Energi konvensional yang bersumber dari batu bara hingga kini masih menjadi pilihan utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pasalnya, energi terbarukan kerap diklaim mahal dan sulit diterapkan. Praktik baik masyarakat dalam menerapkan energi terbarukan serta riset dunia mematahkan klaim itu. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.

Sudah dua tahun Istiyah membuka usaha penjahitan pakaian  menggunakan mesin jahit elektrik. Ia tak pernah pusing dengan biaya produksi yang harus ia keluarkan terutama untuk membayar listrik. Perempuan 45 tahun itu hanya cukup merogoh kocek senilai Rp7.000 per 35 hari (selapanan dalam tradisi Jawa), untuk membayar jasa listrik dari usahanya menjahit.

Uang sebesar itu bahkan cukup memenuhi kebutuhan listrik di rumahnya di Dusun Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh, Kulonprogo, seperti lampu penerangan, menghidupkan pompa air dan lainnya. Sama seperti Istiyah, warga lainnya di Dusun Kedungrong cuma perlu membayar biaya listrik Rp7.000 untuk berbagai usaha seperti bengkel las, penetasan telur, hingga 30 lampu penerangan jalan di Kedungrong. Harga listrik yang murah itu berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang beroperasi di Kedungrong.

“Di dalam rumah ini ada dua jaringan listrik, satu jaringan PLTMH, satu lagi listrik dari PLN,” tutur Istiyah ditemui, Minggu (22/9/2019) lalu.

Istiyah, menjahit menggunakan mesin jahit elektrik yang ditopang PLTMH./Harian Jogja-Bhekti Suryani

Selain Istiyah, ada 30 lebih keluarga lainnya di Kedungrong yang sudah merasakan manfaat listrik dari mikrohidro atau sekitar 90% dari total 46 keluarga di Kedungrong.

“Kalau listrik PLN mati, kami enggak khawatir. Di sini kalau musim hujan listrik PLN sering mati, kami santai karena listrik kami selalu menyala,” kata Suhadi, Ketua Komunitas PLTMH Kedungrong. Listrik murah itu bisa dirasakan warga sejak 2012. Berawal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM pada 2011.

Sekelompok mahasiswa melakukan uji coba penerapan pembangkit listrik dengan tenaga air. Kebetulan Kedungrong dilintasi irigasi Kalibawang yang berhulu di Sungai Progo. Air melimpah dari irigasi itu menggerakkan turbin yang berguna menghidupkan dinamo dan menghasilkan energi listrik.

“Awalnya 2011 belum optimal, lalu 2012 karena kami ada potensi air dan penelitian mahasiswa itu, Dinas PU [Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY] memberi kami bantuan mesin PLTMH. Awalnya cuma lima rumah yang pakai, sekarang sudah 90 persen warga sini pakai semua,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai polisi itu.

Suhadi merasakan betul manfaat PLTMH. Bila biasanya ia harus membayar listrik hingga Rp270.000 sebulan untuk keperluan rumah tangga di rumahnya, kini ia cukup membayar sekitar Rp180.000-Rp185.000 ke PLN, karena sebagian besar kebutuhan listrik di rumahnya menggunakan PLTMH.

Bendahara Komunitas PLTMH Rahmat Sutedjo yakin kapasitas PLTMH yang ada saat ini masih bisa menjangkau hingga 20-an rumah yang belum teraliri listrik PLTMH. Tak ada kendala berarti yang dirasakan warga saat menerapkan PLTMH. “Kendalanya cuma sampah di sungai, kalau sampah banyak, maka putaran turbin terganggu, listrik bisa redup. Itu biasanya kalau malam hari. Jadi warga sini kompak gotong royong membersihkan sampah,” ungkap Rahmat.

Hanya saja, kata dia, untuk keperluan seperti laptop dan kulkas serta teleivisi warga disarankan menggunakan stabilisator. Sebagian besar warga memilih tetap menggunakan PLN untuk memenuhi sebagian konsumsi energi di rumahnya bila tak mau membeli stabilisator untuk mengecas laptop atau menghidupkan kulkas.

Namun Rahmat berani berhitung, sejak PLTMH berjalan di kampungnya, 50% energi listrik dari PLN yang merupakan energi kotor batu bara bisa mereka kurangi.

