Jakarta Post | Ahli: Program Penghentian Penggunaan Batubara di Indonesia Bergantung Pada Kesepakatan Cirebon Power

Pembangkit listrik tenaga batubara Cirebon 1 yang dimiliki oleh PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power) dianggap memegang peran penting dalam transisi energi Indonesia, dengan para ahli menyarankan bahwa apakah pembangkit lain akan bergabung dalam program penghentian dini pemerintah untuk pembangkit listrik tenaga batubara akan bergantung pada kesuksesan atau kegagalan pembangkit ini.

Baca selengkapnya di Jakarta Post.

Hijrah ke Energi Bersih untuk Atasi Polusi Udara di Jabodetabek

Jakarta, 6 Oktober 2023 – Polusi udara telah menjadi masalah serius yang dialami warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Banten (Jabodetabek) beberapa waktu ke belakang. Kondisi yang tidak ideal tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius karena pencemaran lingkungan di Jakarta, khususnya dapat menjadi potret pembangunan Indonesia yang memberikan ekses negatif terhadap lingkungan. Manajer Program Transformasi Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo memaparkan, polusi udara berdampak terhadap kesehatan manusia, menyebabkan penyakit pernafasan, gangguan reproduksi, kanker dan kematian prematur. Mengutip data Our World in Data, kata Deon, polusi udara dari penggunaan energi fosil, terutama batubara, menjadi sumber tertinggi dan dapat menyebabkan kematian prematur. Indikator dari penyebab kematian per unit listrik yang dibangkitkan. Angka kematian yang digunakan adalah dari polusi udara dan juga peluang accident di rantai pasok.

“Sumber energi lainnya seperti minyak, yang tidak lebih baik juga dari batubara. Biomassa sebenarnya jauh lebih bersih namun masih ada dampaknya ketika melakukan pembakaran yang menghasilkan PM. Sementara itu, energi angin dan surya jauh lebih sedikit menjadi penyebab polusi udara karena biasanya hanya bersumber ketika pembangunan infrastrukturnya saja,” terang Deon di acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertajuk “Gerakan Hijrah Energi dan Wacana Pengendalian Pencemaran Udara” pada Jumat (6/10/2023).

Menurut Deon, saat ini sistem energi di Indonesia masih didominasi energi fosil. Untuk itu, transformasi energi perlu dimulai secara sistematis dan sesegera mungkin di seluruh sektor. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi terbarukan di Indonesia tercatat sekitar 3.686 GW. Dengan melimpahnya dan dimanfaatkannya energi terbarukan dapat dijadikan modal utama dalam melakukan transisi energi. Meski demikian, potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal. 

Dalam rencana ketenagalistrikan nasional (RUKN), kapasitas PLTU batubara akan mencapai puncak di 2030 dan berkurang sesuai dengan masa operasi yang direncanakan  (natural retirement). Perpres 112/2022 telah mengatur moratorium pembangunan PLTU baru kecuali yang sudah ada di pipeline atau terkait PSN/hilirisasi. PLTU baru yang terkecuali dibatasi umur operasi di 2050,” ujar Deon. 

Deon menegaskan, beberapa strategi mitigasi polusi udara yang bersumber dari PLTU yaitu penerapan efisiensi energi serta perilaku hemat energi, pembatalan PLTU yang masih dalam rencana dibangun dan diganti sumber energi bersih, percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang ada serta pengetatan standar baku mutu emisi PLTU, pemasangan alat kontrol polusi udara dan pengawasannya. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Tulus Laksono menuturkan,  saat ini terdapat satuan petugas (Satgas) yang melakukan pengawasan ketat dilakukan di berbagai sektor, termasuk industri yang menjadi sumber polusi. Tugas penting dari satgas yaitu mengidentifikasi sumber pencemaran dan pengawasan langsung di lapangan, memberikan supervisi dan koordinasi kewilayahan. Dalam status pengawasan industri di Jakarta, kata Tulus, saat ini terdapat tujuh industri dalam pengawasan, 34 proses sanksi administrasi dan delapan industri dikenakan sanksi.

“Berdasarkan data kami, penyebab polusi udara di Jabodetabek berasal dari asap kendaraan bermotor sebesar 44%, 34% dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan sisanya disumbangkan oleh sektor industri. Sejak 17 Agustus 2023 lalu, KLHK telah membuka layanan uji emisi bagi pemilik kendaraan bermotor sebagai upaya pengawasan dan mengontrol emisi gas buang. Hasilnya, terdapat sekitar 100-150 kendaraan bermotor yang melakukan uji emisi di kantor KLHK setiap hari, namun rata-rata per hari yang tidak lolos sekitar 20%,” jelas Tulus. 

Selain itu, Tulus memaparkan, pihak satgas juga mengawasi pembakaran terbuka di 57 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bogor. Kegiatan pembakaran tersebut berupa pembakaran sampah, kebun, kabel, dan pembuatan arang. Sebelum penindakan, pemantauan dilakukan melalui 15 stasiun pemantau kualitas udara yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Sehubungan polusi udara, kata Tulus, KLHK juga telah menghimbau sejumlah perusahaan untuk mulai beralih dari energi fosil ke energi terbarukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya saja Pertamina Geothermal Energy and Star Energy akan mengembangkan geothermal dengan kapasitas 5.553 GW, PLN Nusantara akan mengembangkan energi bayu dengan kapasitas 600 GW, serta PT Bukit Asam dan PLN Nusantara dengan kapasitas 4.930 GW. 

“Di sisi lain, saat ini  masih terdapat beberapa industri di Jakarta yang menggunakan batu bara. Industri tersebut memiliki boiler yang menggunakan batubara. Total batubara yang dibakar sekitar 15.741 ton/bulan. Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan DKI agar meminta industri tersebut melakukan transisi energi. DKI juga akan menghimbau industri kecil yang masih menggunakan kayu bakar maupun batubara untuk beralih ke energi bersih,” papar Tulus.