Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritik kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak transparan dan acapkali melahirkan kegaduhan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan Menteri Rini, selama ini didesain sangat tertutup. Akibatnya, aspirasi stakeholder yang terlibat atas aturan tersebut tidak bisa tertuang.
Dia mencontohkan, rencana pembentukan holding BUMN merupakan salah satu kebijakan yang tidak dikaji secara komprehensif dan belum melibatkan stakeholder. Imbasnya, kebijakan itu menuai pro-kontra di lapangan.
Holdingisasi dinilai bukan menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah. Yang terjadi justru sebaliknya, induk holding akan terbebani jika perusahaan pelat merah yang masuk sudah bermasalah.”Jangan gabung yang sakit sama yang sehat. Yang sakit tutup, sehat ya poles. Jadi enggak benar itu merger atau holding,” ujar Fabby.
Dengan latar belakang sebagai pebisnis, Rini seharusnya bisa mendorong perusahaan pelat merah melalui sinergi. Di satu sisi, saat menerbitkan kebijakan Rini dinilai wajib mengkaji dan melibatkan stakeholder. “Dia orang bisnis, tapi rencananya banyak yang enggak make sense secara bisnis,” katanya. [ipe]
Sumber: inilah.com.