Suhadi (kiri) dan Rahmat Sutedjo (kanan)./Harian Jogja-Bhekti Suryani

“Kami memang belum menghitung berapa watt listrik dari PLN yang tidak lagi dipakai warga karena beralih ke PLTMH, tapi bisa dihitung dari pengeluaran biaya listrik warga ke PLN yang berkurang rata-rata hingga 50 persen sejak menggunakan PLTMH,” jelas Rahmat.

Teknisi PLTMH Kedungrong, Rejo Andoyo, berkisah bagaimana warganya kertegantungan dengan energi terbarukan itu. “Sekarang ini kalau listrik PLN mati warga enggak ribut. Tapi kalau PLTMH terganggu sedikit saja, warga sudah ribut,” ujarnya seraya tertawa.

Harga Turun

Murahnya harga listrik dari energi baru terbarukan juga dirasakan Chico Hermanu Brilianto Apribowo, dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang juga peneliti energi terbarukan. Ia membantah energi terbarukan mahal seperti yang kerap digaungkan pemerintah yang pro-energi kotor batu bara. Chico memasang 10 keping panel surya di rumahnya dengan kapasitas masing-masing sebesar 300 watt peak. Panel surya itu juga digunakan menerangi jalan kampung.

“Sekarang itu komponen untuk panel surya terus turun. Satu keping atap panel surya untuk kapasitas 300 watt peak, harganya turun jauh tinggal Rp2,8 juta sampai Rp3 juta. Tiga tahun lalu harganya Rp5 juta-an,” tutur Chico.

Chico Hermanu juga merasakan murahnya biaya listrik yang harus ia keluarkan tiap bulannya.

“Saya memang masih pakai PLN, dulu sebelum pasang panel surya di rumah saya harus bayar listrik Rp300.000-an sebulan sekarang tinggal Rp200.000,” tutur dia.

Menurut Chico tren harga komponen panel surya turun sebesar 10-20% setahun karena semakin banyak pasar yang menyediakan komponen pembangkit listrik dari energi terbarukan itu.

Cuma Mitos

Mitos mahalnya energi terbarukan juga diungkapkan Ahmat Agus Setiawan, pakar energi baru terbarukan (EBT) dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam workshop Menelaah Arti Penting Energi Terbarukan di Indonesia yang digelar di Jogja belum lama ini, Ahmad Agus Setiawan membeberkan bagaimana tren global kini perlahan meninggalkan energi kotor dan beralih ke energi terbarukan.

Selain tren biaya yang lebih murah, energi terbarukan yang bersih dan ramah terhadap lingkungan menjadi impian banyak negara. Perubahan iklim yang terus memburuk akibat energi kotor juga mendorong negara-negara di dunia beralih ke energi terbarukan seperti Matahari, angin, air dan biogas.

Agus memaparkan data tren biaya energi terbarukan dari tahun ke tahun yang dilansir dari energyinnovation.org. Data tersebut menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan untuk energi panel surya dalam ukuran megawatt-hour (MwH) pada 2009 sebesar US$359 turun menjadi hanya US$50 pada 2017. Demikian pula penggunaan energi dari angin senilai US$135 pada 2009 turun menjadi hanya US$45 pada 2017.

“Jadi cuma mitos yang digaungkan saja kalau energi terbarukan itu mahal,” tegas Ahmad Agus Setiawan.

 

Workshop Menelaah Arti Penting Energi Terbarukan di Indonesia yang digelar di Jogja./Harian Jogja-Bhekti Suryani

Ia menceritakan pengalaman Denmark yang dahulu menggunakan energi kotor hingga 90% kini turun tinggal 40%. Sebagian besar energi nasional di negara itu ditopang energi terbarukan baik dari angin, panel surya maupun limbah.

Indonesia, menurutnya, perlu belajar dari mereka yang sukses beralih ke energi terbarukan. Ahmad Agus tak membantah, negara-negara yang sukses seperti Denmark pernah mengalami pertarungan antara pendukung energi kotor dan energi bersih seperti halnya Indonesia.

“Kuncinya kita punya ideologi yang kuat dulu soal energi terbarukan. Kalau ideologi itu sudah kuat, kita butuh kendaraan politik yang bisa memperjuangkan itu. Tidak harus ada Partai Hijau seperti di Australia, tetapi ada politisi yang punya ideologi itu. Perlu semakin banyak politisi yang mendukung energi terbarukan,” tegas Ahmad Agus Setiawan.

