Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Libatkan IESR dalam Penyusunan Rancangan Renstra Tahun 2024 – 2026

Semarang, 1 Maret 2023 – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah libatkan Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai peserta dalam Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dibuka dengan sambutan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko dan dihadiri oleh perwakilan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat kab/kota Provinsi Jawa Tengah serta beberapa stakeholder terkait.

Sujarwanto Dwiatmoko berpendapat keterlibatan berbagai stakeholder dalam forum perangkat daerah menjadi sangat penting dalam landasan kebijakan daerah. Selain itu, dikeluarkannya Perpres terkait Penguatan Daerah tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi arus utama pembangunan dan semangat bagi Jawa Tengah untuk membangun transisi energi bersama rakyat. Rakyat secara bergotong royong diharapkan mampu mewujudkan penyediaan energi mandiri untuk mencapai kedaulatan energi.

Pertemuan tersebut membahas empat isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan sektor ESDM yaitu 1) Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif,  3) Ketahanan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, 4) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Sujarwanto menambahkan, ada beberapa poin yang perlu ditekankan dalam isu strategis seperti perekonomian yang tangguh, SDM Jawa Tengah yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif.

“Ekonominya tangguh, artinya dalam ketangguhannya kita tidak hanya memiliki daya saing (competitiveness), tetapi juga berorientasi berkelanjutan. Selain itu, SDM Jawa Tengah harus berkarakter, mampu beradaptasi dan memiliki perencanaan dalam menghadapi berbagai perubahan yang disruptif, penuh ketidakpastian, kerentanan dan kompleksitas skala nasional maupun global,” lanjut Sujarwanto.

Ia juga menekankan isu strategis untuk aspek SDA dan lingkungan hidup yang meliputi salah satunya aspek ketahanan energi.

“Pada aspek ketahanan energi, khususnya EBT di Jawa Tengah harus dipercepat perkembangannya, harus ada kesepakatan dari semua unsur dan negara harus ikut terlibat di dalamnya. Ini perlu ada perubahan persepsi dan mindset yang tinggi terkait EBT dari banyak pihak,” urainya lagi.

Ia menuturkan pula tentang  empat fokus ketahanan energi daerah yang mencakup 1) Ketersediaan sumber energi (availability), 2) Keterjangkauan biaya investasi energi (affordability), 3) Kemampuan mengakses energi (accessibility) dan 4) Penerimaan masyarakat terhadap energi (acceptability).

Lebih jauh, Sujarwanto menyebutkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menitikberatkan pembangunan tiga tahun akan bergerak untuk mewujudkan ekonomi yang berdaya saing. 

Energy for economy, energy for productivity”. Ini diartikan bahwa energi yang ada saat ini di masyarakat tidak hanya dinikmati untuk penerangan, tetapi juga harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Semakin banyak orang per kapita mengkonsumsi energi listrik, maka akan semakin produktif,” ungkapnya.

Kemandirian energi di tingkat masyarakat terus didorong melalui program Desa Mandiri Energi yang diinisiasi oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Program ini memanfaatkan potensi sumber energi lokal yang dimiliki setiap kab/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan energi. Data menunjukkan bahwa sebanyak 2353 desa atau 27,48% dari 7809 desa di Jawa Tengah sudah memiliki inisiatif kemandirian energi dan termasuk dalam kategori Desa Mandiri Energi (DME). Terdapat sekitar 36 pendamping energi yang akan ditempatkan di kab/kota untuk memperkuat DME dan kedaulatan energi Jawa Tengah.

Melalui program DME, Jawa Tengah bertekad untuk bertransisi energi bersama rakyat dan 60% energi akan dibangkitkan dari rakyat yang berada di wilayah kab/kota. Ada dua hal yang akan didorong pada program ini yaitu peningkatan edukasi masyarakat dan pembangunan EBT di daerah dan pelosok, seperti pembangunan biogas, PLTMH, Biogenic Swallow Gas (BSG) dan pompa pertanian yang dikonversi menggunakan surya dilengkapi baterai atau Pompa Air Tenaga Surya (PATS).

Imam Jauhari, perwakilan Bappeda Cilacap sepakat bahwa energi untuk kemampuan rakyat sangat penting. Senada, Sri Hartini, perwakilan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah berpendapat program pompa air dengan tenaga surya (PATS) akan dapat membantu permasalahan masyarakat. 

“Harapan kami, tentunya sinergitas antara OPD terjalin dengan baik, misal mengatasi persoalan banjir di masyarakat berarti Dinas ESDM sinergi dengan PSDA. Kemudian dari pemerintah provinsi, kab/kota harus benar-benar koordinasi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,”kata Sri Hartini.

Selain itu, Wahyudin Noor Aly, perwakilan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menambahkan bahwa potensi yang ada di Jawa Tengah harus didorong dan ditingkatkan untuk mengejar dan mencapai target bauran energi Jawa Tengah. Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tingginya potensi SDA di Jawa Tengah, masih berhadapan dengan kurangnya praktik konservasi energi.

“Daerah harus merancang anggaran khusus untuk energi mandiri, kenapa, supaya energi ini bisa dinikmati semua warga Jawa Tengah. Satu desa bisa bikin energi sendiri, dipakai sendiri, bayar sendiri, ini akan lebih murah,” imbuh Wahyudin Noor Aly

Menurut Wahyudin Noor Aly, Dinas ESDM perlu melakukan terobosan dan memimpin dalam membuka peluang untuk menarik banyak investor. Permasalahan yang ada di daerah dan kab/kota perlu dilandaskan di Renstra dan Rencana Jangka Panjang (Renja). Sehingga, keterlibatan, keaktifan seluruh stakeholder dan dinas kab/kota berperan penting dalam menentukan rancangan Renstra dan Renja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, IESR akan mendukung penuh program transisi energi di Provinsi Jawa Tengah Pada program DME, IESR akan ikut terlibat dalam pemberian edukasi kepada pendamping energi di 35 kab/kota melalui kegiatan capacity building. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, selain menambah pengetahuan juga dapat membangun kesadaran, mindset dan persepsi masyarakat untuk menggali peluang dan memanfaatkan potensi energi terbarukan di sekitar wilayah mereka.