Studi ini mengkaji mengenai situasi tata kelola indsutri eskraktif  di tujuh negara di kawasan Asia Asia Tenggara, yaitu Indonesia, malaysia, Fiipina, Cambodia, Myanmar dan Timor Leste. Studi ini menggunakan pendekatan alat analisa ekonomi politik dan pertimbangan tata kelola dengan  menganalisa kerangka kerja peraturan, penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan kapasitas penegakkan hukum.

Studi ini menemuka bahwa masing-masing negara memiiki mekanisme yang sendiri untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola namun secara umum tetap ada ruang terbuka bagi perbaikan tata kelola disektor industri ekstraktif di masa depan.