Jurnalis lingkungan yang meneliti dampak energi batu bara di Indonesia, Tomi Apriando, mengungkapkan selama ini pemerintah selalu mengklaim energi terbarukan mahal sementara energi kotor murah. Padahal ada biaya yang tidak pernah dihitung pemerintah seperti kerusakan lingkungan, dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap kesehatan serta dampaknya pada perubahan iklim yang terus memburuk.

Artikel ini menjuarai Transisi Energi Ideathon 2020 Jurnalisme Kreatif kategori In Depth Report

•  Kasepuhan Ciptagelar, masih memegang tradisi dan adat istiadat dengan kuat. Meskipun begitu, mereka memanfaatkan berbagai teknologi, bahkan punya saluran televisi komunitas sendiri. Warga Ciptagelar pun tak ketinggalan informasi, karena mereka punya Wifi.
•  Darimana sumber energi komunitas adat ini? Berbagai keperluan energi, mereka juga hasilkan sendiri dengan memanfaatkan air dan matahari.
•  Mandiri energi dengan memanfaatkan sumber terbarukan, seperti di Kasepuhan Ciptagelar, layak dicontoh. Sayangnya, di Indonesia yang memiliki limpahan sumber energi terbarukan, pemanfaatan masih minim.
•  Institute for Essential Services Reform mengusulkan, mengurangi jumlah pembangkit listrik tenaga batubara dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan tiga kali lipat pada 2030. Untuk tetap berada dalam batas 1,5 derajat celcius, Indonesia harus menghentikan penggunaan batubara pada 2040.

Namanya Desa Ciptagelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia berada di ketinggian 800-1.200 meter di atas permukaan laut. Dari Jakarta, berjarak sekitar 172 km. Medan cukup terjal dan meliuk-liuk, khas perjalanan menuju puncak bukit.

Di desa ini hidup masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Mereka masih memegang teguh nilai dan prinsip kasepuhan adat, walau ketika memasuki Imah Gede, atau rumah besar tempat Abah dan Emak—keluarga sepuh yang jadi pimpinan kasepuhan– tinggal, tak sulit menemukan perangkat elektronik untuk berbagai keperluan. Mulai dari komputer, sound system, berbagai alat musik hingga perangkat pemancar. Mereka punya jaringan televisi lokal sendiri! Namanya Ciga TV.

Hampir setiap rumah punya televisi dan warga Ciptagelar menonton tradisi dan ritual mereka yang didokumentasikan Ciga TV.

Ciga TV, merekam hampir semua kegiatan di desa, terutama masa tanam hingga masa panen raya yang jadi kebanggaan kasepuhan.

Abah Ugi, pemimpin ke sebelas kasepuhan, mengatakan, dengan sistem cocok tanam tradisional, organik tanpa pupuk, masyarakat Ciptagelar sudah punya cadangan pangan setidaknya untuk 95 tahun ke depan.

Di desa ini panen hanya sekali setahun dan masyarakat tak pernah merasakan gagal panen. Hasil panen disimpan dalam leuit (lumbung padi). Tak heran saat memasuki desa ini leuit-leuit berjejeran apik memenuhi desa. Satu keluarga kecil minimal harus punya satu leuit. Ada pula leuit komunal untuk kepentingan bersama.

Yoyo Yogasmana, Tetua Adat Ciptagelar yang bertugas menjembatani antara orang luar kasepuhan dengan siapapun yang hendak berkunjung ke Ciptagelar. Kang Yoyo begitu dia biasa disapa, tinggal tak jauh dari Imah Gede.

Memasuki rumahnya, seperti Imah Gede, berbagai perangkat sound system, komputer, pemancar radio, alat musik, televisi dan kulkas memenuhi hampir sebagian rumah kayu apik berlantai dua.

“Ini pemancar pertama yang dibikin Abah,” kata Yoyo, menunjukkan perangkat pemancar televisi sederhana rakitan Abah Ugi.

Abah Ugi adalah pimpinan Kasepuhan. Meski usia baru kepala tiga namun seluruh masyarakat adat kasepuhan hormat dan tunduk pada setiap perkataan abah. Masyarakat meyakini, Abah Ugi, sebagai keturunan sepuh, memiliki darah pimpinan yang mewakili leluhur mereka.

Bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar leluhur menjadi simbol pembawa kehidupan ke atas dunia. Karena itu , penghormatan masyarakat terhadap leluhur dengan berbagai ritualnya, jadi sakral.

Warga Kasepuhan Ciptagelar, menanam pagi. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

Lantas dari mana kasepuhan mendapatkan energi untuk melistriki berbagai perangkat elektronik ini? Mereka juga punya pembangkit listrik tenaga air dan matahari!

