Menjelang perundingan perubahan iklim COP-30 di Brasil, kami—masyarakat yang tergabung dalam Indonesia Net-Zero Summit 2025—menyerukan agar Indonesia memperkuat strategi dan aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim, sekaligus memimpin upaya global untuk menjaga kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5°C, sebagaimana yang disepakati dalam Persetujuan Paris, yang telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016.
Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Tahun lalu, beliau juga menyatakan optimismenya bahwa Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2050. Ini merupakan pernyataan kebijakan yang positif dan memberikan sinyal kuat akan arah kebijakan iklim dan transisi energi Indonesia—yang kami sambut dengan sangat baik.
Tahun ini, Indonesia akan memperbarui strategi dan komitmen iklimnya untuk periode 2031–2035 melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) 3.0—atau bagi Indonesia, dokumen Second NDC. Sesuai dengan kesepakatan Persetujuan Paris, NDC diperbarui setiap lima tahun, dengan target yang lebih ambisius dari NDC sebelumnya. NDC adalah cerminan arah pembangunan nasional Indonesia ke depan.
Melalui Indonesia Net-Zero Summit 2025, kami menyerukan dan mengusulkan agar segenap jajaran pemerintah Indonesia menetapkan target iklim yang lebih ambisius, berbasis sains, dan selaras dengan 1,5°C.
Secara konkret, kami mendorong target pencapaian net-zero emission di tahun 2050 dan target emisi nasional agar turun di bawah emisi tahun 2019 sebanyak 6% pada 2030 dan 21% pada 2035 (di luar penyerapan dan/atau emisi sektor kehutanan dan lahan [FOLU]). Komitmen ini harus berlandaskan prinsip fair share, serta dibangun secara transparan dan akuntabel. Komitmen ini juga harus didukung oleh perencanaan sektoral yang kredibel dan actionable, implementasi yang sesuai, serta perbaikan ekosistem finansial yang mendukung dekarbonisasi seluruh sektor ekonomi. Linier dengan hal itu, bantuan iklim internasional baik finansial maupun teknis sangat diperlukan.
Indonesia memiliki seluruh modal untuk memimpin: kekayaan sumber daya alam yang penting dilindungi, sumber energi bersih dan terbarukan yang besar, posisi strategis, kekuatan diplomasi, dan bonus demografi anak orang-orang muda yang penuh dengan semangat perubahan. Namun, kepemimpinan tidak datang secara otomatis. Kepemimpinan harus dibangun dengan visi strategis dan keputusan-keputusan yang berani.
Di tengah dunia yang penuh gejolak—mulai dari peperangan, krisis energi, krisis pangan, hingga disinformasi yang meluas—krisis iklim terus memburuk. Sayangnya, saat ini, perhatian dunia semakin tercerai-berai. Kita hidup di era great distraction, di mana komitmen terhadap masa depan kerap dikalahkan oleh hiruk-pikuk kepentingan jangka pendek.
Namun, justru di tengah distraksi inilah kita diuji. Apakah Indonesia mampu tetap fokus? Apakah kita cukup berani untuk tampil memimpin?
Tidak ada ekonomi yang tumbuh di Bumi yang mati. Target iklim yang kuat dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab iklim bukanlah penghambat pembangunan. Justru sebaliknya, ini adalah peluang abad ke-21 dan cara mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Data dari dokumen Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon atau Low Carbon Development Initiative dari Bappenas RI di tahun 2021 menyebutkan bahwa di sektor energi, komitmen tegas dan implementasi pada energi terbarukan dapat menciptakan hampir 5 juta pekerjaan baru di sektor energi surya dan hingga 11 juta pekerjaan di sektor energi secara keseluruhan. Dunia kini memasuki era clean energy boom yang diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari USD 2 triliun per tahun pada 2030, menurut International Energy Agency (IEA). Sejak 2022, investasi global pada energi bersih telah melampaui investasi pada energi fosil, dan terus meningkat. Masih menurut data LCDI Bappenas RI 2021, di sektor FOLU, penetapan target net-zero emission yang ambisius dapat menghasilkan manfaat ekonomi sebesar USD 1,5 triliun hingga tahun 2045.
Menurut Kementerian Keuangan, Indonesia membutuhkan sekitar Rp4.000 triliun untuk mendanai aksi iklim. Komitmen iklim yang kuat dalam Second NDC akan menjadi sinyal penting bahwa Indonesia serius dan mampu, tidak hanya untuk mengatasi krisis iklim, tetapi juga untuk memperkuat daya saing ekonomi di tingkat global. Sinyal kuat komitmen tersebut juga dapat menarik investasi hijau dan komitmen pendanaan iklim kedepannya.
Sudah saatnya transisi yang berkeadilan menuju ekonomi yang rendah emisi dan tahan iklim menjadi pilar utama ketahanan ekonomi, pangan, energi, dan penciptaan jutaan lapangan kerja hijau. Sudah waktunya perlindungan dan penyelamatan hutan dan laut bukan sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai kesempatan dan kekuatan strategis Indonesia di panggung global. Dan sudah waktunya menjadikan diplomasi iklim sebagai jangkar utama politik luar negeri Indonesia, bukan semata karena tekanan internasional, melainkan sebagai pelaksanaan mandat konstitusi UUD 1945, serta ekspresi dari kepentingan strategis nasional dan tanggung jawab global kita pada generasi saat ini dan masa depan.
Kita juga harus jujur kepada diri sendiri: tanpa perubahan paradigma, tanpa reformasi kebijakan lintas sektor, dan tanpa political will yang kuat, Indonesia tidak akan mampu menghadapi tekanan dan dampak krisis iklim yang semakin besar di dekade mendatang.
Oleh karena itu, kami mengusulkan agar net-zero tidak hanya menjadi target pemerintah, tetapi menjadi visi kolektif seluruh bangsa Indonesia. Net-zero harus menjadi agenda ekonomi, politik, dan pembangunan, serta bagian dari kebanggaan nasional.
Akhir kata, kita membutuhkan nasionalisme iklim—di mana kecintaan terhadap bangsa diwujudkan melalui perlindungan terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Kami yakin dan optimis Indonesia kami yakin Indonesia bisa menjadi role model untuk mewujudkan nasionalisme iklim yang dibutuhkan tersebut. Di tengah krisis global yang saling berkelindan, nasionalisme kita hari ini bukan sekadar tentang kedaulatan, tetapi juga keberanian menjaga bumi tempat kita berpijak dan generasi mendatang untuk tumbuh.
Jakarta, 26 Juli 2025
