Refleksi Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Transisi Energi pada Forum Energi Daerah 2023

Jakarta, 7 November 2023 – Peran pemerintah daerah dalam percepatan transisi energi diharapkan semakin signifikan. Kementerian Dalam Negeri sebagai badan induk yang memfasilitasi para pemerintah daerah berusaha memfasilitasi kebutuhan ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 tahun 2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada sub-bidang energi terbarukan. 

Adanya payung hukum untuk pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan kewenangan tambahan bagi pemerintah daerah, dan secara linier berdampak pada percepatan transisi energi. 

Sri Retnowati, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Kementerian Dalam Negeri menegaskan dengan terbitnya Perpres 11 tahun 2023 diharapkan pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengambil program inisiatif.

“Keterbatasan kewenangan itu berkorelasi erat dengan keterbatasan anggaran, maka melalui instrumen kebijakan, kami memberikan kewenangan lebih pada daerah,” kata Retno.

Retno menambahkan bahwa pihaknya masih mendapatkan keluhan bahwa Peraturan Presiden No 11/2023 ini masih belum efektif berjalan, terutama menyangkut dengan kapasitas fiskal yang belum dapat digunakan. Retno mengungkapkan bahwa hal ini membuat beberapa daerah memilih untuk tidak segera menjalankan Perpres 11/2023.

Ariansyah, Perwakilan Dinas ESDM Sumatera Selatan, menyoroti tentang pembagian kewenangan perizinan industri. Jika seluruh perizinan industri berkumpul di pemerintah pusat, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengawasi dan menindak tegas pelaku industri yang tidak mendukung agenda pemerintah, seperti penggunaan energi yang kurang efisien atau tidak melakukan praktik-praktik konservasi energi. 

Menyoroti perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang dikerjakan oleh Dewan Energi Nasional, Ariansah memandang perlunya ketentuan mengenai konservasi energi untuk menyokong pencapaian bauran energi daerah.

“Dalam draf RPP KEN yang baru kami melihat poin konservasi energi dihapus, jika hal ini berlaku maka bauran energi terbarukan Sumatera Selatan akan turun, karena bauran energi terbarukan Sumsel yang mencapai 23% saat ini banyak disumbang dari industri-industri yang kita minta untuk melakukan konservasi energi,” kata Ariansyah. 

Yunus Saefulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Dewan Energi Nasional (DEN) dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tujuan besar dari revisi kebijakan energi di Indonesia ini untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus menyediakan energi dengan harga terjangkau.

“Selain itu, (revisi KEN-red) bertujuan juga untuk memenuhi kebutuhan energi yang rasional untuk mencapai target human development index dan ekonomi tinggi sebagai negara maju, dan terwujudnya dekarbonisasi dan transisi energi untuk mencapai peak emission sebelum 2045 dan NZE di tahun 2060,” kata Yunus.

IESR Memberikan Advokasi dan Terlibat dalam Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 2 November 2023 – Indonesia telah meratifikasi komitmennya dalam Paris Agreement yang termaktub dalam UU. No. 16/2016. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan yang tertuang dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Berdasarkan dokumen kebijakan tersebut, Indonesia menargetkan 23% energi terbarukan pada tahun 2025 dalam bauran energi nasional. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah dimandatkan untuk memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagai turunan dari RUEN. Namun demikian, untuk tetap sejalan dengan target dalam Paris Agreement, penetrasi energi terbarukan harus lebih ditingkatkan lagi.