Empat PLTMh terbangun untuk memenuhi kebutuhan listrik Desa Ciptagelar. Mula-mula dibangun turbin Cicemet pada 1997. Turbin kapasitas 50 kVa dibangun JICA dari Jepang.

“Saat ini turbin ini off karena sudah terlalu tua,” kata Yoyo.

Setelah turbin Cicemet, dibangun turbin Situ Murni dengan kapasitas 50 kVa oleh Pemerintah Jawa Barat pada 2006-2012. Kemudian pembanguan PLTMh Cibadak dan Ciptagelar pada 2013-2014.

Semua turbin ini memanfaatkan aliran Sungai Cisono, sepanjang 800 meter. Yoyo memperkirakan, semua PLTMh yang dibangun di Ciptagelar telah memberi akses listrik pada sekitar 1.500-1,700 keluarga di desa ini.

Energi terbarukan memang jodoh mereka dalam pemenuhan kebutuhan listrik yang ramah lingkungan.

“Air (sungai) selalu ada karena kita selalu menjaga hutan,” kata Yoyo.

Kasepuhan Ciptagelar, seperti masyarakat adat lain, punya aturan sendiri soal hutan larangan, hutan titipan dan hutan garapan. Mereka punya batas lokasi dan waktu tersendiri, kapan lahan boleh dibuka dan bagaimana ia kembalikan lagi menjadi seperti semula. Bangunan di desa ini semua berbahan natural, yang istilah Yoyo, apapun itu saat diinjak ke tanah akan tumbuh kembali.

Zonasi-zonasi hutan ini dijaga oleh Barisan Jagawana. Tugas mereka memeriksa titik-titik di dalam hutan, memastikan ekosistem tetap terjaga. Kalau ada pelanggaran, Jagawana akan melaporkan pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk penindakan.

Kadang, ada pelanggaran yang tidak terdeteksi. Namun menurut Yoyo, alam akan memberi pelajaran. Dia contohkan, kalau kerajinan rotan dari hutan larangan, biasa lebih sulit laku dibanding rotan yang layak ambil.

“Di dalam kasepuhan hukum negara, adat, agama dan alam semua berlaku.”

Selain PLTMh, kasepuhan ini juga mengandalkan sinar matahari dengan pembangkit listrik tenaga surya. Energi dari PLTS untuk memancarkan wifi warga desa.

Tak heran meski berada jauh di pegunungan, masyarakat adat ini melek informasi. Anak-anak terbiasa menggunakan internet tanpa meninggalkan waktu latihan silat, salah satu tradisi yang menjadi identitas masyarakat Ciptagelar.

 

Salah satu turbin pembangkit energi air di Kasepuhan Ciptagelar. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

Energi terbarukan masih minim

Desa Kasepuhan Adat Ciptagelar, satu contoh bagaimana energi terbarukan memenuhi kebutuhan listrik. Sayangnya, penggunaan energi terbarukan belum optimal di Indonesia.

Pasokan energi per kapita di Indonesia masih kurang dari setengah rata-rata G20, dan intensitas energi dalam perekonomian tetap berada di bawah rata-rata. Namun, emisi CO2 terkait energi meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Perkembangan energi terbarukan di Indonesia, lambat, baru 12%, di bawah rata-rata negara G20 sekitar 25%. Sumber paling banyak digunakan air dan panas bumi.

Padahal menurut Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), peningkatan bauran energi terbarukan dan pemanfaatan dapat membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik.

Dalam Perjanjian Paris, Indonesia komitmen menurunkan 29% emisi dengan usaha sendiri atau 41% dukungan internasional.

“Sektor kelistrikan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca,” katanya.

Berdasarkan kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan United Nation Development Programme (UNDP) 2018, emisi sub sektor pembangkit listrik mencapai 199 MtCO2e pada 2017. Hingga 2030, diperkirakan tumbuh 10,1% per tahun atau 699 MtCO2e.

Fabby bilang, emisi bisa turun 36% dengan penetrasi energi terbarukan lebih tinggi 20%. Dengan itu, faktor emisi listrik nasional bisa turun dari 1,005 tCO2e per MWh jadi 0,729 tCO2e per MWh.

Data Climate Action Tracker 2019, PRIMAP 2018 dan World Bank 2019 dikutip laporan IESR, Brown to Green tahun lalu, emisi gas rumah kaca per kapita Indonesia, 5 tCO2e, berada di bawah rata-rata G20 7,5 tCO2e. Tingkat emisi per kapita ini naik 17% sejak 2011- 2016.

