Kompas | Pengembangan Energi Surya Masih Hadapi Kendala

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam lokakarya ”Indonesia Solar Summit 2022”, Rabu (20/4/2022), mengatakan, untuk mencapai orde gigawatt, pengembangan energi surya perlu dilakukan dalam skala besar.

Baca selengkapnya di Kompas

CNBC | Airlangga Sebut PLTS Jadi Andalan, Tapi Aturannya Mandek

“Saat ini kapasitas terpasang energi surya baru mencapai 200,1 megawatt, sehingga ini merupakan salah satu alternatif yang terus didorong dan memberikan hasil positif terutama untuk mendiversifikasi energi,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Indonesia Solar Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (19/04).

Baca selengkapnya di CNBC

Teknologi PLTS Semakin Maju dan Murah Menjadi Pendorong Pemanfaatan Energi Surya Indonesia

Jakarta, 20 April 2022 – Pemerintah Indonesia telah menetapkan proyek strategis nasional berupa pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 GW pada tahun 2025 untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23%. Ketersediaan teknologi PLTS, mekanisme pembiayaan PLTS yang terjangkau dan pengembangan PLTS atap, PLTS terapung maupun PLTS berskala besar akan mendukung pencapaian target tersebut.

Harga jual rata-rata modul surya mengalami penurunan signifikan dari sekitar US$ 4,12/W pada tahun 2008 menjadi US$ 0,17/W pada tahun 2020. International Energy Agency melaporkan bahwa PLTS saat ini menjadi sumber listrik termurah di sebagian besar negara. Bahkan di Indonesia, hasil pelelangan PLTS di tahun Sebagai contoh di Indonesia, hasil lelang PLTS terakhir menghasilkan biaya listrik USD 0,04/kWh, lebih rendah dari rata-rata PLTU batubara yang menelan biaya USD 0,05-0,07/kWh.

IESR bekerjasama dengan CASE, GIZ, dan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan workshop Solar Energy Technologies yang  dihadiri oleh beberapa pakar yaitu Professor Martin Green, Scientia Professor di University of New South Wales, Sydney, dan Director of the Australian Centre for Advanced Photovoltaics; Noor Titan Putri Hartono, Peneliti Pascadoktoral di Departemen Bahan Aktif dan Solar Perovskite Stabil Helmholtz-Zentrum Berlin; Beny Adi Purwanto Perwakilan dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia; dan Jen Tan, CEO Sembcorp Energy untuk Indonesia.

Percepatan aksi mitigasi krisis iklim sangat penting untuk pengembangan energi berkelanjutan. Prof. Martin-Green menjelaskan pilihan teknologi energi terbarukan, khususnya energi surya telah tersedia untuk dikembangkan untuk mencapai dekarbonisasi Indonesia.

“Teknologi sel surya berkembang sangat pesat. Jadi jika kita ingin memulai membangun pabrik komponen PLTS, tersedia rekomendasi teknologi sel surya sesuai  industri yang ada di Indonesia. Namun tantangan  utamanya adalah pemilihan lokasi tempat pemasangan PLTS yang membutuhkan radiasi tinggi yang akan diserap  oleh panel surya,” kata Martin.

Selain silikon sebagai salah satu bahan utama sel surya, Perovskite Solar Cells (PSC) menjadi pilihan yang menjanjikan bagi teknologi PLTS. Noor Titana mengungkapkan bahwa ebagai produsen timah terbesar kedua, Indonesia berpeluang mengembangkan Perovskite Solar Cells (PSC) . PSC  memiliki efisiensi penyerapan energi tinggi di atas 20%, contohnya yaitu Perovskite, CIGS, dan CdTe. Minat untuk menggunakan PSC terus tumbuh karena sifat dan biayanya yang lebih kompetitif. Analisis tekno ekonomi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa PSC lebih murah, dengan asumsi tingkat degradasi sama dengan silikon kristal yang ketahanannya hingga 20-25 tahun.

Noor menuturkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam  pengembangan PSC.

“Beberapa tantangan untuk mewujudkan PSC yaitu perovskite tidak stabil dan memiliki umur yang pendek dibandingkan dengan silikon. Selain itu, PSC berkinerja tinggi mengandung limbah yang beracun dan larut dalam air. Namun sebagai produsen timah terbesar ke-2, Indonesia ternyata masih memiliki peluang untuk mengembangkan PSC di masa depan.” tambah Noor.