Sebagai acuan untuk menyusun RUED, dokumen RUEN telah disusun pada 2017 silam menggunakan ketersediaan data hingga tahun 2015 diantaranya data sosio-ekonomi, energi, dan lingkungan. Data-data tersebut diproyeksikan hingga 2050 dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada kala itu. Namun demikian, melihat data-data ril dari indikator-indikator tersebut hingga tahun 2022, terlihat jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data proyeksi RUEN yang ada dengan perkembangan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat banyak pengembangan kebijakan baru sejak 2017-2022 yang dapat memberikan perubahan signifikan pada lansekap energi dan pengembangan kedepannya, secara khusus di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang besar untuk mewujudkan target bauran energi terbarukan yang lebih ambisius dalam dokumen RUED-nya. Peta jalan menuju target ambisius tersebut harus didukung dengan perencanaan energi daerah yang memadai untuk mengarahkan pengembangan energi ke arah yang benar. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai mitra kerjasama Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 terkait pengembangan energi terbarukan melalui transisi energi turut ikut terlibat di dalam perencanaan dan penyusunan RUED Jawa Tengah. IESR membantu memberikan advokasi berbasis fakta dalam mengkaji eksisting RUED di Jawa Tengah serta memproyeksikan bagaimana perkembangan teknologi yang ada saat ini dan pengembangan kebijakan energi (baik di tingkat global dan nasional) akan berdampak pada pengembangan sistem energi masa depan. 

Sarworini, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Tengah optimis dalam peningkatan dan perubahan RUED yang dilakukan agar dapat mencapai target bauran energi terbarukan sesuai dengan skenario terbaik hingga tahun 2050. 

“Kami juga telah mengirim surat kepada Bupati/Walikota, OPD Kabupaten/Kota dan BUMD se- Jawa Tengah untuk melaksanakan Konservasi Energi. Melalui surat tersebut, kami mohon apabila dapat dilakukan oleh masing-masing OPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota, menghimbau mereka agar bisa menyediakan anggaran untuk melaksanakan konservasi energi, jika ini dapat dilaksanakan, kami optimis kami dapat menaikkan dari target yang telah disampaikan tadi” jelas Rini. 

Rini menekankan, banyak investor yang telah masuk di Jawa Tengah untuk penanganan sampah menjadi energi, misalnya saja di Solo. Kemudian, beberapa waktu lalu, Pemprov Jawa Tengah juga telah melakukan sosialisasi motor listriK, yang mendapat semangat dari masyarakat yang cukup tinggi. Namun demikian, kata Rini, Pemprov Jawa Tengah masih perlu dukungan sosialisasi motor listrik karena masih ada masyarakat yang berpikiran negatif terkait bagaimana jika motor rusak dan ketersediaan bengkel kendaraan listrik di Jawa Tengah belum banyak.

Berdasarkan laporan awal review RUED yang telah dilakukan, rencananya akan dilakukan forum diskusi lanjutan antara IESR dan stakeholder Jawa Tengah untuk membahas lebih lanjut rekomendasi kebijakan dan rencana aksi dari hasil temuan pemodelan RUED untuk mencapai target bauran energi nasional.

PLTS Cirata Siap Beroperasi: Tonggak Penting bagi Akselerasi Pengembangan Energi Surya untuk Dekarbonisasi Kelistrikan di Indonesia

Jakarta, 9 November 2023 –  Hari ini  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat berkapasitas 145 MW(ac) atau 192 MW(p) diresmikan. Dengan peresmian PLTS terapung di Cirata ini, kini Indonesia menjadi lokasi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara – yang sebelumnya dipegang oleh PLTS terapung Tengeh di Singapura. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pengoperasian PLTS terapung Cirata menjadi tonggak  akselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Indonesia yang praktis mati suri sejak 2020. Seiring dengan semakin menurunnya biaya investasi PLTS, yang menjadikannya sebagai pembangkit energi terbarukan termurah saat ini, Indonesia harus mengoptimalkan potensi teknis PLTS yang mencapai 3,7 TWp s.d 20 TWp untuk mendukung tercapainya target puncak emisi sektor kelistrikan di 2030, dengan biaya termurah.  

IESR juga mendorong pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan potensi teknis PLTS terapung yang mencapai 28,4 GW dari 783 lokasi badan air di Indonesia untuk akselerasi pemanfaatan PLTS. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya potensi PLTS terapung skala besar yang dapat dikembangkan setidaknya di 27 lokasi badan air yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dengan total potensi mencapai 4,8 GW dan setara dengan investasi sebesar USD 3,84 miliar (Rp55,15 triliun). Pemanfaatan potensi PLTS terapung ini akan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dan meraih target net zero emission (NZE) lebih cepat dari tahun 2060. 