Menurut laporan ini, Indonesia belum berada di jalur tepat untuk memenuhi target batasan suhu global 1,5 derajat celcius. Untuk itu, Indonesia harus mengurangi tingkat emisi kurang 551 MtCO2e pada 2030 dan hingga di bawah 128 MtCO2e pada 2050.

Sedang Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia hanya membatasi emisi pada 2030 di 1.817 MtCO2. Penghitungan ini dari climate action tracker ( CAT) dengan tak memperhitungkan emisi penggunaan lahan.

“NDC Indonesia makin tidak ambisius,” kata Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

IESR mengusulkan, mengurangi jumlah pembangkit listrik tenaga batubara dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan tiga kali lipat pada 2030. Untuk tetap berada dalam batas 1,5 derajat celcius, Indonesia harus menghentikan penggunaan batubara pada 2040.

Faktanya, sekitar 67% bauran energi Indonesia, termasuk listrik dan bahan bakar transportasi, masih dari bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan tetap stabil cukup rendah selama bertahun-tahun.

Perempuan Kasepuhan Ciptagelar, sedang menumbuk padi. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

Mitigasi energi

Dari segi kebijakan, Indonesia berencana membangun 16,7 gigawatt listrik energi terbarukan pada 2028. Indonesia pernah melakukan feed in tariff namun sempat berganti dengan sistem persentase biaya pokok pembangkitan (BPP) dan build-own-operater-transfer (BOOT), di mana aset pembangkit listrik tidak dapat digunakan sebagai jaminan.

Fabby bilang, Permen No 59/2017 itu membuat investasi energi terbarukan menjadi tidak menarik.

Tahun ini, pemerintah merevisi Permen 50/2017 jadi Permen No 4/2020 yang mengubah sistem BOOT menjadi build own operate (BOO) dan memberi opsi pemilihan dan penunjukan langsung untuk pengembangan energi terbarukan.

Indonesia, katanya, juga belum memiliki rencana menghapus ketergantungan terhadap batubara. Sebaliknya, berniat membangun PLTU 6 gigawatt pada 2020 dan 27,1 gigawatt pada 2028. Dengan ini kapasitas batubara akan meningkat dua kali lipat pada 2028.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, setelah program 35.000 Megawatt selesai, pembangkit baru akan gunakan energi terbarukan.

Industri batubara juga masih dapat subsidi signifikan baik langsung maupun tak langsung. Secara langsung, dengan jaminan pinjaman, pembebasan pajak, pengenaan royalti dan tariff pajak. Secara tak langsung, dengan pemberlakuan batas harga batubara yang dijual.

Dengan kondisi rentan perubahan iklim, katanya, Indonesia perlu tindakan adaptasi. IESR mencatat, rata-rata setiap tahun ada 252 korban jiwa dan kerugian mencapai US$1,8 miliar karena cuaca ekstrem.

Untuk mencapai target bauran 23% pada 2025, perlu instalasi energi terbarukan 8-9 gigawatt pertahun dengan investasi US$9-10 juta per tahun.

Dengan ada pemanasan global, masyarakat dan sektor pendukung makin terpapar berbagai peristiwa iklim ekstrem. Dengan pemanasan global 3 derajat celcius, Indonesia akan mengalami 30 hari per tahun dengan suhu panas di atas 35 derajat celcius.

Secara keseluruhan semua sektor terkena dampak buruk kenaikan suhu.

“Karena itu, ada peningkatan energi terbarukan signifikan menunjukkan Indonesia turut berperan mengurangi risiko iklim global yang akan mengancam kehidupan generasi sekarang dan masa depan.”

Cara-cara pemenuhan energi seperti di Kasepuhan Ciptagelar, bisa jadi sumbangan aksi penyelamatan krisis iklim di bumi ini.

*Liputan ini didukung oleh program Story Grants Perubahan Iklim Terkait Kesehatan oleh Internews’ Earth Journalism Network Asia-Pasifik

Keterangan foto utama:  Turbin pembangkit listrik air Kasepuhan Ciptagelar. Darimana sumber energi komunitas adat ini? Berbagai keperluan energi, mereka juga hasilkan sendiri dengan memanfaatkan air dan matahari. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia

 

Artikel ini menjuarai Transisi Energi Ideathon 2020 Jurnalisme Kreatif  kategori Feature News