Dukungan Pemerintah dan Sektor Industri untuk Transisi Energi di Jawa Tengah

Semarang, 8 Desember 2022 Indonesia menargetkan pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23 persen di tahun 2025.  Kerjasama dan partisipasi segenap pihak diperlukan untuk mewujudkannya, terutama di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menggelar acara acara Central Java Stakeholder Gathering 2022 dengan tema ‘Transisi Energi untuk Pembangunan Daerah Rendah Karbon’ untuk mendorong transisi energi di Jawa Tengah. 

Achmad Husein, Bupati Banyumas memaparkan, pihaknya telah menutup dua tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbesar di Banyumas sebagai upaya pengurangan karbon. Sampah akan dipilah yang bernilai guna, non-organik dan organik. 

“Dalam mengelola sampah, Banyumas menggunakan solusi teknologi yang terbagi menjadi dua macam, pertama di hilir (masyarakat), dengan menggunakan bank sampah. Kedua, inisiatif aplikasi untuk pengurangan sampah plastik di hulu, dengan cara kita membeli semua plastik dari masyarakat (berbagai jenis plastik). Lalu, ada juga aplikasi untuk masyarakat memilah sampah organik dan dibayar. Setiap sampah organik sekilonya dibayar Rp100,” jelas Achmad Husein.

Tavip Rubiyanto, Kasubid ESDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri memaparkan pentingnya pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Masalahnya, daerah hanya dapat berkontribusi sebanyak kewenangan yang ia miliki.

“Kewenangan daerah untuk transisi energi masih relatif kecil, maka kontribusinya juga relatif kecil. Untuk itu, Kemendagri akan menyusun rancangan Perpres untuk Penguatan Peran Daerah. Konsekuensinya, daerah perlu merevisi RUED menyesuaikan dengan wewenang/anggaran baru untuk mendukung target transisi energi,” jelas Tavip. 

Senada dengan Tavip, Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) berharap agar  koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah di Indonesia untuk mencapai tujuan energi terbarukan. Misalnya saja dalam implementasi RUED, pemerintah pusat bisa menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan kendaraan listrik. Walaupun demikian, masih ada kendala dalam meningkatkan pemanfaatan energi sesuai dengan potensi daerah, yaitu pendanaan.

“Untuk menghadapi tantangan pendanaan dalam transisi energi, kita memerlukan dukungan internasional. Untuk itu, Perda bisa menjadi dasar untuk investor dalam pengembangan EBT di daerah. Bisa saja dengan kerjasama BUMD, swasta, dan pihak internasional,” ungkap Djoko. 

Untuk mendukung percepatan transisi energi di daerah, Muhammad Firdaus, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menjelaskan green financing (ekonomi  hijau) di Jawa Tengah sangat penting untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau diproyeksikan memberikan manfaat seperti penciptaan lapangan kerja, dan membantu meringankan hambatan ekspor. Walaupun demikian, penurunan biaya produksi hanya maksimal 10% sehingga kurang menarik bagi perusahaan untuk menerapkan circular economy.

“Bank Indonesia, dalam upaya mendorong green economy, berupaya mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit kepada sektor ekonomi hijau. Salah satu proyek yang telah dilakukan adalah Green Loan to Value Ratio (LTV) 0% (tanpa DP) dan memperbolehkan membeli green bond untuk memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM),” tandas Firdaus.

Sementara itu, Ignasius Iswanto, General Manager Engineering, PT Djarum OASIS Kretek Factory menyatakan bahwa Djarum telah melakukan upaya ke arah keberlanjutan. Misalnya, Djarum telah memiliki carbon footprint report, pengelolaan sumber daya air, penghematan energi, dan composting. Untuk boiler, PT Djarum menggunakan boiler biomassa dengan bahan bakar woodchip. Emisi yang direduksi dari penanaman pohon trembesi (Program Djarum Bakti Lingkungan) sebesar 4.457.400 juta ton CO2e. Beliau juga menjelaskan bahwa lewat usahanya membuat Djarum sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, beliau menemukan pemanfaatan limbah lain yang dapat menghasilkan energi, yaitu energi plasma.

“Energi plasma juga patut dipertimbangkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan, di mana limbah cair dapat diurai oleh plasma menjadi listrik dan air bersih. Namun, penggunaannya lebih cocok untuk kompleks industri,” pungkasnya. 