Pemerintah dan PLN harus mengoptimalkan potensi PLTS terapung dengan menciptakan kerangka regulasi yang menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi di pembangkit ini. Salah satunya dengan memberikan tingkat pengembalian investasi sesuai profil risiko tetapi menarik dan mengurangi beban tambahan. 

Salah satu yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah skema penugasan PLN kepada anak perusahaannya, yang selama ini menjadi opsi prioritas pengembangan PLTS terapung. Melalui skema ini anak perusahaan mencari equity investor untuk kepemilikan minoritas tetapi harus mau menanggung porsi equity yang lebih besar melalui shareholder loan.  

“Skema ini menguntungkan PLN, tetapi memangkas pengembalian investasi bagi investor dan beresiko pada bankability proyek dan minat pemberi pinjaman. Skema ini juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha, karena hanya mereka yang punya ekuitas besar saja yang bisa bermitra dengan PLN, dan mayoritas investor asing. Hal ini dapat berdampak pada minat investasi secara keseluruhan,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa.  

Solusinya, menurut Fabby, membutuhkan dukungan pemerintah dengan cara pemerintah memperkuat permodalan PLN dan anak perusahaannya melalui penyertaan modal negara (PMN) khusus untuk pengembangan energi terbarukan, dan/atau memberikan pinjaman konsesi kepada PLN melalui PT SMI yang kemudian dapat dikonversi sebagai kepemilikan saham pada proyek PLTS terapung.  

Indonesia dapat meraup potensi potensi investasi dan listrik yang rendah emisi dari PLTS terapung dengan dukungan regulasi yang pasti dan mengikat dari pemerintah. Pada Juli 2023, pemerintah telah menerbitkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan yang tidak lagi membatasi luasan badan air di waduk yang dapat dimanfaatkan untuk PLTS terapung di angka 5%. Peraturan tersebut membuka peluang pengembangan PLTS terapung dengan skala yang lebih besar, dengan catatan bila menggunakan luasan badan air lebih dari 20%, perlu mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR memandang hal ini menjadi salah satu peluang untuk mengatasi permasalahan lahan dalam pengembangan PLTS.

“Ketersediaan lahan kerap menjadi hambatan dalam pengembangan PLTS, terutama di wilayah yang sudah padat dengan harga lahan tinggi, juga tutupan lahan yang bisa jadi tidak sesuai untuk PLTS, misalnya terlalu curam atau merupakan lahan pertanian produktif. Indonesia juga memiliki cukup banyak bendungan, baik dengan PLTA atau tidak, yang bisa digunakan sebagai lokasi potensial. Proyek Hijaunesia 2023 misalnya, telah menawarkan pengembangan PLTS terapung di Gajah Mungkur, Kedung Ombo, dan Jatigede dengan kapasitas masing-masing 100 MW. ” jelas Marlistya. 

Meski demikian, menurut Marlistya, keseluruhan proses perencanaan, pelelangan, hingga pembangunan PLTS terapung di Indonesia masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Meski menjadi flagship project dan bentuk kerjasama antar pemerintah (G2G), lini masa penyelesaian PLTS terapung Cirata cukup panjang – diawali dengan nota kesepahaman Indonesia dan Uni Emirat Arab pada 2017 dan pembentukan joint venture PJB Investasi dengan Masdar di tahun yang sama, penandatanganan PJBL baru dilakukan di 2020 dan financial closing di 2021. Panjangnya proses ini mengurangi daya tarik investasi PLTS terapung di Indonesia.

Pengembangan rantai pasok komponen PLTS dan PLTS terapung di Indonesia juga terbuka lebar, termasuk untuk sel dan modul surya. Tidak hanya untuk pasar dalam negeri yang saat ini belum mencapai 1 GW, sel dan modul surya dengan kriteria tier 1 yang diproduksi di Indonesia juga ditujukan untuk pasar mancanegara. Pabrikan sel dan modul surya tier 1 asal Tiongkok, Trina Solar, telah bekerja sama dengan Sinarmas untuk membangun pabrik sel dan modul surya terintegrasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi 1 GW/tahun.