JAKARTA: Pemerintah disarankan tidak menurunkan margin keuntungan PT Perusahaan Listrik Negara pada 2012 mengingat BUMN itu masih membutuhkan investasi tinggi untuk mengamankan pasokan listrik.
Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan jika margin diturunkan, konsekuensinya adalah PLN akan lebih susah mencari pembiayaan. Apalagi alokasi subsidi listrik dalam pendapatan PLN masih sangat besar, yakni hampir sepertiganya.
“Artinya, risiko keuangan PLN masih cukup tinggi. Dengan margin 7%, PLN masih bisa mencari pendanaan, tapi akan lebih sulit dan cost of financing-nya akan semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis hari ini.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman tadi malam dalam rapat bersama Komisi VII DPR mengatakan jika margin tetap 8% pada 2012, akan diperoleh penarikan pinjaman sebesar Rp60,48 triliun untuk mendanai pembangunan tahun 2013, di mana sebagian dari itu digunakan untuk pembangunan transmisi, distribusi dan gardu induk.
“Dengan program pembangunan itu akan diperoleh dampak pertumbuhan listrik 9% sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi 6,5% dan rasio elektrifikasi bisa ditingkatkan menjadi 75%,” ujar Jarman.
Tadi malam pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati besaran subsidi listrik dalam pagu indikatif RAPBN 2012 antara Rp45 triliun—Rp55 triliun dengan asumsi kurs dolar AS Rp9.000-9.300 dan ICP US$75-95 per barel.
Rapat yang dihadiri Menteri ESDM beserta dirjen-dirjennya itu sempat diskors sejak pukul 5 sore untuk memulai forum lobi. Forum lobi antara pemerintah dan anggota Komisi VII tersebut berlangsung 3 setengah jam baru kemudian pemerintah dan DPR mengambil kesimpulan tersebut sekitar pukul 10 malam.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII meminta PLN membuat kajian dampak besaran margin 7% terhadap investasi dan losses. (sut)
sumber: bisnis.com.