Strategi Pemerintah Provinsi Jateng demi Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon

Semarang, 8 Desember 2022Transisi energi menjadi urgensi sebagai respons dunia terhadap tantangan untuk membangun sistem energi yang lebih resilien. Untuk itu, perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Dalam rangka terus mendorong transisi energi di Jawa Tengah, Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Central Java Stakeholder Gathering 2022 dengan tema ‘transisi energi untuk pembangunan daerah rendah karbon’.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan, Jawa Tengah berperan penting sebagai mercusuar transisi energi di Indonesia. Fabby menyampaikan, dari perkembangan transisi energi di Jawa Tengah yang pesat bisa menjadi pelajaran bagi daerah lain bahwa kepemimpinan, inovasi daerah, dan kolaborasi itu menjadi kunci keberhasilan transisi energi menuju pembangunan rendah karbon.

“Mengatasi ancaman krisis iklim sangat relevan dengan apa yang terjadi di Jawa Tengah. Berbagai praktek pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah sudah terjadi dan menggambarkan bagaimana masyarakat mampu mendorong transisi energi dengan upaya sendiri didukung oleh pemerintah membuat inovasi. Inilah yang kami sebut dengan Transisi Energi Gotong Royong,” papar Fabby. 

Menambahkan, Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah, menyatakan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jateng. Peraturan ini mengatur tentang konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. Pemerintah juga mendorong otonomi energi di desa-desa dan memanfaatkan potensi energi yang ada di setiap desa. 

Wagub Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen hadir di Central Java Stakeholder Gathering 2022 pada Kamis (8/12/2022). Dok. Humas Pemprov Jawa Tengah

“Di satu desa di Magelang, kami melihat ada potensi yang kuat. Tidak mungkin pemerintah provinsi bekerja tanpa paradigma dari masyarakatnya. Di kasus mereka, peternakannya sudah disentralkan, dimiliki masyarakat dan dijadikan satu tempatnya. Ada ratusan kambing yang perlu diolah kotorannya. Tidak hanya sebagai pupuk, namun juga sebagai energi terbarukan,” tegas Taj Yasin.

Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, Jawa Tengah telah melakukan inovasi terkait energi terbarukan melalui proyek seperti Jateng Solar Province. Program ini diharapkan dapat membantu Jawa Tengah mencapai tingkat bauran energi sebesar 23,32% pada tahun 2025.

“Lewat Jateng Solar Province dampak yang paling terasa yakni meningkatnya kapasitas PLTS atap di Jawa Tengah dari 0,1 MWp di 2019 hingga 22 MWp di 2022,” ujar Sujarwanto.

Di sisi lain, Widi Hartanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah menuturkan,  pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan kembali air limbah dan sampah menjadi energi baru terbarukan. 

“Program ini bertujuan untuk mensurvei karakteristik air limbah dan sampah serta mengadakan focus group discussion (FGD)  terkait pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di kota-kota seperti Pati, Sukoharjo, Boyolali, Kab. Semarang, Karanganyar, Grobogan, Kab. Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Klaten, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Boyolali, Salatiga, dan Kudus,” tuturnya.

Demi mewujudkan pembangunan rendah karbon, M Arif Sambodo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah menekankan sektor industri berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon.  Pihaknya mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor industri. Di samping itu, Disperindag Jawa Tengah berencana memperkuat kemitraan dengan industri baja lokal untuk memasok produksi panel surya.

“Saat ini sebenarnya terdapat tuntutan dari konsumen untuk industri mulai menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sehingga menuntut industri untuk menggunakan EBT dalam proses produksinya,” papar Arif.

Sementara itu, Muhammad Iqbal selaku Direktur Utama Jateng Petro Energi (JPEN) menerangkan, terdapat tiga strategi untuk mendukung transisi energi yaitu penguatan kelembagaan ekosistem, solarpreneurship (pengadaan lapangan kerja hijau), dan capacity building

“Untuk itu, JPEN berkomitmen untuk mendorong transisi energi lebih masif seperti penggunaan PLTS terapung, PLTS rooftop, pelatihan PLTS, perdagangan karbon serta pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang menjadi bagian penting ekosistem kendaraan listrik,” ucapnya.