Indonesia Dorong Mobilisasi Investasi Gigawatt PLTS

Jakarta, 19 April 2022– Kepresidenan Indonesia di G20 2022 menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan Indonesia mengakselerasi transisi energi global dan rencana transisi energi nasional untuk mencapai netral karbon 2060 atau lebih cepat. Percepatan pemanfaatan PLTS yang potensinya mencapai 3.400 gigawatt (GW) di Indonesia adalah salah satu caranya.  Melalui Indonesia Solar Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), diharapkan adanya komitmen pemerintah pusat, daerah, konsumen listrik, pengembang swasta dan BUMN, BUMD dan masyarakat untuk mendorong adopsi PLTS yang lebih besar dan memobilisasi investasi yang diperlukan.

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa roadmap transisi energi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, energi surya akan berperan penting dalam penyediaan listrik nasional, di mana dari 587 GW kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT), sebesar 361 GW atau lebih dari 60% akan berasal dari energi surya.

“Pemerintah memiliki tiga program besar pemanfaatan energi surya, yaitu PLTS atap, PLTS ground-mounted skala besar, dan PLTS terapung. Implementasi beragam program ini membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, tak hanya pemerintah, pemegang wilayah usaha, maupun pengembang energi terbarukan, tetapi juga para pengguna energi, seperti sektor komersial dan industri,” jelas Ego dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan Indonesia Solar Summit/ISS 2022.

Adanya komitmen, sambung Ego, untuk mewujudkan 2,3 GW (akumulasi) proyek PLTS di 2022 dan 2023 yang dideklarasikan oleh 31 perusahaan serta rencana pembangunan pabrik komponen pendukung PLTS di Indonesia memberikan angin segar bagi investasi energi surya di Indonesia.

Ego menambahkan PLTS atap sendiri merupakan salah satu quick wins percepatan pemanfaatan energi surya melalui kontribusi langsung dari para pengguna energi, khususnya bagi industri untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kuat terhadap produk hijau (green product).

“Dukungan dari manufaktur lokal juga sangat diperlukan untuk memenuhi TKDN dan memberikan manfaat yang besar untuk dalam negeri terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Disamping itu aspek kemudahan akses pembiayaan murah, insentif, dan fasilitas pembiayaan lainnya sangat penting untuk memberikan kelayakan finansial dan meningkatkan investasi energi terbarukan seperti PLTS,” ungkapnya.

Michael R. Bloomberg, Pendiri Bloomberg LP dan Bloomberg Philanthropies serta Utusan Khusus PBB untuk Ambisi dan Solusi Iklim, menekankan pentingnya beralih ke energi terbarukan sebagai salah satu solusi yang tepat dalam meraih bebas emisi. Bahkan, menurutnya, semakin mendorong masuknya investasi terhadap energi surya maka akan mempercepat pembangunan ekonomi hijau yang lebih kuat..

“Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam tenaga surya. Indonesia Solar Summit ini merupakan kesempatan penting untuk memamerkan dan mempercepat upaya energi bersih negara Indonesia, sebelum para pemimpin anggota negara G20 tiba di Bali November ini. Saat ini, PLTS sudah lebih murah daripada pembangkit listrik tenaga (uap) batubara di banyak negara. Semakin banyak yang kita lakukan untuk mempercepat investasi tenaga surya, semakin cepat kita dapat mengurangi emisi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekonomi global yang lebih kuat dan tangguh,” jelas Michael.

Pada 2021, IESR mengidentifikasi sejumlah pipeline proyek PLTS skala besar dengan total 2,7 GWac, dengan nilai investasi US$3 miliar. Pada pergelaran ISS 2022 terangkum jumlah pipeline proyek PLTS hingga 2023 sebesar 2.300 MW yang mencakup PLTS atap (persentase terbesar), PLTS atas tanah, dan PLTS terapung. Untuk memobilisasi potensi investasi ini, tentunya diperlukan ekosistem yang menarik dan mendukung; termasuk kebijakan dan regulasi yang baik, implementasi komprehensif peraturan yang sudah ada, dan dukungan untuk mendorong pengembangan rantai pasok industri PLTS di Indonesia.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyatakan untuk mencapai target energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai Perpres 22/2017, selain target RUPTL 10,9 GW, dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan sekitar 4 GW di luar PLN. Tambahan ini bisa disumbang oleh PLTS baik PLTS atap maupun penggunaan PLTS di wilayah usaha (wilus) non-PLN.

“Dari deklarasi 2,3 GW proyek PLTS di ISS 2022 menunjukkan potensi energi surya yang sangat besar di Indonesia. Indonesia bisa jadi solar power house di Asia Tenggara dengan potensi pertumbuhan 3-4 GW per tahun jika tidak dihalang-halangi. Ini membuka kesempatan mengalirnya investasi hijau, kesempatan menumbuhkan industri PLTS terintegrasi dari hulu ke hilir, dan penyerapan tenaga kerja serta daya dorong pemulihan ekonomi pasca-COVID. Presiden Jokowi perlu melihat potensi ini dan memimpin revolusi energi surya untuk transisi energi di Indonesia,” tandas Fabby.