Selain teknologi, mekanisme pembiayaan PLTS yang terjangkau juga mulai berkembang. Pilihan pembiayaan yang terbatas seringkali menghambat minat masyarakat untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atap. Berbagai pihak berupaya memberikan akses pendanaan PLTS komunal untuk mengatasi hal tersebut. 

“Tren penggunaan modul surya juga paling banyak digunakan dalam negeri dengan kapasitas di bawah 450 Wp. PLTS membutuhkan modul surya di atas 500 Wp dengan sel surya efisiensi lebih tinggi (sel surya tipe M6). Produksi modul surya dengan kapasitas di atas 500 Wp memerlukan peralatan yang termutakhir, maka diperlukan insentif dan jaminan pasar untuk investasi. Dalam jangka pendek, kapasitas modul surya di bawah 450 Wp akan dimaksimalkan untuk proyek PLTS skala kecil (de-dieselization) dan PLTS atap,” ujar Beny Adi Purwanto Perwakilan dari Kemenperin RI. 

Selain PLTS atap, Indonesia membutuhkan pengembangan PLTS skala besar atau PLTS terapung untuk mencapai target bauran energi terbarukan pada tahun 2025. Selanjutnya, peluang investasi energi surya di berbagai skala perlu mendorong PLTS yang lebih kompetitif juga perbaikan di kualitas pembiayaan. Inovasi teknologi juga terus memungkinkan PLTS menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Hal tersebut diungkapkan oleh Jen Tan. 

“Untuk keberlanjutan masa depan, ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan saat memasang PLTS skala besar. Salah satunya adalah, kita harus peduli terhadap lingkungan karena bisa saja PLTS ditempatkan di ladang tenaga surya atau di daerah tangkapan air setempat yang dipenuhi dengan flora dan fauna. Dalam mengelola PLTS skala besar juga diperlukan alat untuk proses pemantauan, salah satunya terkait akuisisi data. Diperlukan layanan metering incumbent melalui application programming interface (API) yang memuat navigasi peta, tampilan aset global, agregasi alarm, dan statistik keberlanjutan juga dibutuhkan,” kata Jen Tan.***

Indonesia Perlu Manfaatkan Kepemimpinan G20 untuk Kejar Pengembangan PLTS

Jakarta, 20 April 2022 – Mengusung transisi energi sebagai topik utama kepresidenan Indonesia di G20, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam mengejar kapasitas energi terbarukan yang lebih masif, khususnya energi surya. Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara-negara G20 dalam mendorong pertumbuhan energi surya dan mempercepat penyebaran energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Institute of Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan BloombergNEF dan International Solar Alliance ( ISA) mengadakan lokakarya untuk mengambil pelajaran dari negara-negara G20 dalam mendorong penerapan tenaga surya yang relevan dengan negara berkembang. Lokakarya ini juga tidak terbatas pada kerangka kebijakan, instrumen fiskal dan keuangan, kesiapan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.

 Ali Izadi – Najafabadi, Kepala Riset APAC, BloombergNEF menyatakan optimismenya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat transisi energi.

“Beberapa analis mengatakan Indonesia tertinggal dari negara-negara G20 lainnya dalam energi terbarukan, terutama PLTS, tapi saya yakin Indonesia bisa mengejar. Ada banyak peluang bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakan atau langkah-langkah regulasi khusus dengan fokus pada peningkatan ekonomi energi dan lingkungan,” kata Ali.

Senada dengan Ali, Rohit Garde, Senior Associate untuk Pembiayaan Energi Surya di BloombergNEF, mengatakan bahwa BloombergNEF mengukur kebijakan negara di sektor listrik dan kebijakan karbon. Jerman dan Inggris dengan skor masing-masing 84% dan 83% yang mengindikasikan bahwa kedua negara mempunyai kebijakan yang baik untuk PLTS. Sementara itu, Levelized Cost of Electricity (LCOE) PLTS di India, China, UEA, dan Chili adalah yang terendah karena tingkat radiasi surya yang tinggi dan pengembangan PLTS skala besar. Sedangkan LCOE PLTS di Indonesia termasuk yang tertinggi karena skalanya yang kecil dan biaya modal yang tinggi.

“Indonesia harus meningkatkan ambisinya dengan merevisi regulasi dan menghilangkan hambatan pembangunan,” tambah Rohit Garde.

Salah satu isu penting dalam kepemimpinan Indonesia di G20 adalah transisi energi.  Yudo Dwinanda Priadi, Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan rencana pembangunan pembangkit tersebut sudah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. RUPTL yang lebih hijau merupakan landasan untuk mencapai nol karbon pada tahun 2060.

“Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki optimasi terbesar di Indonesia, dan akan mencapai 4.680 MW pada tahun 2030. Energi surya memiliki potensi paling melimpah. Selain itu, biayanya terus menurun, dan perkembangan teknologi PLTS yang pesat menjadikan pembangkit listrik tenaga surya sebagai prioritas. Pengembangan PLTS atap juga mencakup implementasi dan insentif yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap. Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2021, dan peta jalan PLTS atap sedang dalam proses sebagai Program Strategis Nasional (PSN),” kata Yudo .

Di sisi lain, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dan Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mengatakan perkembangan energi surya di Indonesia cukup lambat dengan beberapa kendala.

“Pada tahun 2021, potensi teknisnya hanya 0,001 persen yang terimplementasi. Namun, pembangkit listrik tenaga surya atap terus meningkat dalam tiga tahun terakhir dan itu karena adanya dukungan dari peraturan pemerintah. RUPTL 2021 merupakan sinyal untuk menambah lima kali lipat menjadi 4,7 MW, dan ada juga proyek lain seperti ekspor ke Singapura, Kepulauan Riau, dan Batam. Proyek ini memiliki potensi untuk pengembangan energi surya secara besar-besaran,” kata Fabby Tumiwa.

Fabby juga menambahkan beberapa alasan kendala transisi energi di Indonesia seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Permasalahan dalam pengembangan proyek seperti pertanahan dan peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); proyek-proyek yang ada membutuhkan perangkat modul surya dari 40% hingga 60%, dan ini belum dipenuhi oleh industri di Indonesia dan belum mendapat bantuan dana dari negara; negosiasinya cukup panjang sementara negara lain cenderung lebih cepat. Pemerintah Vietnam memiliki kemauan dan komitmen politik yang kuat, regulasi, implementasi, dan insentif untuk kebijakan tarif terkait net metering. Yang juga penting adalah kepastian kebijakan dan transmisi Perusahaan Listrik Negara (PLN),” ungkap Fabby.

Kanaka Arifcandang Winoto, Senior Business Developer dari Mainstream Renewable Power, memaparkan bagaimana Indonesia perlu berakselerasi untuk memenuhi target bauran energi terbarukan 2025 sebesar 23%.

“Indonesia adalah konsumen energi terbesar di ASEAN, terhitung hampir 40 persen dari total penggunaan energi ASEAN. Dengan potensi sumber daya surya, panas bumi, angin, dan tenaga air yang signifikan, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk berkembang dalam sistem energi rendah karbon,” tandasnya.

Menurut Kanaka, Indonesia adalah pemain kunci dalam mencapai 1.50C sehingga diperlukan  kerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peta jalan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan iklim.

Dyah Roro Esti, Anggota DPR, Komisi VII menjelaskan pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat terutama pada kebijakan energi terbarukan yang tengah dibahas di DPR RI.

 “Data dari DEN, Indonesia harus mengoptimalkan 2,5 GW, dan setiap daerah memiliki potensi, baik matahari maupun angin. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi dan kemauan politik untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan merealisasikan potensi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang mengerjakan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) dan akan terbuka untuk saran. Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT masih dalam pembahasan,” urai Dyah Roro. .

Di sisi lain, menyangkut kebijakan di tingkat daerah, Ngurah Pasek, Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang Provinsi Bali, menambahkan bahwa Bali telah  menerapkan Perda 29 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang turunannya adalah Pergub 45 Tahun 2019 tentang Bali Clean Energy.

“Instalasi hingga kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang saat ini sudah mencapai 8,5 MW. Target Pemprov Bali mengenai refocusing anggaran adalah bagaimana pemasangan PLTS atap (solar rooftop) di perkantoran atau perusahaan dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Pengembangan PLTS atap juga terjadi di Jawa Tengah.  Nathan Setyawan, Sub-Koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjelaskan beberapa kemajuan dalam dukungan energi terbarukan di daerahnya.

“Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang telah mengembangkan dan mengintegrasikan pemulihan ekonomi dan penggunaan energi terbarukan. Pada 2021, kami akan mendorong tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga bupati dan walikota dan sektor swasta untuk penerapan PLTS atap.”

Ia menegaskan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan Kementerian ESDM akan mendorong pemanfaatan PLTS komunal di daerah terpencil. Selain itu Nathan berharap ketersediaan teknologi pendukung energi bersih yang terjangkau akan membantu pembangunan industri energi terbarukan lokal.

“Harapannya akan ada lembah silikon mini untuk mengembangkan industri berorientasi energi baru terbarukan,” imbuhnya.***