarukan, yang sesuai arahan presiden  25% dr total 35.000 MW,” kata dia ke KONTAN, Rabu (26/10).

Selain itu, PLN sebagai pelaksana tender proyek harus mempercepat proses lelang, tapi tetap terpercaya dan transparan. Saat ini yang lama juga adalah financial close. Seharusnya mereka yang ikut tender memiliki kemampuan dan dukungan pembiayaan. “Jadi financial close 6 bulan, tidak 12 bulan seperti saat ini. Kemampuan ini harus dipertimbangkan saat menentukan pemenang lelang,” ujarnya.

Jonan mengungkapkan, proyek lsitrik juga menjadi prioritas dan siap diselesaikan. Dari data yang dia peroleh, baru 1% dari mega proyek 35.000 MW yang sudah masuk dalam tahap commercial operation date (COD).

Kemudian 24% tahap konstruksi, 24% dalam tahap power purchasing agreement (PPA) dan baru akan memulai konstruksi. “Jadi 18.000 MW untuk power plant. Transmisi 8% sudah jalan, konstruksi lebih dari 40%,” kata Jonan di kantornya, Rabu (26/10).

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, persoalan PPA listrik dengan PT PLN yang melibatkan independent power producer (IPP) banyak masalah. Salah satunya land clearing. “Saya sudah usul ke PLN, kalau mau PPA cepat, diberikan standar. Jadi bisa menghindari IPP yang mungkin tidak qualified,” ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/10).

Misalnya, sanksi bagi IPP yang tidak mengerjakan proyek sesuai kontrak. Target PPA tahun ini mencapai 18.000 MW. “Kami sudah diskusi dengan PLN, seandainya dalam klausul PPA tidak mencapai kualitas sesuai rencana, di PPA harus dicantumkan penalti,” jelasnya.

Meski prioritas utama, program relaksasi ekspor mineral belum mendapat solusi. Arcandra masih menimbang akan meneruskan revisi PP No 1/2014 atau membuat perpu. “Perpu memberatkan presiden” ungkapnya.

Selain masalah kelistrikan, Jonan ingin memastikan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia. “Program satu harga berjalan Januari 2017,” kata dia.

Di industri pengolahan BBM, Jonan meminta membangun proyek kilang minyak sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan domestik. “Kalau Pertamina belum cukup, cari swasta,” katanya.

Bila bersedia membangun kilang, swasta diizinkan melakukan ekspor langsung hasil olahan mereka. “Pertumbuhan konsumsi BBM di Asia Tenggara 4%-5% setiap tahun. Jadi, masih memiliki peluang ekspor BBM,” ungkap dia.

Oh ya, akan ada kilang baru yakni Tuban dan Bontang dengan kapasitas masing-masing 300.000 bph. Dan kilang milik Pertamina saat ini sedang dimodernisasi. Sehingga diharapkan produksi bisa 2 juta barel per hari tahun 2025.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi, Minyak dan Gas Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar menilai, sejauh ini swasta kesulitan membangun kilang mini maupun kilang skala menengah. Para investor tidak mendapatkan kepastian pasokan minyak mentah. Kecuali, pemerintah membuka peluang pembangunan kilang mini dekat lapangan migas. “Itu akan memotong rantai transportasi,” jelasnya.

Sumber: kontan.co.id.