Indonesia Solar Summit (ISS) 2022 digelar pada 19 dan 20 April 2022 menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili Sekjen Kementerian ESDM, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, perwakilan Kementerian Keuangan, CEO perusahaan nasional dan multinasional, dan 15 pembicara lokakarya Summit Day 2 dengan dukungan dari Bloomberg Philanthropies, Matahari Power, Utomo SolaRuv, BloombergNEF, International Solar Alliance, Asosiasi Energi Surya Indonesia, dan Clean Affordable and Secure Energy in Southeast Asia (CASE) Project. ISS 2022 dihadiri lebih dari 600 peserta secara daring dan luring.

Konflik Rusia – Ukraina dan Dampaknya untuk Sektor Energi Indonesia

Jakarta, 14 April 2022 – Konflik militer yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Sejumlah dampak langsung maupun tidak langsung mulai dirasakan sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa sebab Rusia merupakan salah satu pemasok utama gas dan minyak untuk sejumlah negara Eropa. 

Sikap politik Rusia yang terus melancarkan aksi militer membuat negara ‘pembeli’ minyak dan gas Rusia berada dalam dilema. Jika mereka tetap membeli minyak dan gas dari Rusia secara tidak langsung mereka ikut mendanai perang. Jika mereka tidak membeli minyak dan gas tersebut, ketahanan energinya terancam. Gas dan minyak yang tersedia saat ini pun harganya sudah melonjak yang berarti biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi. 

Apakah situasi perang Rusia – Ukraina ini akan berdampak pada Indonesia? Proyek Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE), menggelar diskusi publik bertajuk “The Geopolitics of Energy Transition” untuk melihat dampak perang Rusia- Ukraina pada sistem energi global dan pembelajaran bagi transisi energi Indonesia. 

Fabian Hein, analis skenario dan statistik energi, Agora Energiewende menjelaskan bahwa saat ini negara-negara Uni Eropa seperti Jerman, sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil terutama gas.

“Terdapat dua pendekatan untuk mengatasi krisis ini. Pertama pendekatan jangka pendek dengan mengganti gas dengan batubara dan minyak. Kedua rencana strategis jangka panjang dengan memperbesar kapasitas energi terbarukan dalam sistem energi,” Fabian menjelaskan.

Ketergantungan pada energi fosil bukan hanya terjadi pada Jerman, atau negara-negara Uni Eropa. Indonesia pun memiliki ketergantungan besar pada energi fosil baik untuk pembangkitan energi listrik maupun bahan bakar minyak untuk sektor transportasi.

Widhyawan Prawiraatmadja, dosen SBM ITB, memperingatkan Indonesia untuk cermat dalam melihat dan menyikapi isu geopolitik ini.

“Persoalan krisis energi saat ini bukan hanya ketidakseimbangan antara supply-demand, namun ada faktor lain yaitu perang sehingga harga komoditas energi menjadi fluktuatif dan dalam konteks Indonesia pemerintah ada dalam pilihan sulit antara memberi subsidi lebih banyak atau menaikkan harga energi seperti BBM,” Widhyawan menjelaskan.

Pilihan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan porsi energi fosil bahkan memberi subsidi melalui berbagai kebijakan semakin tidak relevan di waktu-waktu ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa pelajaran yang dapat diambil dari dampak konflik Rusia-Ukraina utamanya pada negara Eropa adalah ketergantungan pada satu komoditas adalah suatu ancaman bagi ketahanan energi suatu wilayah.

“IEA juga mengkritik bahwa negara-negara Eropa gagal mengimplementasikan prinsip pertama dari ketahanan energi yaitu variasi suplai. Selain bergantung pada satu jenis komoditas, Eropa juga sangat bergantung pada satu negara sebagai pemasok, hal ini rentan untuk keamanan pasokan energi disana,” katanya.

Fabby melanjutkan, bahwa konflik Rusia-Ukraina memiliki dampak global yang signifikan pada pengembangan energi. Energi terbarukan lebih bersifat resilien dalam hal harga dan pasokan karena sifatnya yang lokal. Maka mengembangkan energi terbarukan di Indonesia semakin menjadi kebutuhan di masa depan untuk menjamin ketahanan energi.

CNBC | Akan Jadi Andalan Energi Masa Depan, Harta Karun Ini Digenjot

Untuk memobilisasi potensi investasi ini, IESR menilai diperlukan ekosistem yang menarik dan mendukung, termasuk kebijakan dan regulasi yang baik, implementasi komprehensif peraturan yang sudah ada, dan dukungan untuk mendorong pengembangan rantai pasok industri PLTS di Indonesia.

Baca selengkapnya di CNBC