Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan pajak karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global. Banyaknya penolakan dari industri mengenai pajak karbon dikarenakan informasi yang masih kurang dan kebijakan yang belum jelas.

Selengkapnya di Kumparan

Konsep daya saing sebuah negara di pasar global saat ini mengalami pergeseran, dimana daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa, tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari jejak emisi karbon barang dan jasa tersebut. Secara hal tersebut mendorong pemerintah untuk merealisasikan pajak karbon di Indonesia

Selengkapnya di Republika

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menyatakan bahwa Informasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai mekanisme pajak karbon seperti sektor apa saja yang akan dikenakan pajak dan bagaimana cara perhitungan dasar pengenaan pajaknya memberikan ketidakpastian bagi dunia industri. Hal ini mengakibatkan banyak industri menolak kebijakan pajak karbon yang sejauh ini belum mendapat kepastian dari pemerintah.

Selengkapnya baca di Liputan 6